Menurut Andang, hal ini perlu dilakukan mengingat serapan kegiatan yang dilaksanakan masih cukup rendah, selain jumlah fungsional ULP yang masih terbatas, yakni baru 5 orang. Menurut data di Bagian Pengendalian Pembangunan dan LPSE, dari jumlah total 2.026 paket pengadaan barang dan jasa yang ada, sebanyak 247 paket pekerjaan dilakukan dengan proses lelang. Dari jumlah paket tersebut, baru 21 paket yang baru selesai proses lelangnya.

Hal ini menjadi tugas berat Pangguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Untuk itu pihaknya mengundang 75 PA/KPA/PPTK untuk bersama-sama membahas solusi penyelesaian paket pekerjaan tersebut, sembari memberi pembekalan mereka agar tidak menyalahi undang-undang dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum.

Andang menambahkan, mundurnya waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa disebabkan adanya SOTK baru yang pada pelaksanannya banyak perubahan OPD maupun personil yang menduduki PA, KPA dan PPTK. Adanya perubahan pengelola kegiatan ini mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Wonosobo, yang akhirnya akan berdampak pada waktu pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa, dan hal ini harus diantisipasi oleh pengelola kegiatan untuk menghindari pekerjaan tidak selesai atau putus kontrak.

Baik PA, KPA maupun PPK diminta dalam waktu dekat mesti bekerja keras, sebab paket kegiatan akan dilaksanakan secara bersamaan sehingga membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Namun mereka diminta tetap cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan, baik dalam hal administrasi maupun progress pelaksanaan, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Sementara, Sih Widiyanto, fungsional ULP Wonosobo, yang tampil sebagai pemateri mengungkapkan tahapan pengadaan barang jasa pelelangan secara elektronik yang dimulai dengan persiapan di OPD berupa pembuatan pengumuman melalui SIRUP, penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja ) oleh PA, PPK Menyiapkan HPS, gambar dan RAB, spesifikasi teknis, draf kontrak, SSUK dan SSKK, dilanjutkan tahap pemilihan penyedia di UPT ULP dan tindak lanjut pelaksanaan kontrak di OPD.

Sedangkan Triyatmo Budi Waluyo, dari fungsional ULP Wonosobo, yang juga tampil sebagai pemateri, mengungkapkan dalam kontrak pekerjaan swakelola, PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada instansi pemerintah lain, atau dengan pelaksana swakelola berdasarkan Nota Kesepahaman atau Kontrak dengan kelompok masyarakat.

Kontrak swakelola paling kurang berisi para pihak, pokok pekerjaan yang diswakelolakan, nilai pekerjaan yang diswakelolakan, jangka waktu pelaksanaan dan hak serta kewajiban para pihak.