Enam pejabat yang dilantik adalah Sekjen Didik Suhardi, Irjen Daryanto, Kepala Balitbang Totok Suprayitno, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhamad, serta Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal, dan Informal (Paudni) Harris Iskandar.

Pejabat yang dilantik mengenakan setelan busana putih hitam. Sementara pegawai yang datang berseragam batik Korpri.

Kebiasaan sebelumnya, pelantikan pejabat Kemendikbud berlangsung di ruang tertutup di lantai tiga. Suasana cenderung kaku dan formal dengan mengundang jajaran pimpinan. Dress code yang dikenakan adalah setelan jas.

Kecuali Irjen Daryanto yang berasal dari Bappenas, semua pejabat eselon I yang dilantik berasal dari internal Kemendikbud. "Tidak ada drop-dropan dari luar. Semuanya (kecuali Daryanto, Red) adalah pejabat karir di Kemendikbud," kata Mendikbud Anies Baswedan.

Anies mengatakan, dia ingin menyampaikan pesan bahwa pegawai yang bekerja keras dan berintegritas bisa menduduki posisi teratas. Kursi jabatan eselon I adalah jabatan struktural tertinggi di lingkungan PNS atau birokrasi.

Mantan rektor Universitas Paramadina Jakarta itu mencontohkan karir yang dilalui Sekjen Didik Suhardi. "Pak Didik itu memulai karir di Kemendikbud sebagai tenaga honorer. Beliau masuk dengan ijazah SMA," katanya. Tetapi, dengan dedikasi tinggi, Didik bisa menjabat sebagai Sekjen.

Anies menegaskan proses seleksi dilakukan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Panitia seleksi (pansel) diisi mantan pimpinan KPK Erry Riyana Harjapamekas. Kemudian, ada guru besar UGM Prof Zaki Baridwan serta Sekjen Kemenristekdikti Ainun Naim.

Anies berharap, pejabat yang dilantik bisa langsung tancap gas. Sebab, mereka umumnya sudah berada di internal Kemendikbud sejak lama.

Klaim Magelang Bebas Honorer Bodong

JAKARTA - Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) wilayah Kabupaten Magelang mengklaim bebas honorer bodong. Menurut Indi Partiningsih, Korwil FHK2I Magelang, pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap data honorer K2 di wilayahnya. Hasilnya hanya 10 honorer yang tidak masuk nominasi.

"Ini vervalnya sudah kami lakukan saat surat Pak MenPAN-RB Azwar Abubakar keluar. Kami sudah mendata, dari 639 honorer yang murni hanya 629 orang," ungkap Indi kepada JPNN, Kamis (18/6).

Indi menambahkan, pihaknya akan melakukan verval untuk memastikan nama-nama honorer K2-nya. Data ini akan diajukan kembali ke BKD Magelang sebagai pembanding.

"Yang kami verval adalah data honorer K2 yang ikut tes 3 November 2013. Kami yakin datanya tidak akan berbeda dengan database BKN," terangnya.

Indi menambahkan, kebijakan mengangkat seluruh honorer K2 asli menjadi CPNS disambut sukacita. Mereka merasa pemerintah akhirnya memperhatikan nasib honorer K2.

FHK2I Sebut Honorer K2 Asli tak Lebih 350 Ribu

JAKARTA - Sejumlah pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menyebutkan, jumlah honorer yang asli saat ini tidak lebih dari 350 orang. Ini berarti, dari 439 ribuan honorer K2 yang tidak lolos tes, tidak semuanya bisa diangkat CPNS.

"Dari data yang kami miliki serta hasil verifikasi, plus minus honorer K2 asli 350 ribu. Lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Kamis (18/6).

Dia menyebutkan, posisi honorer K2 pada 2005 tidak sampai 650 ribu orang. Namun pada 2013, tiba-tiba melonjak ke angka 650 ribu. Anehnya lagi, yang namanya baru masuk honorer di atas 2005.

Senada disampaikan Korwil FHK2I Kab Magelang Indi Patiningsih. Dia mengungkapkan, penggelembungan data honorer K2 karena permainan oknum pejabat daerah. Itu sebabnya, pihaknya ikut mendata untuk melihat K2 asli dan tidak.

"Kalau hitungan saya, honorer K2 asli antara 300 ribu sampai 350 ribu," ucapnya.

Sedangkan Korwil FHK2I Cirebon Wardi menyebutkan, honorer K2 asli hanya sekitar 270 ribuan hingga 300 ribu.

"Saya mengikuti dari awal masalah ini. Kalau mau jujur, tidak sampai 300 ribu yang asli. Karena itu kami mengimbau agar honorer di daerah harus mengawal data ini jangan sampai kejadian 2013/2014 terulang lagi," bebernya.

Daerah Ogah Verval Honorer K2

JAKARTA--Pelaksanaan verifikasi dan validasi honorer kategori dua (K2) maupun pengusulan formasi bakal menghadapi persoalan. Pasalnya, terindikasi akan banyak kepala daerah yang menolak melakukan verval.

"Ini harus ada sikap tegas pemerintah. Bila menyerangkan kewenangan penuh kepada daerah, harus ada surat edaran agar daerah mau melaksanakannya," kata Indi Partiningsih, korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) kepada JPNN, Kamis (18/6).

Dia menyontohkan di Kabupaten Magelang, kepala BKD tidak berani melangkah jauh tanpa ada surat resmi dari KemenPAN-RB. Kendati dari DPRD sudah mendesak melakukan verval.

"Kalau pusat tidak menekan daerah, pejabat daerah tidak akan bergerak," ucapnya.

Sementara Ketum FHK2I Titi Purwaningsih mengakui, banyak kada yang enggan mengusulkan data verval honorer K2 karena takut terkena sanksi pidana. Itu sebabnya, KemenPAN-RB harus mengeluarkan SE agar proses pendataan bisa dimulai.

Sumber : JPNN.com