Pasalnya, Komisi II DPR masih memberikan dukungan penuh. Masalah belum tersedianya anggaran di APBN 2016 yang menjadi alasan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, akan dicarikan solusinya oleh wakit rakyat di Senayan.

“Rencana kita, dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 akan kita masukkan anggaran untuk honorer K2,” ujar anggota Komisi II DPR Amran, dalam sebuah diskusi, akhir pekan lalu.

Minimal, akan dimasukkan anggaran untuk penyusunan road map pengangkatan honorer secara bertahap. “Rp 27 miliar untuk road map,” ujar Amran.

Tegas dikatakan bahwa hal tersebut merupakan hasil rapat internal Komisi II DPR. Komisi yang membidangi masalah pemerintahan dalam negeri itu juga masih berpegang pada hasil rapat dengan Menteri Yuddy tanggap 15 September 2015 bahwa honorer K2 akan diangkat menjadi CPNS.

Untuk mencari solusi komprehensif, dalam waktu dekat Komisi II DPR akan menggelar rapat gabungan, tidak hanya melibatkan Kemenpan-RB, tapi juga Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenkeu, dan juga Kemenkumham.

“Menkumham diajak untuk mencarikan solusi payung hukum pengangkatan honorer K2,” tegas Amran.

Gaji Honorer K2 Minim, Tanggung Jawab Pemda

JAKARTA – Minimnya gaji honorer K2 yang berada di kisaran Rp 300 ribu per bulan, bukan merupakan kesalahan pemerintah pusat.

Menurut mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, kesalahan utama ada di pemerintah daerah.

“Kalau gaji honorer K2 hanya Rp 300 ribu per bulan, itu tanggung jawab pemda. Pusat tidak boleh disalahkan, karena pusat tidak tahu apa-apa soal ini,” terang Azwar yang kini jadi pengamat reformasi birokrasi, Minggu (14/2).

Mestinya pemda selaku pemberi kerja mengalokasikan dana gaji untuk honorer K2. ‎Gajinya selayaknya setara UMP masing-masing daerah.

“Kenapa sampai honorer K2 menuntut, ya karena dibayar kecil. Coba kalau pemda memperhatikan kesejahteraan honorernya, tuntutannya tidak sekuat sekarang,” ucapnya.

Menurut Azwar, kalaupun menuntut diangkat PNS, mereka akan siap saja dengan aturan berlaku. Misalnya, harus melalui prosedur tes, dan lain-lain. Ketika gagal tes, mereka tidak akan menuntut. Lantaran tiap bulan, sudah ada gaji yang sesuai dengan standar kelayakan hidup.‎

Honorer K2 Was-was Diberi Sanksi oleh Kepsek

JAKARTA - Ribuan honorer K2 was-was menghadapi Senin (15/2). Pasalnya, dari 15 ribu honorer K2‎ yang ikut aksi nasional 10-12 Februari di depan Istana Negara, sebagian besar tidak mendapat persetujuan kepala sekolah maupun SKPD-nya.

“Saya mendapatkan laporan dari korwil/korda, banyak diantaranya yang was-was masuk kerja besok. Lantaran sebelum berangkat ke Jakarta mereka dilarang dan tidak diberi izin," ungkap Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Minggu (14/2).

Larangan melakukan aksi ini, lanjutnya, diikuti dengan ancaman pemberian sanksi. Bila tetap nekad berangkat, akan ada sanksi yang diberlakukan.

“Saya apresiasi pengorbanan teman-teman honorer K2, meski ada ancaman diberi sanksi tetap gabung dalam aksi nasional baru-baru ini," tandasnya.

Adanya sanksi ini dibenarkan Suko Adireno, honorer K2 Kabupaten Malang. Seperti yang dialaminya, kepala sekolah tempat dia tidak memberikan izin kepadanya.

“Saya ini guru wali kelas, jadi ketika mengajukan izin tiga hari, kepseknya menolak. Tapi saya nekat saja, entahlah besok saya mau dikasi sanksi apa. Mudah-mudahan tidak sampai dipecat agar saya masih tetap bisa diangkat CPNS," beber Suko yang juga Korwil FHK2I Kab Malang ini.

Sumber : JPNN.com