Yuddy mengatakan, justru mengizinkan penggunaan mobil dinas akan membantu meringankan beban PNS yang hendak mudik, terutama yang punya banyak anggota keluarga. Menurutnya, tak ada yang salah dengan kebijakan itu.

"Bisa dibayangkan biayanya. Daripada menggunakan pesawat atau kereta yang biayanya cukup mahal, kan lebih baik menggunakan apa yang ada," ujar Yuddy saat ditemui usai mengikuti istighotsah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Masjid Istiqlal, Minggu (14/6).

Yuddy menjelaskan, penggunaan mobil dinas untuk mudik itu sama dengan saat digunakan mengantar berobat saat ada anggota keluarga PNS yang sakit. Atau, digunakan untuk mengantar anak sekolah karena kebetulan jaraknya berdekatan atas searah dengan lokasi kerja PNS yang mendapat fasilitas mobil dinas.

"Kan akan mubazir jika pakai taksi. Mobil dinas itu diberikan pada pegawai pemerintah untuk memudahkan mobilitas yang mendukung kegiatan-kegiatannya dan kepentingan lain yang bermanfaat," papar guru besar di Universitas Nasional itu.

Meski demikian Yuddy juga wanti-wanti bahwa PNS yang diizinkan mudik denga mobil dinas memang tidak memiliki kendaraan pribadi. “Jika ada mobil pribadi, tapi mobil dinas yang digunakan untuk hal-hal pribadi, itu baru tidak etis," tegasnya.

KemenPAN-RB Siapkan Surat Edaran tentang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah menggodok surat edaran agar para pegawai negeri sipil (PNS) bisa mudik dengan menggunakan mobil dinas. Hal itu sebagai respon atas wacana yang dilontarkan Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi yang mengizinkan PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik demi meringankan beban.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, kebijakan itu masih dirumuskan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu datur secara rinci. Misalnya, mengenai persyaratan penggunaan dan tanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau kecelakaan.

"Nanti secara detail akan ada dalam surat edaran. Ditunggu saja," katanya, Minggu (14/6).

Herman menuturkan, kebijakan penggunaan mobil dinas untuk mudik ini dilakukan setelah berkaca dari aturan sebelumnya. Menurutnya, meski sebelumnya secara tegas dilarang, namun nyatanya banyak yang sembunyi-sembunyi melanggar.

Sebab, mereka tetap pulang ke kampung halaman dengan menggunakan mobil negara. "Jadi daripada digunakan sembarangan, baiknya diatur saja," ungkapnya.

Sumber : JPNN.com