Workshop yang digelar di hotel Kresna tersebut, seperti dijelaskan oleh koordinator migrant care Wonosobo, Siti Maryam merupakan kelanjutan dari upaya mendorong terbitnya peraturan daerah perlindungan TKI dan pelatihan standard perlindungan HAM buruh migran. “Setelah diskusi bersama para perangkat desa, kami menindaklanjuti dengan menghadirkan pihak-pihak yang lebih kompeten demi menginisiasi pelayanan yang lebih baik bagi buruh migrant beserta keluarganya”, jelas perempuan yang akrab dengan sapaan Maria Boo Niok itu di sela workshop. Selain 30 orang peserta workshop dari perwakilan SKPD terkait seperti Badan KB, Kantor Tenaga Kerja, Kantor Administrasi dan Kependudukan, Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda, Kecamatan, Desa, UPIPA hingga perwakilan SBMI dan organisasi muslimah, Maria menyebut workshop itu juga menghadirkan narasumber kompeten. “Kami mengundang 2 orang fasilitator dari Gedhe Foundation Purwokerto, yang telah berpengalaman dalam hal pelayanan terhadap buruh migrant”, lanjut Maria.

Melalui workshop yang akan digelar selama 3 hari tersebut, Maria menguraikan pihaknya memiliki tujuan agar peserta dapat turut member kontribusi dalam proses identifikasi kebutuhan informasi dan layanan dokumen buruh migrant yang mudah diakses (accessible). Tujuan lain adalah agar proses insisiasi integrasi kebutuhan informasi dan layanan dokumen BMI dalam kelembagaan layanan publik bisa lebih cepat terealisir, serta mensinergikan penanganan kasus BMI dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak (PPT PA) Kabupaten Wonosobo. “Masih banyak kasus-kasus yang dialami BMI, termasuk bagaimana menghadapi gugatan cerai dari suami ketika seorang wanita masih berada di luar negeri untuk bekerja”, ungkap Maria. Karena itu, dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mengundang Kabag Pemerintahan Setda dan Camat Selomerto, yang selama ini telah menerapkan layanan terpadu kecamatan secara online (PATEN).

“ Dengan terintegrasi dengan PATEN, nantinya, data-data buruh migrant, termasuk informasi profiling seperti biodata, Negara tujuan, majikan atau pemberi kerja, hingga kapan berangkat dan kapan pulangnya seorang TKI akan dapat dilihat dengan system terpadu di setiap Kecamatan, serta Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten”, tandas Maria.