"Hingga saat ini limbah batik yang banyak mengandung bahan berbahaya masih menjadi persoalan yang tidak mudah diatasi," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY Joko Wuryantoro, Ahad (19/4).

BLH disebutnya telah berupaya memberikan edukasi bagi perajin batik di DIY mengenai dampak bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tersebut yang sangat potensial merusak ekosistem sungai.

Oleh sebab itu, BLH DIY telah memainta masing-masing perajin batik di lima kabupaten/kota dapat mengelola limbah batik melalui sumur pengelolaan masing-masing sebelum dibuang di sungai.

"Ya kalau bisa jangan sampai mengeluarkan limbah B3," kata dia.

Guna memastikan pengelolaan limbah secara mandiri, BLH DIY juga telah menekankan seluruh perajin batik di daerah ini untuk memiliki surat pernyataan pengelolaan lingkungan sebelum beroperasi.

Menurut Joko, kepemilikan surat pernyataan pengelolaan lingkungan itu mawakili komitmen para pelaku usaha secara umum, untuk mengelola limbah dengan benar khususnya bagi yang mengeluarkan limbah B3.

"Seharusnya tanpa surat pernyataan pengelolaan lingkungan itu, perajin penyumbang limbah kimia belum boleh beroperasi karena artinya belum memiliki komitmen untuk bertanggungjawab atas limbah yang dikeluarkan," kata dia.

Aset Transjogja akan Dihapus?

YOGYAKARTA -- Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melakukan kajian penghapusan bus bantuan Kementerian Perhubungan yang sempat digunakan sebagai armada Transjogja karena aset tersebut dinilai mangkrak.

"Kami baru melakukan kajian aturan apakah dimungkinkan ada penghapusan aset atau tidak," kata Kepala Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta Hari Setya Wacana, Ahad (19/4).

Sebanyak 20 armada bus bantuan dari Kementerian Perhubungan kini hanya ditempatkan di area parkir Terminal Giwangan Yogyakarta dan tidak bisa digunakan karena terbentur berbagai aturan.

Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya menawarkan bus tersebut ke Pemerintah Provinsi DIY agar bisa dimanfaatkan kembali untuk mendukung transportasi publik Transjogja.

"Namun, usulan tersebut sepertinya belum bisa diterima karena Pemerintah DIY justru berencana melakukan peremajaan armada Transjogja. Oleh karena itu, muncul wacana penghapusan aset Transjogja," katanya.

Selama dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Yogyakarta hanya bisa menganggarkan dana perawatan. Namun, besaran anggaran yang ditetapkan untuk pemeliharaan bus pada tahun ini makin berkurang.

"Anggaran pemeliharaannya sudah sangat kecil sekali. Daripada kami terus menerus mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan tanpa bisa memanfaatkannya, lebih baik aset itu bisa dihapus," katanya.

Lokasi penempatan bus yang berada di area parkir terbuka, lanjut Hari, juga berpotensi makin memperburuk kondisi bus. Jika dari hasil kajian menyatakan bahwa penghapusan aset bisa dilakukan, DBGAD akan segera melakukan penghapusan asetnya.

"Makin cepat akan makin baik karena nilai taksasi barang masih cukup tinggi. Jika barang sudah rusak, nilainya pasti akan makin jatuh," katanya.

Selain wacana penghapusan aset Transjogja, DBGAD Kota Yogyakarta juga melakukan pendataan terhadap aset barang bergerak dan tidak bergerak yang akan dihapus pada tahun ini.

Pendataan tersebut akan digunakan sebagai dasar penghapusan aset dan penentuan nilai taksasi barang. Barang bergerak seperti kendaraan akan dihapus dengan cara dilelang.

"Rencananya, penghapusan aset sudah bisa dilakukan pada akhir semester pertama," katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID