Dia mengingatkan, bagi PNS yang tidak teregister akan mengalami hambatan dalam pengurusan hak-haknya. Sebut saja kenaikan pangkat/golongan, kenaikan gaji, pengurusan Bapertarum-PNS, dan lain-lain.

"Kalau tidak terdaftar hingga 31 Desember, yang rugi PNS-nya sendiri. Hak-haknya tidak bisa dia dapat," ujarnya.

Data BKN menyebutkan, hingga 28 Oktober, 3.128 PNS (99 persen) di Provinsi Gorontalo sudah terdaftar dari jumlah 3.169 pegawai. Kab Gorontalo dari 6.568 PNS, yang sudah terdaftar 6.359 (97 persen). Kab Gorontalo Utara dari 2.766 pegawai, yang terdaftar 2.726 orang (99 persen).

Untuk Kota Gorontalo, 5.437 PNS (97 persen) yang sudah terdaftar dari 5.611 orang. Kab Bone Bolango dari 4.586 PNS, yang terdaftar sudah 4.443 orang (97 persen). Sedangkan Kab Boalemo sudah 98 persen yang terdaftar atau 3.637 orang dari 3.706 PNS.

"Secara nasional, sudah 98 persen PNS yang terdaftar di e-PUPNS. Jumlah PNS pusat daerah 4.558.698, yang sudah terdaftar 4.225.244 orang," pungkasnya.

4,2 Juta PNS Sukses Daftar e-PUPNS

JAKARTA - Sebanyak 4,2 juta PNS sukses mendaftar di e-PUPNS. Itu berarti tinggal tiga jutaan PNS yang belum masuk data base Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Data BKN per 28 Oktober‎ 2015 menyebutkan, dari total PNS pusat dan daerah sebanyak 4.558.698, yang sudah terdaftar 4.225.244 orang. Selebihnya belum melakukan register di e-PUPNS.‎

“Sudah 98 persen PNS yang masuk data base. Kami berharap ‎tiga jutaan PNS yang belum teregister, secepatnya melakukan pendaftaran sebelum batas akhir 31 Desember 2015,” ucap Kepala Biro Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Kamis (29/10).

Dia menyebutkan, PNS tidak boleh memandang remeh e-PUPNS. Lantaran, data tersebut akan digunakan untuk kebutuhan PNS itu sendiri.

“Yang tidak terdaftar akan rugi sendiri. Mau urus kenaikan pangkat, gaji serta hak-hak lainnya akan terhambat. Bahkan status PNS-nya bisa dipertanyakan. Sebab, banyak PNS yang ternyata fiktif,” tuturnya.

Sumber : JPNN.com