"Harus bergerak cepat untuk mengecek berapa persen desa yang sudah betul-betul siap mengelola sendiri dana desa itu," kata Fahri saat mengunjungi kantor Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (7/5).

Fahri khawatir bila desa belum bisa dipastikan kesiapannya mengelola dana maka akibatnya akan buruk. Selain pembangunan tidak tercapai, perangkat desa juga terancam menghadapi masalah hukum.

"Itu yang dikhawatirkan, akan banyak masalah hukum. Kita mau membangun, tapi justru yang banyak adalah kasus hukum. Kalau bisa jangan terjadi," pintanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, pengucuran dana desa tahap pertama sesuai dalam APBN-P 2015 adalah Rp 20 triliun. Dana itu akan berlanjut pada APBN selanjutnya namun terlebih dulu melalui berbagai evaluasi.

"Tentu kita akan masukkan kembali dalam APBN 2016. Tapi kita akan mengevaluasi dulu penyaluran di APBNP 2015," ujar politikus PKS ini.

Sumber : JPNN.com