“Apabila terjadi efisiensi, rupiah membaik, ICP mengalami kestabilan baru bisa sesuaikan. Karena BBM bukan barang subsidi. Karena itu tetap akan disesuaikan ke harga keekonomian. Kami ingin menjaga policy subsidi tetap dilakukan,” ujar Sudirman dalam jumpa pers di kantor presiden, Jakarta, Rabu (7/10).

Terkait harga solar yang turun Rp200 dari Rp6.900 menjadi Rp6.700, menurut Sudirman, akan mulai berlaku tiga hari setelah diumumkan.

Pemerintah, ujarnya, memberi kesempatan pada produsen dan pedagang untuk menyesuaikan harga karena untuk penurunan harga perlu persiapan logistik.

Untuk harga avtur, bagi penerbangan internasional turun sebanyak 5,33 persen. Sedangkan, untuk domestik sebanyak 1,4 persen.

“Karena Pertamina punya tugas yang memang harus mengcover seluruh bandara di Indonesia, termasuk perintis. Sementara pemain internasional hanya fokus ke bandara besar. Di sini pertamina memberikan diskon lebih besar untuk internasional,” lanjutnya.

Sementara itu, harga elpiji turun dari Rp141 ribu untuk ukuran 12 kg menjadi Rp 134 ribu. Terjadi penurunan sekitar 4,72 persen. Itu telah mulai berlaku sejak 16 September lalu. Untuk Pertamax turun dari Rp 9250 menjadi Rp9.000. Itu berlaku sejak 1 Oktober.

“Pertalite walaupun masih harga diskon tapi Pertamina memberikan penurunan harga dari Rp 8.400 menjadi Rp8.300. Itu turun 1,2 persen,” tandas Sudirman.

Harga Solar Turun, Mengapa Premium Tidak? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid 3 yang rencananya dilakukan hari ini, dipercepat satu hari dan diumumkan kemarin.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada tiga tema dalam paket kebijakan jilid 3 ini. Pertama, penurunan harga BBM, listrik, dan gas.

Kedua, perluasan kewirausahaan penerima kredit usaha rakyat (KUR). Ke tiga, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan investasi. ''Untuk BBM, harga solar turun, sedangkan premium tetap,'' ujarnya di Kantor Presiden kemarin (7/10).

Darmin mengatakan, berdasar kalkulasi Pertamina, harga solar subsidi turun Rp 200 dari Rp 6.900 per liter menjadi Rp 6.700 per liter. Demikian pula solar nonsubsidi yang saat ini dijual di kisaran Rp 8.200 - 8.450 per liter (sesuai wilayah distribusi), juga turun Rp 200 per liter.

''Ini berlaku tiga hari setelah diumumkan (Sabtu, 10 Oktober pukul 00.00),'' katanya.

Darmin menyebut, beberapa komoditas energi lain yang selama ini sudah mengikuti mekanisme pasar, sudah turun sejak 1 Oktober 2015 lalu, misalnya avtur atau bahan bakar pesawat untuk penerbangan internasional turun 5,3 persen, avtur untuk domestik turun 1,4 persen, Elpiji 12 kilogram (kg) turun dari Rp 141.000 menjadi Rp 134.000, Pertamax turun dari 9.250 per liter menjadi Rp 9.000 per liter, serta Pertalite dari Rp 8.400 per liter menjadi Rp 8.300 per liter.

''Ini semua bagian dari upaya memberikan insentif bagi industri dan meningkatkan daya beli masyarakat,'' ucapnya.

Terkait tidak ikut turunnya harga premium, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengakui jika saat ini harga keekonomiannya masih di atas harga jual Rp 7.400 per liter (Jawa-Madura-Bali/Jamali) dan Rp 7.300 per liter (luar Jamali). ''Jadi saat ini belum bisa (diturunkan),'' ujarnya.

Berdasar informasi yang dihimpun, opsi mengurangi atau menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen agar harga premium dan solar bisa turun di kisaran Rp 500 per liter, ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Alasannya, pemerintah ingin konsisten menjalankan reformasi subsidi energi. Pemerintah juga tak mau memaksa Pertamina menurunkan harga premium karena harga saat ini sudah di bawah harga keekonomian.

Lantas, apakah penguatan tajam nilai tukar rupiah saat ini belum bisa menurunkan biaya impor BBM? Dwi mengatakan, dalam kalkulasi harga BBM saat ini, Pertamina masih menggunakan asumsi rata-rata nilai tukar rupiah dalam tiga bulan terakhir yang di kisaran Rp 13.900 per USD.

Karena itu, jika penguatan rupiah saat ini terus berlanjut, maka Pertamina membuka kemungkinan untuk menurunkan harga premium maupun solar. ''Iya, tentu nanti kami hitung lagi. Pertamina kan sangat mendukung upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap harga (BBM),'' katanya.

Dwi mengakui, dalam skema Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini, pemerintah menetapkan akan melakukan penyesuaian harga BBM jenis premium dan solar tiap tiga bulan.

Namun saat negara membutuhkan stimulus untuk menggerakkan ekonomi, apalagi jika nilai tukar rupiah terus menguat, maka penyesuaian harga tidak harus menunggu tiga bulan. ''Jadi bisa kita evaluasi kapan saja,'' ucapnya.

Ini Aturan Insentif Listrik di Paket Tahap III

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan penurunan tarif listrik akan disesuaikan dengan sejumlah faktor. Di antaranya ICP, kurs dan inflasi.

Sudirman menyampaikan hal itu saat jumpa pers tentang Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III di kantor presiden, Jakarta, Rabu (7/10).

“Apabila ini naik turun maka akan terjadi adjustment. Karena itu secara rata-rata dalam tiga bulan terakhir turun 2,6 persen secara otomatis dan reguler mengalami penyesuaian,” ujar Sudirman.

Terkait itu, kata dia, ada diskon 30 persen bagi penggunaan listrik di beban yang bergerak dari pukul 23:00-08:00.

Menurutnya, diskon diberikan karena banyak perusahaan yang dijalankan dengan mekanistik. Pemerintah, ujarnya, akan mendorong agar industri berbasis mekanik menggunakan kapasitasnya di malam hari sehingga bisa memanfaatkan diskon tersebut.

“Jadi orang sedikit andalannya mesin. Kalau mereka naikkan kemampuan produksi di malam hari, maka diskonnya akan mendapatkan 30 persen dari tarif normal. Jadi kami akan dorong itu,” lanjutnya.

Selain itu, Sudirman mengatakan, saat ini banyak sekali industri yang karena terkena rawan PHK, mengalami kesulitan cashflow sehingga listriknya terus bengkak. Karena itu, PLN memberi kebijakan dalam setahun hanya diwajibkan membayar 60 persen. Sisanya dicicil dan baru dibayar di bulan 13 dari sekarang.

“Apabila anda punya beban listrik Rp15 miliar, maka hanya akan bayar Rp10,5 miliar. Kemudian sisanya nanti bulan ke-13 dicicil selama 12 bulan. Ini akan beri kemudahan perusahaan yang mengalami kesulitan cash flow. Biasanya padat karya, dan harus berkompetisi dengan komponen impor," papar Sudirman.

Setiap penurunan ICP USD 10dolar per barel, menurut Sudirman, PLN akan menurunkan listrik 5 persen. Apabila rupiah menguat Rp1000 per dolar maka PLN akan menurunkan listrik 2,32 persen. Sedangkan jika inflasi membaik 1 persen, maka PLN akan menurunkan listrik 0,189 persen.

Paket Kebijakan Ekonomi, INDEF Anggap Bukan Stimulus Ekonomi, Tapi...

JAKARTA - Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menilai deregulasi yang saat ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo bukan stimulus. Akan tetapi hal itu memang sudah kewajiban pemerintah melakukan itu untuk mengembangkan ekonomi.

“Jadi itu bukan stimulus. Berbagai kemudahan itu sesungguhnya memang sudah kewajibannya agar pemerintahan menjadi baik dan berkomitmen mengurus ekonomi,” kata Enny Sri Hartati, dalam Dialog Kenegaraan bertajuk “Paket Ekonomi Jokowi dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Rakyat”, di pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Menurut Enny, konsekuensi dari berbagai deregulasi baru yang dikeluarkan Jokowi harus diikuti setidaknya oleh 134 penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen).

Tapi, lanjutnya, masyarakat sudah terlanjur pesimistis, karena untuk membuat satu PP atau Permen saja, waktu satu tahun kadang-kadang tidak cukup.

“Apa iya bisa begitu?,” tanya Enny.

Kata kuncinya, menurut Enny, bukan stimulus, tapi komitmen. “Persoalan jangka pendek bangsa ini sesungguhnya bagaimana mengembalikan kredibilitas pemerintahan ini?,” pungkasnya.

Sumber : JPNN.com