Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengungkapkan, penetapan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa bagi aparatur negara khususnya beragama Islam.

Surat edaran itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur BI, Kepala LPNK, Kepala Sekretariat Lembaga Negara, Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan tembusan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam masuk ditetapkan pukul 08.00. Untuk Senin sampai Kamis, pulang jam 15.00. Tetapi untuk Jumat,pulangnya jam 15.30, karena jam istirahat pada hari Jumat selama satu jam, yakni pukul 11.30 - 12.30. Sedangkan Senin sampai Kamis, jam istirahat hanya 30 menit, yakni pukul 12.00 - 12.30.

Untuk instansi yang memberlakukan enam hari kerja, lanjut Herman, jam kerja Senin - Kamis dan Sabtu, mulai pukul 08.00 sampai jam 14.00.

Sedangkan Jumat, pulangnya pukul 14.30. "Jumlah jam kerja dalam seminggu adalah 32,5 jam," tandasnya.

Menteri Yuddy Setuju PNS Berijazah Palsu Harus Kembalikan Gaji

JAKARTA- MenPAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan, sejauh ini belum ada sanksi berupa penarikan kembali gaji dari PNS yang terbukti memakai ijazah palsu. Namun, menurutnya, wacana itu bisa dipertimbangkan.

"‎Itu bisa dipertimbangkan. Tapi kami belum sampai pada hal tersebut. Masing-masing inspektorat akan lakukan penelaahan, kan ada PP-nya," ujar Yuddy di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu, (3/6).

Menurut Yuddy, inspektorat setiap kementerian/lembaga bisa saja mengeluarkan sanksi tersendiri yang berkaitan dengan penarikan kembali gaji tersebut. Menurutnya, hal itu termasuk sanksi tegas selain pencopotan jabatan.

‎"Misalnya ijazah palsunya sudah dipergunakan 3 tahun. Dengan ijazah palsu itu pangkatnya naik 1 tingkat, dapat gajinya lebih tinggi, bisa saja diminta kembalikan kerugian negara akibat kebohongan tersebut. Tapi sejauh ini belum bahas itu yah. Masih pencopotan dan penurun pangkat," imbuh Yuddy.

Soal penyisiran ijazah palsu, sambung Yuddy, tidak akan ada batas waktu. Inspektorat setiap kementerian/lembaga akan tetap melakukan penyisiran ‎terhadap semua dokumen PNS.

"‎Tidak akan ada batas waktu, sampai bener-bener bersih seluruh aparatur pemerintah. Khususnya PNS, TNI, Polri, betul-betul bersih dari ijazah palsu‎," tandas Yuddy.

Birokasi Lambat dan Malas, Reformasi Hanya Tinggal Dokumen

JAKARTA- Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam delapan area perubahan.

Tapi, dokumen hanya akan menjadi kertas belaka kalau birokasi masih lambat, berbelit, malas dan tidak disiplin. "Kunci utama reformasi birokrasi SDM aparatur. Karenanya harus diubah dengan visi baru, misi baru, mindset baru. Ini yang dikatakan revolusi mental dan karakter," ujar Yuddy saat membuka Jambore Reformasi Birokrasi di Jakarta, Rabu (3/6).

Karena itu, komitmen pemerintahan di bawah Presiden Jokowi adalah seluruh aparatur punya visi misi dan derap langkah yang sama dalam pelayanaan publik serta penegakan disiplin dan budaya kerja.

Yuddy mengatakan, kalau aparaturnya sudah bagus, tak akan sulit mengajak masyarakat untyk turut serta mencapai tujuan nasional melalui program pembangunan nasional. Melalui revolusi mental, PNS bukanlah birokrat priyayi, tapi pelayan rakyat yang mau turun ke bawah.

Sumber : JPNN.com