"Ada empat skema pengangkatan K2. Skema mana yang diambil disesuaikan dengan anggaran yang tersedia," kata EE Mangindaan, anggota Komisi II dari F-Partai Demokrat, usai raker tertutup, Selasa (22/9).

Skema pertama, penyelesaian secara bertahap selama empat tahun, masing-masing 25 persen dari 440 ribu‎ honorer.

Skema kedua, 75 persen tahap pertama dan 25 persen tahap kedua. Skema ketiga, 50 persen tahap pertama, 25 persen tahap kedua, 25 persen tahap tiga. Skema keempat diangkat 100 persen.

"Kalau anggaran mencukupi, 440 ribu honorer K2 bisa diangkat sekaligus. Tapi kalau tidak cukup, harus bertahap selama dua tahun atau tiga tahun atau empat tahun," paparnya.

Mangindaan menyatakan, di tengah krisis ekonomi, sulit bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat. Salah langkah, bisa menyebabkan anggaran negara jebol.

"Tapi honorer K2 tenang-tenang saja, proses pengangkatan sudah pasti dimulai tahun depan, cuma berapa jumlah yang diangkat masih akan dibahas lanjut," tandasnya.

Anggaran Belum Siap, Pengangkatan Honorer K2 Mulai April 2016

‎JAKARTA--Dengan alasan keterbatasan anggaran negara, pemerintah dan Komisi II DPR RI belum memutuskan kapan persisinya pengangkatan honorer kategori dua (K2).

Yang dipastikan baru tahunnya saja yakni 2016, sedangkan bulannya kapan diperkirakan April.

"Bulannya belum diputuskan, hanya dikira-kira saja April. Kalau tahunnya sudah pasti 2016," kata anggota Komisi II DPR EE Mangindaan, usai rapat kerja dengan MenPAN-RB, Menkeu, Selasa (22/9).

Dia menambahkan, belum dipastikannya bulan pengangkatan honorer K2 lantaran pendapatan negara naik turun. Terlebih saat ini Indonesia masih mengalami krisis.

"Ini APBN kan kembang-kempis, jadi belum jelas bulannya. April itu usulan DPR, namun pemerintah masih mencarikan anggarannya dulu, makanya akan dibahas kembali mengenai penentuan waktunya," terang politikus F-Partai Demokrat yang pernah menjabat MenPAN-RB di era Presiden SBY.

Wahai Para PNS...Bila Tak Mau Dianggap Mundur, Perhatikan Pengumuman Ini

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan sosialisasi pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik (e-PUPNS). Pendataan ini diharapkan dapat selesai hingga akhir Desember 2015.

"PUPNS ini sudah dicanangkan sejak 1 September 2015 dan diharapkan selesai pada akhir Desember 2015," kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, T. Eddy Syah Putra di Jakarta, Selasa (22/9).

Eddy menuturkan, 10 tahun yang lalu BKN melakukan pendataan PNS secara manual, dan hasilnya dianggap belum sempurna, karena pelaksanaannya masih banyak kendala.

"Agak sulit untuk mendata ulang karena masih ada satu NIP terpakai untuk 2 atau 3 orang, dan ada juga yang sudah meninggal atau pensiun tetapi datanya masih ada," kata Eddy.

Untuk itu, lanjutnya, BKN saat ini mengembangkan pendataan ulang PNS secara elektronik. "Sistem e-PUPNS ini akan menjamin data yang valid sehingga tidak ada lagi NIP ganda, yang ditolak oleh BKN dan yang salah update," kata Eddy.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Base dan Penyelesaian Permasalahan Data Kepegawaian Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN, Warno mengatakan, inti dari PUPNS adalah pendataan ulang bukan pendaftaran ulang.

PUPNS bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

"Kalau datanya tidak diperbaharui secara elektronik, maka tidak akan terdaftar dalam sistem e-PUPNS dan dianggap mengundurkan diri dari pegawai," kata Warno.

Karena itu, dia berharap semua PNS di setiap kementerian dan lembaga di daerah atau pun pusat serius mengisi e-PUPNS. Karena semua data tersebut bermuara untuk setiap kegiatan, baik kenaikan pangkat maupun usulan lainnya.

Sumber : JPNN.com