Dari penelusuran di lapangan, Kemenhub menemukan ada 26 PO dan 56 bus yang terbukti melakukan perlanggaran tarif batas atas ataupun menelantarkan penumpang.

“Tentu kami berikan sanksi yang tegas supaya ini tidak terulang lagi,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (22/9).

Adapun sanksi yang dikenakan yakni berupa sanksi administratif bagi PO dan bus yang melakukan pelanggaran tarif batas atas.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No: SK.2933/HK.402/DRJD/2011 pada 16 Agustus 2011 tentang sanksi administrasi terhadap pelanggaran tarif atau penelantaran penumpang angkutan umum antarkota antarprovinsi (AKAP) pada periode angkutan lebaran.

Sementara, untuk kendaraan yang tidak terdaftar atau illegal dikenakan sanksi double, yakni sanksi administrasi dan diteruskan kepada pihak kepolisian serta dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) provinsi.

“Kendaraan yang bersangkutan dicabut statusnya sebagai angkutan umum dan tidak berhak mendapatkan keringanan pajak kendaraan bermotor sebesar 30 persen sebagaimana diatur dalam Permendagri, karena kendaraan tersebut tidak memiliki izin,” tandas Djoko.

Sulit Ungkap PO BUS yang Bandel? Ini Jawaban Kemenhub

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono menyayangkan minimnya laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Otobus (PO), yang seenaknya menaikkan tarif saat musim lebaran 2015.

Terbukti dari data di lapangan, laporan pelanggaran PO yang didapat paling banyak diperoleh dari tim ditjen perhubungan darat dan dishubkominfo provinsi Jateng.

“Dari laporan masyarakat kami dapat hanya satu laporan saja, baik PO maupun bus yang melakukan pelanggaran. Sisanya laporan pelanggaran 22 PO dan 69 bus itu laporan dari ditjen perhubungan darat,” ungkap Djoko di kantornya, Jakarta, Selasa (22/9).

Padahal, laporan dari masyarakat diakui Djoko sangat dibutuhkan untuk menindak para PO ataupun bus yang bandel.

“Kami ingin sebanyak-banyaknya laporan dari masyarakat jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dirasakan,” terang dia.

Meski demikian, Djoko tak menampik kalau pihaknya terkadang mengalami kesulitan untuk mengusut laporan pelanggaran dari masyarakat. Sebab, laporan tersebut kebanyakan sudah dari pihak ketiga.

“Laporan masyarakat ini suka dari bukan tangan pertama lagi, tapi dari beberapa tangan, kadang sudah pihak ke tiga atau keempat. Laporannya berdasarkan katanya, katanya jadi kami susah untuk mengungkapnya,” aku Djoko.

Kemenhub: Laporkan Pelanggaran, Giliran Disuruh Tanda Tangan Kok Ogah

JAKARTA – Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Eddi mengakui masyarakat masih enggan untuk melapor jika menemui adanya pelanggaran yang dilakukan sejumlah Perusahaan Otobus (PO) bus. Baik kenaikan tarif yang tidak sesuai, maupun penelantaran yang dilakukan oleh PO.

Padahal laporan pelanggaran tersebut sangat diperlukan untuk menindak tegas para PO yang bandel dan berbuat seenaknya sendiri. Namun kata Eddi, masyarakat justru emoh jika diminta menuliskan data lengkap pelapor, apalagi saat diminta untuk membubuhkan tanda tangan di selembar kertas.

“Mereka (masyarakat, red) kadang nggak mau disuruh tanda tangan di surat. Itu juga yang menyulitkan kami untuk melakukan tindakan ke PO tersebut,” ungkap Eddi saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (22/9).

Selain itu, penumpang kadang tidak bisa menunjukkan tiket yang mereka beli. Tiket tersebut dibutuhkan sebagai bukti bahwa penumpang yang bersangkutan memang menggunakan jasa PO tersebut.

Karena itulah, pihaknya di lapangan sulit untuk menelusuri pelanggaran yang dilakukan sejumlah PO tersebut.

“Kami minta tiket tuh kadang mau kami minta ganti ke PO-nya, tapi kadang mereka sendiri yang nggak bisa menunjukkan tiketnya. Ini yang menyulitkan kami, itu data di lapangan yang bisa kami sampaikan,” tandas Eddi.

Sumber : JPNN.com