Menurutnya jika pelemahan nilai tukar rupiah saat ini sebenarnya sudah terlalu dalam dan tidak lagi mencerminkan aspek fundamental. Sebab idealnya rupiah sekarang ini berada di level 12.500 per USD.

Cara yang paling tepat untuk bisa mendongkrak nilai rupiah adalah meningkatkan daya tukar rupiah. Untuk itu, seharusnya pengusaha dan masyarakat ikut aktif menukar dolar yang dimiliki,” kata Kartika seperti dikutip dari Radar Surabaya, Senin (14/9).

Masalah fundamentalnya adalah dolar yang masuk ke Indonesia tidak dikonversi menjadi rupiah. Di satu sisi para pemilik dolar seperti para pengusaha masih banyak yang menahan dolarnya. Akibatnya membuat Indonesia semakin kesulitan mengatasi krisis ekonomi global. “Masak hanya BI (Bank Indonesia) saja yang terus melepas dolar. Para pemegang dolar juga harus menjual uangnya,” tegasnya.

Diakui, sekarang ini berbeda dengan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Di mana sektor industri dan perbankan tumbuh namun pada tahun 1998 perbankan masih belum bagus dan cenderung banyak kepentingan.

Pihaknya juga mengutip ekonom AS yang juga mantan Gubernur Federal Reserve, Alan Greenspan. Yaitu kondisi perekonomian saat ini lebih banyak digerakkan oleh "animal spirit" ketimbang rasio.

Sedangkan dari sisi greed, saat ini sebenarnya banyak pengusaha Indonesia yang memegang dollar AS. Namun, mereka mereka tak mau melepas mata uangnya itu ke pasar lantaran nilai tukar terus menguat.

"Saat ini kondisi perekonomian global memang sedang tidak menentu. The Fed belum pasti kapan menaikkan suku bunga acuannya. Sementara kondisi perekonomian Tiongkok melemah sehingga membuat pasar dalam ketidakpastian," urainya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa mendorong pengusaha nasional pemilik dolar AS untuk melepasnya ke pasar. Agar pasokan dolar AS di pasar menjadi lebih banyak. "Secara domestically, suku bunga harusnya turun. Tapi kami juga maklum kalau otoritas moneter harus menjaga faktor globalnya," tandasnya.

YLKI Dorong Pemerintah Naikkan Cukai Rokok Hingga 57 Persen

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menaikkan cukai rokok hingga 57 persen dari harga retailer. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

"Kenaikan cukai rokok secara signifikan akan bermanfaat dua hal," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Senin (14/9).

Manfaat pertama adalah akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor cukai. Manfaat berikutnya kenaikan cukai rokok adalah sebagai cara untuk pengendalian penggunaan rokok oleh masyarakat.

"Sehingga, rokok tidak gampang diakses oleh masyarakat menengah bawah. Murahnya rokok karena cukai rokok kita masih rendah, terendah di dunia," ucap Tulus.

Kenaikan cukai rokok dikhawatirkan mengakibatkan maraknya rokok ilegal. Hal itu, sambung Tulus, menjadi tanggungjawab penegak hukum.

"Rokok ilegal harus diberantas, karena merugikan negara. Maraknya rokok ilegal bukan karena kenaikan cukai, tapi karena pemerintah malas melakukan law enforcement," ungkapnya.

YLKI juga mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk melarang penjualan rokok diretailer modern. Hal ini sebagaimana diberlakukan terhadap minuman keras (miras).

"Rokok dan miras adalah sama dan sebangun, rokok dan miras sama-sama produk yang dikenai cukai. Miras dilarang dijual di retailer modern, seharusnya rokok juga sama," ujar Tulus.

Sumber : JPNN.com