"Jika di provinsi ada komite, tentunya akan berfungsi sebagai mitra di lapangan," tuturnya, Ahad (20/6).

Sebelumnya ia sempat mengemukakan agar pemerintah membentuk komite perunggasan nasional untuk membantu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan peternak kecil menengah.

Mengingat saat ini sektor peternakan unggas melibatkan 2,5 juta tenaga kerja dengan omzet national mencapai Rp 135 triliun.

Karena itu, menurut Ali, peternakan merupakan usaha padat karya. Dimana 60 persen peternak adalah rakyat yang bisa menjadi salah satu sarana mengatasi kemiskinan.

Selain itu mereka merupakan penghasil pangan berkualitas dalam bentuk telur dan daging. Dengan peputaran uang tidak kurang dari 150 trilliun per tahun.

Namun dalam dua tahun terakhir perunggasan nasional menghadapi persoalan serius akibat persaingan harga jual broiler dan telur dibawah biaya pokok produksi.

"Sehingga menyebabkan kerugian besar bagi pelaku usaha peternakan secara nasional hingga Rp 7,4 triliun pada 2014 lalu," ujar Ali.

Ia menyampaikan, kondisi ini dapat mengancam ketahanan nasional, keamanan pangan, dan konflik sosial. Karena itu pemerintah melalui Kementerian Pertanian harus hadir menyelamatkan rakyat.

Ali kemudian mengemukakan konsep komite perunggasan nasional. Menurutnya komite tersebut harus mampu mengawasi dan mendampingi alur usaha hulu-hilir dan kecil-besar secara adil agar dapat tumbuh berkembang dan sejahtera bersama.

Kontrol yang ketat dan sungguh-sungguh pun perlu diterapkan terhadap persaingan usaha dan produksi, bibit, pasar, budidaya.

"Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan supply-demand produk perunggasan di pasar domestik dan menguntungkan semua pihak," ujar Ali.

Adapun tugas Komite Perunggasan Nasional yaitu membantu pemerintah dalam menyediakan data, etika moral berusaha dan pengawasan usaha, serta promosi produk industri perunggasan.

Hal ini mengingat lebih dari 30 organisasi perunggasan belum bisa menyatukan langkah bersama dan cenderung mewakili kepentingan kelompok masing-masing.

Dengan begitu diharapkan target pemerintah dalam mencapai kesejahteraan dapat tercapai. Selain itu, ketahanan pangan dalam sektir perunggasan pun dapat mendorong tercapainya target nasional 15 Kg konsumsi daging ayam per tahun per kapita.

Dana Operasional Dibobol, BKKBN Sleman Tingkatkan Pengamanan

SLEMAN -- Usai dana operasional digondol maling, Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Sleman meningkatkan pengamanan kantor setempat. Uang sebanyak Rp 38 juta yang berada dalam berangkas dicuri pada Ahad dini hari.

Kepala BKKBN, Nurulhayah menuturkan akan memasang CCTV di tempat-tempat tertentu di kantornya. Hal tersebut dilakukan untuk memantau kondisi ruangan setiap waktunya. Selain itu, akan ada penambahan tralis besi untuk mengamankan beberapa pintu. Meski begitu, BKKBN tidak akan menambah jumlah personil pengamanan.

"Kalau tambah satpam kan harus ada perubahan anggaran. Jadi tidak sampai situ ya," tutur Nurul pada awak media, Senin (22/6).

Menurutnya sebagai kantor pelayanan publik, pasti akan banyak masyarakat yang keluar masuk gedung BKKBN. Karena itu, akses masuk kantor akan diperketat dengan menunjukkan identitas yang jelas.

Berdasarkan peraturan, uang yang hilang harus diganti oleh bendahara. Namun karena pencurian terjadi di luar jam kerja, pukul 01.30, BKKBN akan membahas kembali bagaimana penggantian dana operasional tersebut.

"Meskipun ada satpam, mereka juga kan manusia. Jadi ya kami menganggap ini sebagai musibah," papar Nurul. Sekarang kasus pencurian tersebut sedang ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Sleman.

Pada malam kejadian, ada dua orang penjaga malam yang bertugas yaitu Nur Ahmad (23) dan Atmoko (23). Keduanya warga Sidokarto, Godean. Sekitar pukul 23.00, Atmoko datang menemani Nur berjaga. Namun pada saat itu Nur yang sudah berpatroli belum menemukan hal mencurigakan.

Sekitar pukul 01.30, Atmoko pulang dan Nur Ahmad tertidur. Menjelang sahur, saksi bangun dan melakukan patroli lagi. Tapi ketika saksi hendak membuka ruang Kesajahteraan Masyarakat, pintunya dikunci dari dalam. Saksi pun mulai curiga dengan kondisi ruangan yang berantakan. Saat dicek, brankas yang ada di meja bendahara sudah hilang.

Pelaku diduga masuk melalui jendela. Karena kaca jendela pecah sebesar tangan orang dewasa. Sementara itu teralisnya sudah terlepas dan disendarkan di tembok. Brankas kemudian dilempar melalui jendela dan meninggalkan bekas lemparan di sawah. Brankas sendiri ditemukan di Jogonalan Klaten dengan kondisi kosong.

Terkait hal ini, Bupati Sleman, Sri Purnomo menuturkan, akan mengevaluasi kasus pencurian tersebut. "Kami akan mengevaluasi sistem keamanan yang ada. Kalau karena kekurangan personil, kami akan tambah personil," ujarnya pada awak media.

Namun Sri menjelaskan, adanya kemungkinan faktor lain yang menyebabkan pencurian. Ia menyampaikan akan mengecek sisi kelengahan. Saat diwawancarai awak media, Sri menuturkan belum mendapat laporan pencurian kantor BKKBN Sleman.

Perajin Batik Sleman Tuntut Pemkab Bentuk HAKI

SLEMAN -- Perajin batik di Kabupaten Sleman menuntut Pemerintah Kabupaten setempat mengeluarkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Adapun HAKI diperuntukan bagi tujuh motif batik, meliputi parijotho, semarak salak, belut dan salak, gajah kombinasi parang rusak barong, batik salak, salak pondoh, dan batik salakan.

"Kami meminta pemerintah memberikan perlindungan melalui HAKI. Agar jelas siapa yang boleh memproduksi," tutur Ketua Asosiasi Pembatik Sleman, Tanti Syarif saat ditemui di Pendopo Kantor Pemkab Sleman, Senin (22/6). Sebab menurutnya saat ini banyak bermunculan batik printing khas Sleman yang diproduksi di daerah lain.

Tanti mengemukakan, produksi tanpa izin tersebut dapat mengancam kelangsungan perajin rumahan di Sleman. Sebab harganya jauh lebih murah dan dimotori oleh pengusaha bermodal besar. Karena itu perlu ada prosedur khusus untuk melaksanakan pembuatan batik khas Sleman.

Ketujuh motif tersebut merupakan pemenang lomba motif batik tiga tahun lalu. Sedangkan peluncurannya baru dilakukan tahun 2014. "Kalau mengingat waktu, tentu sudah lama. Sampai sekarang belum ada pengukuhan HAKI. Kalau begitu, lomba dulu itu apa maksudnya?" ujar Tanti.

Ditambah lagi, sejak awal Pemkab sudah berjanji akan membuatkan Perbup motif batik untuk melindungi aset kabupaten tersebut. Selain itu, pembuatan batik baru ditujukan untuk mengembangkan sektor ekononi kreatif setempat. Dengan ketiadaan HAKI sekarang, Tanti berpendapat, tujuan pemerintah tersebut akan sulit tercapai.

Ketua Pusat Studi HAKI, FH UII, Budi Agus Riswandi menyampaikan, hak cipta melekat pada sebuah benda saat benda tersebut diciptakan. Fungsinya adalah untuk menetapkan keaslian karya agar tidak bisa ditiru secara sembarangan. Hal ini pun sangat penting untuk memosisikan kedudukan tujuh motif batik khas Sleman.

"Kami sudah membuat draft HAKI dan mengajukannya pada pemerintah sejak dulu. Sampai saat ini kelangsungan pencatatan HAKI motif batik masih mogok dan tidak jelas nasibnya," kata pria yang juga berperan sebagai pendamping Asosiasi Pembatik Sleman. Maka itu ia pun turut menuntut kejelasan atas kelanjutan HAKI.

Terkait hal ini, Bupati Sleman, Sri Purnomo menyampaikan, komitmennya untuk merampungkan pengurusan HAKI motif batik. "Kami akan segera menindaklanjuti hal ini," katanya. Ia pun meminta agar Bagian Hukum Pemkab Sleman segera menyesaikan Perbup dan HAKI untuk motif batik.

Sri Purnomo meminta agar para pengrajin tidak main mata dengan para pengusaha besar. Jika ada keuntungan atas produksi batik, diharapkan mereka membagikan keuntungannya dengan sesama pengrajin saja. Sebab keberadaan motif baru ditujukan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Kepala Bagian Hukum, Kantor Pemkab Sleman, Hery Dwikuryanto menyampaikan, alasan molornya HAKI motif batik disebabkan oleh pemberkasan yang belum lengkap. "Jika semua berkasnya sudah lengkap. Kami bisa segera ajukan hari jumat nanti," ujarnya.

E-KTP Sleman Molor, Pembuatan Paspor Tetap Berjalan

SLEMAN -- Penyerahan E-KTP di Kabupaten Sleman yang mundur rupanya tidak mempengaruhi proses pembuatan paspor. Kepala Kantor Imigrasi IA Yogyakarta, Arif Munandar mengatakan, jika ada masyarakat yang belum mendapatkan E-KTP, mereka dapat menggunakan KTP yang lama.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Nomor 471. "Dengan perpedoman pada surat edaran tersebut, KTP lama masih dapat dijadikan sebagai bukti dokumen kependudukan," tutur Arif pada awak media, Senin (22/6). Sebab kantor imigrasi akan melakukan verifikasi pada identitas kependudukan tersebut.

Arif menjelaskan, syarat pembuatan paspor meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Bahkan bayi yang baru lahir pun dapat memperoleh paspor dengan menggunakan identitas orang tuanya. "Selama ini permasalahan E-KTP tersebut tidak berdampak pada urusan imigrasi," tutur Arif.

Saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sleman telah merekam data kependudukan 790 ribu warga. Sedangkan jumlah E-KTP yang telah tercetak sebanyak 760.000 keping. Padahal jumlah wajib E-KTP mencapai 850 ribu warga.

Kepala Dispendukcapil Sleman, Supardi mengatakan, permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan alat cetak E-KTP. "Hanya ada dua mesin cetak" ujarnya. Sedangkan alat tersebut hanya memiliki kapasitas cetak 100 keping per harinya.

Idealnya, mesin tersebut terdapat di setiap kecamatan. Dengan demikian, pencetakan dan perubahan data kependudukan dapat dipercepat. Sekarang status mesin masih pinjam pakai. Disdukcapil sudah mengajukan kebutuhan penambahan alat. Namun pengadaannya bertahap. Karena ada daerah lain yang juga membutuhkan.

Supardi mengakui adanya penumpukan pencetakan E-KTP. Karena pencetakan tersebut ditanggung oleh Pemkab setempat. Dan tidak lagi dilayani oleh Kementerian Dalam Negeri. "Ini menyebabkan antrean panjang. Karena kami harus menangani pencetakan, perekaman baru E-KTP, dan juga perubahan data kependudukan,” katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID