"Saat ini kita tengah memasuki babak baru hubungan dengan Jepang. Pembatalan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang ternyata kemudian dimenangkan oleh Tiongkok tanpa beauty contest ulang yang melibatkan kedua negara, sulit dimengerti dan sangat disesalkan oleh Pemerintah Jepang," kata Tantowi melalui siaran persnya, Kamis (1/10) di DPR.

Ketidaknyamanan Jepang menurut politikus Golkar tersebut sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga di prescon di Tokyo Selasa (29/9) lalu. Itu karena Tiongkok ditetapkan sebagai 'pemenang' mega proyek kereta cepat.

"Untuk masyarakat Jepang yang terbiasa menjunjung kesopanan dan etika, gesture politik yang ditunjukkan Suga tersebut menunjukkan ketidaknyamaan yang sudah mencapai dosis tinggi Pemerintah Jepang terhadap Indonesia.

"Bagi Jepang sebagaimana yang saya tangkap dari pembicaraan dengan pejabat-pejabat penting mereka, kalah dalam persaingan bisnis adalah biasa. Tapi "dikalahkan" dengan cara2 yang tidak etis menjadi hal yang tidak biasa," ungkap Tantowi.

Bahkan, mantan presenter kondang ini menilai kejadian tersebut sedikit banyak akan berpengaruh kepada hubungan kedua negara ke depan. Apalagi ada kesan keputusan yang diambil pemerintah

Seharusnya tambah Tantowi, keputusan strategis yang akan diambil Pemerintah todak boleh hanya dilihat dari perspektif untung rugi secara ekonomi, tapi juga secara politik.

Disampaikan Tantowi bahwa dalam hubungan luar negeri, jalinan persahabatan dua negara yang bermuara pada sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling membantu ketika sedang dalam kesulitan,

"Disayangkan apabila (persahabatan) dikorbankan demi kepentingan pragmatis dan jangka pendek ," pungkasnya.

Ini Penjelasan Menteri Rini Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tetap akan dilanjutkan. Menurut Rini pemerintah telah memberi lampu hijau agar proyek yang sempat menjadi polemik itu tetap berlanjut.

"Begini, soal kereta cepat supaya semua jelas. Keputusan pemerintah pada dasarnya kereta cepat tetap dibangun, tapi harus berdasarkan bussiness to bussiness (B to B). Kedua, tidak gunakan anggaran negera. Dan ketiga tidak mendapat jaminan dari pemerintah. Jadi tiga hal itu yang dilihat," ulas Rini saat ditemui di Gedung BUMN, Jakarta, Kamis (1/10).

Untuk skema pembiayaan, mantan menteri perindustrian ini menjelaskan sudah sepakat dengan pihak Tiongkok, yakni dengan masa tenggang 40 tahun. Sementara untuk total pinjaman dana dikatakan Rini berkisar 75 persen dari total proyek.

Hanya saja Rini belum bisa memastikan total pinjaman yang bakal didapat, mengingat dalam proposal Tiongkok kecepatannya masih 350 Km per jam. Sedangkan pemerintah telah memutuskan kecepatan Jakarta-Bandung hanya berkisar 250-300 Km per jam.

"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun, dari CDB (China Development Bank) 40 tahun, 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dolar. Total pinjaman 75 persen dari total proyek. Finalisasi total proyek masih finalisasi, karena proposal mereka 350 Km. Jadi kami katakan mungkin cost bisa lebih," tandasnya.

Sumber : JPNN.com