"Enggak ada, Enggak ada seperti itu.Tidak perlu tukar-tukaran," ujar pria yang akrab disapa JK itu di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).

Pada 1998 silam, nilai tukar rupiah pada dolar AS terendah yaitu mencapai Rp 16.000/USD. Sementara itu, untuk saat ini nilai tukar rupiah sejak sore tadi mencapai Rp 14.096/USD.

JK mengatakan, untuk mengatasi masalah ini pemerintah sangat berharap bantuan eksportir Indonesia.

"Kami harap saja bahwa pengusaha-pengusaha eskportir yang ada uangnya di luar negeri supaya masukan uangnya ke dalam negeri," imbuh JK.

Sejauh ini diakui JK, tidak ada juga permintaan maupun penekanan khusus pemerintah pada para pengusaha terkait melemahnya rupiah tersebut.

JK: Harga Elektronik Harusnya Tak Bergolak

JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, seharusnya harga barang-barang elektronik tidak perlu naik seiring lemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Terutama, kata dia, jika barang-barang elektronik tersebut berasal dari negara-negara di Asia.

"Ya sebenarnya kalau elektronik dari Tiongkok atau Jepang, mestinya tidak ada kenaikan harga," ujar pria yang kerap disapa JK itu di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).

Menurut JK, saat ini kondisi negara-negara di Asia sama-sama mengalami devaluasi. Sehingga, sambungnya, harga barang elektronik produksi negara-negara di Asia seharusnya tidak melonjak seiring goyahnya rupiah.

"Karena dia devaluasi katakanlah 6 persen. Tapi memang ekspor kita tidak jauh lebih baik. Artinya sangat diharapkan industri dalam negeri tumbuh karena itu," imbuh JK.

JK mengatakan, kondisi ekonomi saat ini terjadi karena adanya sejumlah masalah di dunia. Ia meyakinkan masyarakat nilai rupiah terhadap mata uang lain sejauh ini masih seimbang.

Loyonya Rupiah, Pengrajin Tahu Tempe Mulai Resah

JAKARTA - Dampak remuknya kurs rupiah terhadap dolar AS mulai dirasakan pengarajin tahu tempe yang notabene mencukupi kebutuhan akan kedelai menggunakan kedelai impor.

Wakil Ketua Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) Sutaryo mengungkapkan bahwa pihaknya kini terus merasakan dampak kondisi ekonomi yang fluktuatif tersebut.

"Kebutuhan kedelai dalam negeri hingga kini sebagian besar masih impor. Soal melemahnya rupiah sebetulnya kondisi saat ini masih bisa diantisipasi dengan keadaan di lapangan. Sebab, supply dan demand terhadap kedelai sampai saat ini masih tercukupi," ujarnya kepada Jawa Pos, Selasa (25/8).

Namun, dia mengungkapkan bahwa gejolak ekonomi di Amerika Serikat yang terus menerus berdampak pada perekonomian dalam negeri pada akhirnya akan berimbas kepada biaya logistik kedelai di Indonesia yang selama ini dipenuhi oleh impor dari negeri Paman Sam tersebut.

"Kita juga harus lihat harga minyak dunia yang juga fluktuatif. Mau tidak mau mempengaruhi kondisi dalam negeri sebab impor kedelai kita dari Amerika Serikat," tambahnya.

Pihaknya juga merasa keberatan atas imbauan Bank Indonesia (BI) yang meminta pengusaha untuk melepas simpanan valasnya. Sebab, seperti diketahui, masih banyak pelaku usaha dalam negeri yang bertransaksi menggunakan valas.

"Ibaratnya saat ini kita jual barang tapi beli dollar. Memang imbauan BI baik, tapi butuh waktu juga, tidak bisa serta merta langsung dipraktekkan," keluhnya.

Dengan kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, dia berharap agar pemeritah dapat memberikan kestabilan terhadap pasar. Adanya kestabilan, lanjutnya, akan membuat pelaku usaha semakin optimis menjalankan usahanya.

"Kami juga berharap rupiah dapat stabil di kisaran Rp 12.000 seperti asumsi yang sudah ditetapkan oleh pelaku usaha kebanyakan. Hingga saat ini harga di pasar belum naik, tapi kalau inflasi dan semua indikator di pasar sudah merangkak naik lantaran rupiah melemah, tentu kami harus ikut naik," jelasnya.

Tak hanya persoalan kurs saja yang dihadapi oleh pengrajin tahu tempe, melainkan persoalan data supply dan demand yang selama ini dianggap tidak sesuai. Sutaryo mengungkapkan bahwa kebutuhan kedelai nasional mencapai 2 juta ton per tahun, dari jumlah tersebut, sebanyak 1,8 juta ton merupakan kedelai hasil impor, sisanya yakni sekitar 200 ton berasal dari supply dalam negeri.

"Namun, hal tersebut tidak sinkron dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS, menyebutkan bahwa kebutuhan dalam negeri 2,6 juta ton per tahun, dan supply kedelai dalam negeri mencapai 800 ton per tahun, sisanya dipenuhi melalui mekanisme impor. Data BPS itu tidak sinkron dengan keadaan di lapangan dan data tersebut tidak pernah terkoreksi," urainya.

Dia menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data tersebut merupakan persoalan lama yang tak kunjung rampung. Ditambah lagi persoalan kurs yang melemah akan mempengaruhi biaya logistik impor kedelai dari AS ke Indonesia.

Sumber : JPNN.com