Menurut anggota anggota caretaker KIPP Indonesia, Girindra Sandino, prediksi hadir antara lain, pelaksanaan pilkada bersifat lokalistik. Kemudian ikatan emosi primordial yang tinggi antara pendukung dengan kandidat.

“Terlebih saat ini, pemenang adalah suara terbanyak atau satu putaran, bukan dua putaran yang bisa meredam sementara panasnya suhu politik,” ujar Girindra, Senin (19/10).

Girindra mengutarakan pandangannya, karena sesuai Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menyebut, pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah terpilih.

“Jadi peserta Pilkada serentak akan melakukan habis-habisan dengan berbagai cara untuk menang dalam satu putaran. Khususnya daerah yang memiliki rekam jejak rusuh dalam pilkada serta daerah yang hanya memiliki dua pasangan calon. Yakni di enam provinsi untuk pemilihan Gubernur dan 79 daerah di Pilkada tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Girindra menyarankan, penjagaan aparat harus diperketat pascapemungutan suara 9 Desember mendatang. Terutama di daerah-daerah yang terdeteksi ada pasangan calon yang terlihat kalah tipis, namun tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan.

“Di sarankan aparat keamanan dikonsentrasikan di daerah tersebut. Pemetaan daerah rawan konflik oleh aparat keamanan selama ini akan meleset, apabila hal ini luput dari perhatian,” kata Girindra.

Molornya Penetapan DPT Dikhawatirkan Jadi Penyebab Kerawanan Pilkada

JAKARTA – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai, molornya proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) akan menyumbang kerawanan cukup tinggi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.

“KPU sudah menetapkan DPT sekitar 96.869.739 pemilih. Tapi masih menunggu beberapa daerah yang belum merampungkannya. Padahal DPT ini sangat penting sebagai instrumen elementer dari penyelenggaraan pemilu. Karena itu seharusnya dapat dilakukan tepat waktu,” ujar anggota caretaker KIPP Indonesia, Girindra Sandino, Senin (19/10).

Girindra berharap perbaikan DPT yang dilakukan KPU, jangan mengulang pada kasus pemilihan legislatif 2014 lalu. Di mana perbaikan malah menyebabkan pengurangan jumlah pemilih. Sementara di saat bersamaan, surat suara sudah tercetak bahkan telah terdistribusi ke berbagai daerah, karena saat dicetak masih memakai data DPT lama.

“Berbagai kalangan menduga hal ini sebagai penyebab jual beli surat suara, penggelembungan suara, kasus coblos massal dan lain-lain. Semrawutnya DPT pada Pileg 2014, bisa dilihat dari molornya rekap tingkat nasional oleh KPU RI pada saat itu dengan beragam masalah,” ujarnya.

Selain itu, relawan KIPP katanya, ketika itu juga kerap menemukan permainan data pemilih dengan menimbun surat undangan (C6) di tingkat kelurahan. Adapun pada saat Pileg, sering dijumpai kasus pemilih fiktif, pemilih ganda dan lain-lain.

“Belum lagi bagi pemilih yang belum terdaftar masih bisa memilih dengan KTP atau identitas lainnya, namun harus menunggu 1 jam sebelum ditutupnya pemungutan suara. Kemudian banyak ditemui hilangnya hak pilih akibat ketidakpahaman tehnis petugas KPPS, maupun ketidaktahuan pemilih karena kurang sosialisasi,” ujarnya.

Jika kasus-kasus ini terjadi lagi, maka kata Girindra, tidak tertutup kemungkinan konflik akan mengemuka di wilayah yang bermasalah dengan DPT.

Sumber : JPNN.com