Langkah ini dilakukan lantaran posisi Freddy yang sudah mendapatkan vonis eksekusi mati tapi malah kembali mengendalikan bisnis narkotika.

"Ini melihat bahwa Freddy tidak memperbaiki prilakunya," jelas Budi Waseso, kemarin.

Terkait temuan polisi, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Rakhmat Renaldy mengatakan Kemenkum dan HAM akan mengambil tindakan tegas berupa pemecatan apabila ada oknum pegawai yang terlibat kerjasama dengan Freddy.

"Apapun bentuknya, entah pemberian fasilitas atau membantu proses masuknya narkoba ke dalam lapas atau rutan," ujarnya.

Eksekusi Fredy Budiman, Kejagung Tunggu Putusan Kasasi

JAKARTA -- Nama Fredy Budiman kembali mencuat ke publik setelah jaringan binis narkobanya dibongkar jajaran Bareskrim Polri.

Meski sudah menyandang status terpidana mati dan ditahan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Fredy belum juga dieksekusi.

Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana mengatakan, Fredy masuk dalam list terpidana mati yang sekarang dalam proses kasasi. "Saat ini kita masih menunggu putusan kasasi," kata Tony.

Namun, ia menambahkan, dengan terungkapnya Fredy melakukan kembali bisnis haramnya dari dalam penjara, tentu ini akan menjadi perhatian oleh aparat penegak hukum.

"Termasuk kepolisian, kejaksaan dan tentunya mahkamah agung yang secara bijaksana tentu akan mempercepat putusan kasasi yang diajukan oleh Fredy Budiman tersebut," kata dia.

Dia menegaskan, kalau status hukumnya sudah selesai tentu akan dieksekusi.

Di Nusakambangan, Freddy Budiman Berfasilitas Hotel

JAKARTA - Di Lapas Batu Nusakambangan, gembong narkoba Freddy Budiman mendapatkan keistimewaan. Dia ditempatkan di sel tahanan khusus dengan ruangan besar, plus bisa membawa televisi dan handphone.

Fasilitas itulah yang diduga membuat bandar 38 tahun itu leluasa mengendalikan bisnis narkoba internasional.

Wakil Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri Kombespol Nugroho Aji menjelaskan, posisi sel penjara Freddy berada di tengah Lapas Batu, Nusakambangan.

"Kalau narapidana lain harus berdesak-desakan dengan belasan hingga puluhan narapidana, Freddy ini seperti memiliki kamar sendiri," tuturnya.

Lalu, lanjut dia, dengan mendapatkan fasilitas yang sekelas hotel, seperti televisi dan handphone itulah dapat diketahui bagaimana cara pengendalian bisnis narkotika tersebut. "Ya, dia menggunakan handphone itu untuk mengatur semuanya," jelasnya.

Yang paling mengkhawatirkan, ternyata ditemukan juga adanya beberapa paket narkotika jenis shabu-shabu di kamar tahanan Freddy. Hal tersebut tentu bisa mengindikasikan adanya peredaran narkotika di penjara. "Kemungkinan besar ada oknum yang terlibat," tuturnya.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Anjan Pramuka Putra menuturkan, bisa dibilang Freddy di sel penjara itu mendapatkan fasilitas istimewa dan seolah-olah diperlakukan bak raja.

"Tentunya, dengan operasi gabungan dari Bareskrim, Kementerian Hukum dan HAM, dan Bea Cukai akan menindaklanjuti masalah ini, terutama kemungkinan oknum terlibat," ujarnya.

Hingga saat ini kemungkinan ada dua oknum sipir di Lapas Batu dan satu sipir di lapas Cipinang yang diduga terlibat dalam pemberian fasilitas tersebut. dia menuturkan, semua itu nanti akan didalami.

"Kami masih memeriksa keterlibatannya. Tapi, yang sudah dipastikan adalah adanya keterlibatan oknum petugas PT POS yang membantu pengiriman narkotika," jelasnya.

Menurut dia, bila ada oknum sipir yang dipastikan terlibat, maka tidak akan ada pilih kasih. Tim gabungan tersebut akan memproses hukum semua oknum yang terlibat. "Pasti akan dihukum setimpalah," jelasnya.

Usul Pasang Pendeteksi Sinyal di Nusakambangan

JAKARTA - Kadiv Pemasyarakatan Kanwilkumham Jawa Tengah Yuspahrudin mengatakan kemungkinan besar kasus bisnis narkoba Freddy Budiman memang melibatkan petugas lapas.

Indikasi itu muncul karena menurut Yuspahrudin sangat kecil kemungkinan orang luar bisa memasukan barang-barang terlarang ke Lapas Batu Nusakambangan.

"Kalau misalnya Freddy masih bisa komunikasi dengan dunia luar, berarti itu kemungkinan ada petugas yang bermain," jelasnya, kemarin.

Dia menambahkan, sebenarnya sejumlah lapas di Nusakambangan sudah steril dari sinyal. Bahkan Yus sendiri selama ini sangat kesulitan untuk mengontak Kalapas. Oleh karena itu jika ada komunikasi antara Freddy dan pihak luar sangat kuat kemungkinan dibantu oleh oknum petugas.

Oleh karena itu, sebagai antisipasi lapas-lapas di Nusamkambangan perlu dilengkapi alat pendeteksi sinyal. "Alat seperti itu saat ini dimiliki BNN. Menurut saya lapas di Nusakambangan membutuhkan tersebut," ujarnya.

Dengan adanya perangkat itu diharapkan petugas bisa dengan mudah mendeteksi keberadaan alat komunikasi di dalam lapas.

Sebagai pihak yang membawahi fungsi pemasyarakatan di Jawa Tengah, Yuspahrudin juga sudah meminta agar Kalapas Batu menelusuri kemungkinan keterlibatan anak buahnya. "Saya sudah minta Kalapas untuk mengambil langkah, baik penindakan maupun pencegahan agar hal ini tak terjadi lagi," ujarnya.

Walah! Anggap Penyebabnya Sipir Kurang Sejahtera

JAKARTA - Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM Handoyo Sudrajat menilai, kasus Freddy Budiman yang masih juga mengendalikan bisnis narkoba dari Lapas Batu Nusakambangan, sebagai dampak dari tidak seimbangnya jumlah tahanan dan sipir.

Sesuai data Ditjen Pemasyarakatan, jumlah sipir di seluruh Indonesia saat ini ada sekitar 14 ribu orang. Jumlah itu lebih kecil 10 kali lipat jika dibanding dengan tahanan yang mencapai 165 ribu orang.

Sebanyak 14 ribu tahanan itu juga tak bekerja serentak. Mereka bekerja dalam tiga shift. Jadi dalam satu shift hanya ada sekitar 4.600 sipir. Artinya perbandingan antara sipir dan tahanan 1:45.

"Penjara itu harus diawasi 24 jam, sehingga harus ada tiga shift ini. Melihat perbandingannya, keberadaan sipir jelas tidak ideal," tuturnya, kemarin.

Persoalan lainnya menyangkut overkapasitas. Menurut Handoyo lapas di seluruh Indonesia kapasitasnya hanya untuk 116 ribu orang. Namun faktanya, penghuni lapas di Indonesia tembus di angkat 165 ribu tahanan.

Tidak hanya itu, masalah kesejahteraan sipir yang masih bermasalah juga membuat masalah krusial lainnya. Misalnya, para tahanan berupaya untuk menyuap para sipir.

"Kami akui memang masih ada oknum sipir yang bermasalah, namun itu tidak lepas dari persoalan kesejahteraan juga," jelasnya.

Namun, bukan berarti Kemenkum dan HAM tidak berbuat sesuatu. Beberapa waktu lalu, Kemenkum dan HAM membuat memorandum of understanding dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. MoU itu diupayakan agar anggota TNI yang menjelang masa pensiun bisa membentu Kemenkum dan HAM untuk menjadi sipir.

Sumber : JPNN.com