Lewati ke konten utama

Kekeringan Parah, Siapkan Dana Rp 75 Miliar

Admin
32 kali dilihat

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan, hal ini disebabkan pengaruh El Nino Moderate di bagian selatan katulistiwa. Pengaruh tersebut, kata dia, telah memberikan efek pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan.

Karenanya, curah hujan semakin berkurang bahkan kemungkinan awal musim penghujan di beberapa wilayah akan mengalami kemunduran. Jika normalnya musim hujan Oktober, dengan el nino, awal musim hujan mundur hingga sebulan ke depan.

Fenomena El Nino sendiri merupakan perubahan suhu permukaan laut Samudera Pasifik bagian timur dan tengah dari suhu rata-rata. Di wilayah Indonesia, suhu permukaan lautnya yang dingin, sebagian bergerak ke timur dan tengah dan mengakibatkan pengurangan curah hujan. Fenomena el nino ini sering muncul berkala, setidaknya tiga hingga tujuh tahun sekali.

"Musim kemarau diprediksi hingga November. Puncaknya antara Oktober-November," tutur Sutopo dalam temu media, kemarin (28/7).

Dia melanjutkan, tahun ini kekeringan diprediksi jauh lebih parah dibanding tahun lalu. Gejalanya terlihat dari kekeringan ekstrim yang telah terjadi di beberapa daerah. Seperti di Kabupaten Cirebon, Majalengka (Jawa Barat), Kabupaten Madiun, Lamongan, Gresik, Malang, Pasuruan dan Bondowoso (Jatim), Kabupaten Buleleng dan Bangli (Bali), Pulau Lombok, Sumbawa Besar dan Bima (Nusa Tenggara Barat) serta Pulau Sumab dan Timor (Nusa Tenggara Timur).

"Daerah-daerah tersebut sudah lebih dari 2 bulan hujan tidak turun. Tapi secara keseluruhan, berdasarkan BPBD saat ini terdapat 12 provinsi, 77 kabupaten/kota, dan 536 kecamatan yang telah mengalami kekeringan," papar Alumni Universitas Gajah Mada itu. Akibatnya, sambung dia, 25.000 hektar sawah harus gagal panen dan 200.000 hektar lainnya terancam kekeringan.

Melihat kondisi ini, pemerintah tidak tinggal diam. Menurut Sutopo, pemerintah telah menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah melalui BNPB telah menyiapkan dana siap pakai sebesar Rp 75 Miliar untuk penanggulangan.

Penanggulangan sendiri berupa penyaluran air bersih ke daerah-daerah kekeringan dengan menggunakan mobil tangki air. "Lebih dari 50 persen untuk distribusi. Sementara, sisanya untuk perbaikan penampungan dan tangki air yang ada," katanya.

Diakuinya, hanya upaya itu yang bisa dilakukan saat ini. Sebab, upaya membuat hujan buatan masih tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan minimnya keberadaan awan di wilayah Indonesia. "Pemda masih mampu mengatasi kekeringan di wilayahnya dengan menggunakan APBD," ujarnya.

Sementara untuk jangka panjang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) tengah membangun 49 unit waduk dan 33 Pembangkit Listrik Tenaga Air. Selain itu, kementerian asuhan Basuki Hadimuldjono itu juga tengah meningkatkan jaringan irigasi 1 Juta hektar (Ha), dan Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi selama tahun 2015-2019. "Sementara, Kementerian Pertanian sudah membagikan 20.000 unit pompa air dan akan membangun 1.000 unit tendon air," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan waduk ini berkaitan dengan defisit air beberapa wilayah Indonesia sejak tahun 1995. Dia mengatakan, ketersediaan air yang ada saat ini sudah tidak mampu memenuhi semua kebutuhan air tiap tahunnya.

Untuk daerah Jawa-Bali misalnya, defisit air mencapai 13,1 milyar meter kubik. Tidak heran, hampir 50 persen lebih penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Sehingga saat kemarau, kekeringan sulit dihindarkan. Hal itu diperburuk dengan tata kelolah lahan yang kini telah berubah, dari lahan pertanian atau area hutan kota menjadi bangunan pencakar langit.

"Sesungguhnya fenomena kekeringan sudah berlangsung lama. Masyarakat juga sudah adaptasi. Namun seiring berkembangnya informasi dan media massa, masalah kekeringan banyak dimediakan setiap tahun sehingga seolah masalah yang baru," ujar pria kelahiran Boyolali itu.

Jika Kekeringan Hingga September, JK: Kita Harus Hati-hati

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, salah satu risiko yang dikhawatirkan pemerintah dari meluasnya kekeringan adalah terganggunya produksi padi akibat kemarau yang membuat sawah kesulitan mendapatkan air.

"Ini bisa mempengaruhi pasokan bahan pangan," ujarnya kemarin (28/7).

Menurut JK, risiko terganggunnya pasokan bahan pangan harus diwaspadai tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. "Jadi mulai sekarang, siapkan cadangan beras (untuk operasi pasar)," katanya.

Dalam prosedur penggunaan cadangan beras nasional, pemerintah kabupaten/kota bisa mengeluarkan hingga 50 ton, adapun pemerintah provinsi berhak mengeluarkan cadangan hingga 200 ton, dan jika dibutuhkan lebih dari 200 ton maka bisa diproses di pemerintah pusat.

"Kita juga masih punya program raskin (beras miskin), itu terus dilakukan," ucapnya.

JK mengatakan, saat ini keluhan akibat kemarau panjang sudah mulai bermunculan dari berbagai daerah, mulai dari petani yang kesulitan mengairi lahan pertaniannya, hingga masyarakat yang kesulitan mendapat air bersih karena keringnya sumber air. "Kehidupan ini selalu dengan air, kalau kurang, pasti terganggu," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah pusat maupun daerah sudah berinisiatif untuk mengirim truk-truk tanki air ke wilayah yang dilanda kekeringan, termasuk mesin pompa air untuk dikirim ke wilayah pertanian. "PMI (Palang Merah Indonesia) juga sudah bergerak, 50 mobil pompa air sudah dikerahkan," kata ketua umum PMI tersebut.

JK mengakui, hingga akhir Juli ini, wilayah yang dilanda kekeringan masih cukup terbatas. Namun, dia khawatir jika kemarau ini berlanjut hingga beberapa bulan ke depan karena wilayah yang dilanda kekeringan akan makin luas. "Kalau sampai Juli, orang-orang masih bisa bertahan, tapi kalau (berlanjut) Agustus September, kita harus hati-hati," ucapnya.

Karena itu, selain upaya pendistribusian truk tanki air, mesin pompa air, maupun mekanisme hujan buatan, JK juga berharap masyarakat tergerak untuk memanjatkan doa bersama-sama dan menjalankan Shalat Istisqa (shalat minta hujan). "Mudah-mudahan (kemarau) ini tidak sampai akhir tahun," ujarnya.

Ini Daerah yang Lahan Pertaniannya Paling Terimbas Kekeringan

JAKARTA - Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Gatot Irianto, mengatakan saat ini pihaknya fokus menjaga sekitar 190.000 hektar lahan pertanian yang berada di daerah endemik kekeringan.

"Berdasar laporan di lapangan lahan pertanian di Jawa yang paling terimbas kekeringan ada di Indramayu, Cirebon, Subang, Demak dan Grobogan," ujarnya.

Untuk mengatasi ancaman gagal panen, lanjut Gatot, para petani padi di daerah tersebut beralih menanam semangka, melon, dan palawija, terutama kacang hijau.

Sementara untuk daerah di luar Jawa seperti di Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, para petani masih bisa bertahan dengan menanam padi. "Pasokan beras masih aman," tuturnya.

Dalam rangka mengatasi kekeringan, Kementan telah mendistribusikan 36 ribu pompa air, traktor serta membangun jaringan irigrasi tertier di berbagai daerah. Dengan bantuan pompa air, masalah kekurangan air diharapkan bisa teratasi.

"Petani bisa memanfaatkan sumber-sumber air sungai atau air tanah dangkal untuk mengairi tanaman padi mereka yang sedang kekeringan," ungkapnya.

Agar penanganan masalah kekeringan berjalan efektif, Kementan membentuk tim mitigasi kekeringan. Di luar itu ada dukungan dari anggota bintara pembina desa (babinsa), dosen, mahasiswa, dan organisasi tani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

"Babinsa juga dilibatkan untuk mengatur penggunaan air irigasi secara bergiliran agar tidak ada yang kelebihan atau kekurangan," sebutnya.

Pihaknya yakin lahan pertanian yang mengalami puso pada tahun ini akan menurun. Berdasar catatan Kementan, selama periode Oktober 2013 hingga Juli 2014 lahan pertanian yang kekeringan mencapai 159.000 hektar, sementara dari Oktober 2014 hingga Juli 2015 hanya 57.000 hektar.

"Ada 102.000 hektar yang terselamatkan, dalam skala rupiah nilai produksinya Rp 2 triliun," terangnya.

Adapun solusi jangka panjang, dianggarkan dana Rp 2 triliun di tahun anggaran 2016 untuk pembangunan cekungan penampung air alias embung. Embung, kata dia, akan berguna menampung air ketika musim hujan tiba.

Ketika kemarau tiba, persedian air dalam embung bisa dipergunakan untuk mengairi persawahan."Rata-rata satu embung itu luasnya 10-15 hektar," jelasnya.

Sumber : JPNN.com

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai dengan tanda *

Berapakah 7 + 9 ?