Sebab dalam beberapa hari terakhir, warga desa ini sempat memergoki binatang buas tersebut, di sekitar lingkungan pemukiman mereka. Diduga, musim kemarau yang masih berlangsung telah mengakibatkan persediaan air di habitat satwa liar ini menipis. Sehingga harus mencari air di sekitar kawasan pemukiman warga.

“Warga kini, selalu menyiapkan senjata apapun guna mengantisipasi kemunculan satwa buas ini,” kata Heri (39), Kepala Desa (Kades) Bandungsari, melalui sambungan telepon, Ahad (26/7).

Menurutnya, kemunculan kawanan harimau ini telah membuat warganya takut untuk beraktivitas di ladang atau di sekitar kawasan hutan. Mereka takut dimangsa binatang buas tersebut.

Sebab kemunculan harimau ini bukan kabar burung lagi. Berdasarkan penelusuran warga sudah jamak terlihat jejak kaki binatang buas ini, baik di sekitar sungai maupun ladang di pemukiman desa.

Guna mengantisipasi hal terburuk akibat kemunculan harimau di perkampungan, warga pun terus berjaga-jaga selama 24 jam. Terutama di lingkungan perkampungan yang berbatasan dengan hutan.

Tak hanya itu, warga juga menyiapkan berbagai senjata untuk menghalau, jika sewaktu-waktu kawanan binatang buas ini muncul. Misalnya senjata sederhana berupa bambu runcing panjang.

“Kami, unsur pemerintah desa juga telah berkoordinasi dengan pihak Perhutani selaku pemangku wilayah hutan maupun dengan aparat Polres Grobogan,” tambah Heri.

Perihal kemunculan harimau di kawasan pemukiman ini diakui oleh Imam (48), salah seorang warga. Ia mengaku sempat memergoki tiga ekor harimau loreng saat tengah minum di aliran sungai desa, yang juga sudah mulai mengering.

Selang beberapa hari berikutnya, ia kembali memergoki beberapa ekor harimau di sekitar ladang warga. “Salah satu harimau ini berukuran besar, mungkin induk,” jelasnya.

Terakhir, jelasnya, warga desa yang berbatasan langsung dengan hutan ini memergoki sejumlah harimau Jawa ini pada Jumat (24/7) sore. Kawanan harimau itu juga tengah berada di sungai untuk minum.

Terpisah, Kapolres Grobogan, AKBP Indra Darmawan mengatakan, saat ini kepolisian masih berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengecek kabar kemunculan harimau tersebut.

Pihaknya juga mengimbau agar warga tak terlalu panik. Karena aparat kepolisian akan segera mengambil langkah-langkah untuk membantu menjaga keamanan warga.

Termasuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta sejumlah tim ahli kehutanan guna membahas upaya yang harus dilakukan. “Termasuk pihak yang paham penanganan terhadap satwa liar ini,” jelas kapolres.

Kekeringan Landa Enam Kecamatan di Cilacap

CILACAP -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Jawa Tengah, menyatakan bencana kekeringan telah melanda lima kecamatan di kabupaten itu.

"Hingga saat ini, sudah ada enam kecamatan yang minta bantuan air bersih namun tidak semua wilayah di kecamatan itu yang dilanda kekeringan. Kami telah mendistribusikan lebih dari 60 tangki air bersih untuk sekitar 17.000 jiwa," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap Supriyanto, Sabtu (25/7).

Menurut dia, enam kecamatan yang telah dilanda kekeringan itu adalah Bantarsari, Gandrungmangu, Kawunganten, Patimuan, Kedungreja, dan Kesugihan. Bahkan, kata dia, kekeringan yang melanda Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kesugihan, baru pertama kali terjadi.

"Selama ini, Desa Pesanggrahan belum pernah melanda kekeringan. Kami tidak tahu apakah itu (kekeringan) akibat penambangan karena daerah itu merupakan 'reservoir' kemudian ditambang dan tahun ini kekeringan," katanya.

Supriyanto mengatakan selain air bersih, pihaknya juga memberikan bantuan tempat penampungan air.

"Dalam dua tahun terakhir, kami juga memberikan pengetahuan teknologi hidran komunal sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Alhamdulillah, yang dulu secara rutin kita suplai air bersih, sekarang sudah berkurang," katanya.

Berdasarkan data BPBD Cilacap, kata dia, sebanyak 77 desa yang tersebar di 13 kecamatan merupakan daerah rawan kekeringan dan krisis air bersih. Artinya, daerah tersebut memiliki air tapi tak layak minum.

Hadapi Kekeringan, BPBD Minta Potensi Sumber Mata Air Dioptimalkan

BANTUL -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta potensi sumber mata air di wilayah setempat dioptimalkan guna mengantisipasi kekeringan akibat musim kemarau.

"Dalam koordinasi dengan instansi terkait, kami minta potensi sumber mata air yang ada bisa dioptimalkan, agar dampak kekeringan tidak meluas," kata Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto di Bantul, Ahad.

Menurut dia, selama musim kemarau di beberapa kecamatan Bantul terutama kawasan perbukitan berpotensi kesulitan air bersih, karena debit air tanah menurun, sehingga satu-satunya sumber mata air yang ada harus dioptimalkan.

Ia mengatakan, beberapa kecamatan yang rawan kekeringan saat musim kemarau itu di antaranya sebagian wilayah Dlingo, Imogiri, Pajangan dan sebagian di wilayah kecamatan Piyungan, Pleret, Pandak dan Kasihan.

"Sejauh ini laporan masyarakat yang mengalami kesulitan air hingga kekeringan belum ada. Laporan yang diterima menyangkut kerusakan sarana dan prasarana sumber mata air, misalnya pompa dan pipa," katanya.

"Kami berharap masyarakat juga harus berhemat dalam penggunaan air, jangan samakan dengan hari biasa atau saat musim hujan, masyarakat harus bisa mengelolanya agar tidak boros dalam menggunakan air," katanya.

DPPK Sleman: Petani Ikan Sebaiknya Ganti Komoditas

SLEMAN – Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan (DPPK) Sleman, Widi Sutikno mengimbau para petani ikan mengganti komoditasnya pada saat musim kemarau ini. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan aktivitas tani dengan kondisi debit air yang terus berkurang hingga September nanti.

"Sebaikknya mengganti jenis ikan. Terutama untuk nila dan emas diganti dengan ikan yang tidak membutuhkan banyak air. Misalkan lele," kata pria yang akrab disapa Widi itu kepada Republika, Ahad (26/7).

Ia mengakui musim kemarau sekarang menyebabkan sejumlah kolam ikan mengering. Terutama untuk wilayah timur, Maguwoharjo, Depok. Khususnya di Dusun Nayan.

Sedangkan di daerah Ngemplak dan cangkringan, para petani masih bisa mengairi kolam ikannya. Menurut Widi penggunaan air grafitasi oleh para petani ikan mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengaliri kolamnya.

Ia mengemukakan, para petani bisa mengairi kolamnya dengan sumur pompa. Bahkan DPPK Sleman pun bisa membantu. Namun biayanya cukup mahal. Sehingga banyak petani yang memilih berhenti beternak ikan untuk sementara.

"Padi kan masih bisa disiasati dengan palawija. Kalau beternak ikan ya cara menyiasatinya juga dengan mengganti komoditas ikan," tutur Widi.

Tapi ia mengakui tidak mudah mengganti komoditas ikan. Sebab merubah sarana pembiakan membutuhkan biayanya yang tidak sedikit.

Widi mengemukakan, hanya ada dua pilihan bagi para petani ikan untuk terus beraktivitas. Pertama terus membudidayakan jenis ikannya menggunakan simtem pengairan pompa air bawah tanah. Hal ini tentunya menimbulkan konsekuensi investasi yang cukup tinggi.

Kedua, mengganti komoditi dengan jenis ikan yang tidak memerlukan banyak air. JIka tidak petani harus berpuasa sampai kemarau berakhir.

Ia menyampaikan bahwa kondisi kekeringan selalu terjadi setiap tahunnya. "Ini kan hukum alam," ujar Widi.

Meski begitu DPPK pun sedang melakukan evaluasi untuk menghadapi kemarau panjang hingga September nanti. Sejauh ini DPPK sudah melakukan penambahan alat pompa air di beberapa titik rawan kekeringan. Seperti Prambanan.

Sebelumnya Ketua Unit Pengelolaan Ikan Mino Ngudi Lestari di dusun Nayan, Maguwoharjo, Depok, Heri Santoso menyampaikan, sejumlah petani ikan nila di wilayahnya berhenti beraktivitas. Hal tersebut disebabkan oleh kolam yang mengering pada musim kemarau sekarang.

"Ada sekitar 20 orang petani ikan nila di sini. Sekarang semuanya berhenti," kata Heri. Maka itu, akhirnya unit pengelola ikan yang dipimpinnya mengambil bahan baku ikan nila dari luar daerah.

Sejumlah Desa di Boyolali Krisis Air Bersih

BOYOLALI -- Dampak musim kemarau kian dirasakan sejumlah warga desa di Kabupaten Boyolali. Warga yang tinggal didaerah 'pelanggan' bencana kekeringan, mulai kesulitan krisis air baku. Bahkan, sebagian terpaksa minum air yang tidak layak konsumsi.

Imbas sulit mendapatkan air baku, membuat harga air tangki ikut naik. Kenaikkan harga air tangki setidaknya dirasakan warga Kecamatan Musuk,Kabupaten Boyolali. ''Harga air dalam kondisi normal Rp 85 ribu per tangki kapasitas 6.000 meter. Sampai di kawasan Desa Sruni, melonjak hingga Rp 100 ribu,'' kata Hartono (50) seorang warga, Ahad (27/7).

Harga air tangki tersebut, kata Hartono, akan semakin mahal jika permintaan dari warga yang tinggal didaerah lebih atas pegunungan hingga Desa Sruni. Seperti, Desa Jemowo atau Cluntang, Kecamatan Musuk.

Air saat ini merupakan kebutuhan primer bagi warga di sana. Harga berapapun, terpaksa harus membeli. Karena memang sudah tidak ada cadangan air bersih di sumur maupun mata sumber mata air lagi,'' tambah Muchroji (45), warga Desa Sruni, Kecamatan Musuk.

Satu tangki air bersih, menurut dia, hanya mencukupi kebutuhan selama satu minggu. Soalnya, selain untuk kebutuhan minum dan dapur, air tersebut juga untuk mencukupi kebutuhan minum ternak sapi perah. Jika kunsumsi air sapi perah kurang, berdampak pada produksi susu.

Jika tidak tersedia air yang mencukupi, dipastikan produksi susu sapi perah mereka akan susut drastis. Dampaknya, seringkali warga harus mengalah. Kadang warga terpaksa jarang mandi, mending air untuk kunsumsi ternak. Kejadian seperti ini, terus berulang sepanjang tahun setiap musim kemarau panjang tiba.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra)Pemkab Boyolali, Dadar Hawananto, menyatakan siap menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Ia memprakirakan penyaluran air bersih mulai dibutuhkan warga sekitar Agustus mendatang.

''Untuk persiapan distribusi bantuan air bersih ini, kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masing-masing camat. Kemudian diteruskan ke tingkat desa. Warga desa yang menghendaki droping air diminta mengajukan proposal ke Bagian Kesra pemkab,'' tambah Dadar.

Sekitar 400 kepala keluarga (KK) warga Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, terpaksa mengonsumsi air yang tidak layak musim kemarau ini.

Mereka tinggal di Dukuh Monggrong dan Dukuh Krangkeng, terpaksa mengonsumsi air yang berwarna merah bercampur tanah.

Warga Dukuh Monggrong, mengaku saat ini sumur mulai kering. Kalaupun masih ada air sudah keruh. Sehingga warga terpaksa mengambil air dari Sendang Kali Pancur. Meski jarak sendang dengan pemukiman sekitar dua kilometer, warga terpaksa berjalan kaki melintasi hutan dan ladang.

Kondisi ini dibenarkan Kepala Desa (Kades) Karangjati, Sururi. Ia menyatakan, kekeringan sudah sekitar dua bulan kemarin dirasakan warga. Selama kemarau Karangjati dilanda kekeringan. Hanya saja, kekeringan paling parah terjadi di dua dukuh diatas. Di sana, air sumur sudah tidak layak konsumsi. Air berwarna kemerahan bercampur tanah.

Kekeringan wilayah Utara, terjadi di Kecamatan Wonosegoro. Selain wilayah Desa Karangjati, kekeringan juga dialami warga Desa Garangan, Repaking, Gunungsari, Bercak, serta sebagian warga Kalinanas.

Musim kemarau di sini, juga mengakibatkan 42 desa, enam kecamatan kekeringan. Ke-42 desa itu,t saat ini kekurangan air. BPBD Boyolali mengajukan anggaran bencana kekeringan BNPB melalui BPBD Propinsi Jateng ''Kita ajukan dana ke BNPB Rp 200 juta,'' kata Kepala BPBD Boyolali, Nur Khamdani.

Pengajuan anggaran diajukan menyusul prediksi musim kemarau lebih panjang, hingga Desember. Kemarau panjang semakin banyak desa membutuhkan bantuan air. BPBD juga kerja sama dengan instansi, termasuk perusahaan swasta membantu menyiapkan droping air.

Buntut Kekeringan, BPBD Purbalingga Salurkan 121 Tangki Air Bersih

PURBALINGGA -– Musim kemarau menyebabkan sejumlah desa di wilayah Kabupaten Purbalingga mengalami kekeringan. Untuk itu, BPBD Purbalingga telah melakukan pengiriman air bersih sebanyak 121 truk tangki ke beberapa wilayah rawan kekeringan.

''Kita akan terus melakukan pengiriman air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan, sehingga warga bisa memenuhi kebutuhana air bersih,'' jelas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga Priyo Satmoko, Ahad (26/7).

Menurutnya, droping air bersih sebanyak 121 truk tangki tersebut, mulai dilakukan sejak awal Ramadhan lalu, atau beberapa pekan setelah kemarau berlangsung. Droping air antara lain dilakukan untuk beberapa desa yang berada di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Bobotsari, dan Kecamatan Kejobong.

''Untuk droping air bersih ini, kita juga meminta bantuan Bakorwil wilayah III Jateng. Untuk itu, Bakorwil sudah membantu droping air bersih sebanyak 21 tangki truk air,'' jelasnya.

Secara rinci, kara Priyo, droping air tersebut disalurkan ke Desa Kutabawa dan Serang sebanyak 40 tangki, di Kecamatan Karanganyar 23 tangki, dan Kecamatan Bobotsari sebanyak 18 tangki. Sisanya disalurkan ke wilayah Kecamatan Kejobong antara lain ke Desa Krenceng, Pandansari, Timbang, Nagkod , Pangempon dan Nangkasawit serta Langgar.

“Penyaluran terbanyak Desa Krenceng sejumlah 20 tangki, selanjutnya Desa Nagkasawit tujuh tangki. Desa Langgar dan Pandansari masing-masing empat tangki. Desa Timbang serta Nangkod masing-masing dua tangki dan Desa Pangempo satu tangki,”tandasnya.

Camat Kejobong Suwardi, mengakui sebagian warganya memang selalu mengalami kekurangan air bersih pada saat musim kemarau. Untuk itu, pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan air bersih ke BPBD Kabupaten setempat. ''Berdasarkan permohonan tersebut, sejak tiga pekan terakhir warga kami yang berada di desa-desa rawan kekeringan sudah mendapat pasokan air bersih dari BPBD. Setiap hari, ada dua truk tangki yang dikirimkan ke wilayah kecamatan kami untuk memasok air,'' jelasnya.

Dia menyebutkan, di beberapa desa yang selama kemarau selalu mengalami kesulitan air bersih, sebenarnya sudah dibangun beberapa fasilitas Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan SIPAS (Sistem Pengolahan Air Sederhana). Bahkan jumlah fasilitas air bersih dari Pamsimas dibangun di 12 titik, dengan menggunakan sumur bor di sembilan titik.

Namun sejak pertengahan Ramadhan lalu, fasilitas Pamsimas tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air masyarakat, karena debit air yang dihasilkan jauh berkurang. ''Karena itu, kami akhirnya tetap meminta bantuan BPBD agar tetap melakukan pengiriman bantuan air bersih,'' jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Purbalingga Sigit Subroto, mengakui program Pamsimas dan SIPAS yang sudah dilaksanakan selama ini memang belum bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat. Terutama pada musim kemarau seperti sekarang, mengingat debit air yang dihasilkan juga mengalami penyusutan. ''Meski demikian, program tersebut tetap memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di dusun-dusun terpencil,'' jelasnya.

Dia menyebutkan, hingga saat ini di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan program Pamsimas di 106 desa dan Sipas di 63 desa. ''Mengingat manfaat yang diperoleh, untuk tahun ini juga masih akan dibangun Sipas di 12 desa dan Pamsimas di 10 desa,'' ungkapnya.

Pendaki Gunung Merapi Dilarang Buat Perapian!

BOYOLALI -- Pengelola Gunung Merapi sejak dini melakukan antisipasi bencana kebakaran hutan. Memasuki musim kemarau puncak, pendaki gunung aktif di sana dilarang membuat perapian, atau api unggun selama berada dipuncak.

''Pendaki yang hendak melakukan pendakian sudah diwanti-wanti. Mereka, sebelum naik diberi pengarahan. Tidak boleh membuat api unggun di Pos 1 dan 2. Dikhawatirkan, bisa memicu bencana kebakaran,'' kata Samsuri, Koordinator SAR Barameru, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jateng, Ahad (26/7).

Menurut Samsuri, kondisi cuaca alam puncak Gunung Merapi berangin kencang. Sangat riskan bila membuat api unggun, apalagi di sana banyak pepohonan sudah mengering. Cepat dan mudah terbakar.

Lokasi Pos 1 dan 2, kata Samsuri, banyak terdapat tanaman vegetasi dan pepohonan yang mudah terbakar. Tim SAR sudah melakukan sosialiasasi kepada setiap pendaki ihwal larangan membuat api unggun.

Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) juga sudah melakukan larangan soal ini. Meski hal ini sudah dilarang, masih saja ditemukan pendaki yang nekat membuat api unggun. Malah, mereka yang membuat perapian lupa mematikan. Maklum, cuaca puncak cukup dingin.

Memasuki musim kemarau ini, Kementerian Kehutanan mengeluarkan aturan baru. Pendakian Gunung Merapi hanya diperbolehkan hingga Pasar Bubrah, Selo, Kabupaten Boyolali. ''Jika ada yang hendak mendaki hingga puncak, harus ada izin dari Kemenhut,'' kata petugas Posko 1, Ahad (27/7).

Menurut petugas Posko tadi, puncak Gunung Merapi merupakan zona inti. Artinya, tidak boleh sembarangan orang naik ke puncak sana. Namun, jika memang adanyang hendak menuju puncak, harus mendapat ijin dari Kemenhut.

Catatan Republika, di bulan puasa pendaki ke Gunung Berapi tetap ada. Tercatat sejak Selasa (16/6), ada 85 pendaki yang naik melalui pintu pendakikan di Dukuh Plalangan, Desa Lencoh, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

"Sejak jalur tersebut dibuka kembali pada tanggal 16 Juni 2015, jumlah pendaki selama tiga hari ini belum ada penaikan yang signifikan," kata petugas retribusi dari Badan Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) Dukuh Plalangan, Kecamatan Selo, Samsuri di Boyolali belum lama ini.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID