Ditegaskan Giri, kepada Ketua Umum dan semua pengurus Koni Kabupaten lima tahun kedepan harus mampun memerangi Kriminalisasi di tubuh KONI dengan tiga cara efektif yang bisa dilakukan. Pertama, semua kegiatan harus dilakukan berdasar atau sesuai dengan program kerja yang sudah disusun. Kemudian, yang kedua, keuangan menjadi modal dasar penyusunan semua kegiatan kedepan sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai indeks yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam alokasi anggaran untuk peningkatan dan pembinaan prestasi olahraga di Wonosobo. Serta yang ketiga dengan melakukan optimalisasi pembinaan tokoh prestasi dan atlit.

Senada dengan Giri, Satriyo juga menginginkan kedepan KONI Wonosobo bisa menghasilkan program-program yang lebih baik, lebih terukur, yang nantinya bisa membawa angin perubahan perkembangan dunia olah raga, utamanya dalam mewujudkan prestasi olahraga yang lebih baik di Kabupaten Wonosobo, melalui pola pembinaan atlit yang intensif dan proporsional.

Kepengurusan KONI kedepan juga harus bisa memperkuat manajemen kepengurusan, mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai, serta mengevaluasi program kerja periode sebelumnya, dengan memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada. Hal ini ditegaskan Satriyo perlu dilakukan, karena untuk memiliki atlit yang berprestasi, diperlukan program pembinaan yang terarah dan berkesinambungan, sarana dan prasarana yang menunjang, bibit unggul berupa atlit potensial, pelatih yang handal, kompetisi yang teratur dan tentunnya didukung oleh sarana, prasarana dan dana yang memadai.

Terkait dengan pemilihan ketua umum KONI dan pengurus KONI periode 2015 – 2019, Satriyo meminta agar mekanisme pemilihan dilakukan secara demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan berpedoman pada aturan KONI serta mematuhi persyaratan maupun ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam Musorkab kali ini sendiri, menurut Wakil Ketua KONI periode 2011-2015, Bambang Larasnyoto, selain memilih ketua dan pengurus KONI periode 2015-2019, juga dilakukan sebagai evaluasi yang mengagendakan laporan pertanggungjawaban pengurus lama.