Ternyata, pasca pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Filipina Benigno Aquino Jr beberapa waktu lalu, secara intens menteri luar negeri kedua negara berkomunikasi.

Terakhir, Jaksa Agung H M. Prasetyo berkomunikasi dengan Menteri Kehakiman Filipina Leila De Lima.

Puncaknya, komunikasi petinggi kedua negara itu diwujudkan menjadi surat permintaan penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane tertanggal 28 April 2015.

Surat sakti berkop Kementerian Kehakiman Filipina itulah yang membuat Prasetyo menghubungi Jaksa Eksekutor detik-detik terakhir dan meminta Mary Jane diselamatkan.

Kemarin (29/4) Jaksa Agung H.M Prasetyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berkunjung ke Nusakambangan. Tampak juga, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana.

Prasetyo mengatakan penundaan eksekusi terhadap Mary Jane lantaran ada bukti baru yang disampaikan oleh pemerintah Filipina yang menjelaskan bahwa Mary Jane merupakan korban human trafficking

Politisi Nasdem itu menuturkan, pemerintah Filipina meminta untuk menangguhkan eksekusi mati pada Mary Jane. Sebab, beberapa menit sebelum eksekusi, majikan yang dulunya mempekerjakan Mary Jane, Maria Kristina Sergio menyerahan diri.

Maria diduga yang merekrut Mary Jane dan menyuruhnya mengirim paket Heroin ke Indonesia.

Prasetyo mengatakan pengumuman penundaan eksekusi itu disampaikan sebelum Mary Jane dibawa ke lapangan tembak Limus Buntu sekitar pukul 23.00. Namun sayangnya dia tidak menjelaskan secara detil waktunya. "Dia diberitahu ketika di kamar isolasi. Menit dan detiknya saya tidak tahu," ujarnya.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapupenkum) Kejagung Tony Spontana menjelaskan, awalnya ada pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Filipina Benigno.

Setelah kementerian luar negeri kedua negara berkomunikasi, Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman Filipina juga berkomunikasi. "Komunikasi ini intinya ada meminta penundaan," jelasnya.

Namun, ternyata terdapat penyerahkan diri Maria Kristina Sergio, pelaku perdagangan manusia yang diduga mengorbankan Mary Jane. Penyerahan diri itu membuat pemerintah Filipina mengirimkan surat permintaan penundaan pada 28 April. "Surat inilah yang kemudian disetujui Jaksa Agung," ujarnya.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa pemerintah Filipina sedang menggelar penyelidikan kasus penipuan dan perdagangan manusia yang melibatkan Mary Jane. Dengan begitu, keterangan dari Mary Jane sangat dibutuhkan.

"Keterangan Mary Jane ini diharapkan untuk bisa meningkatkan kasus ke tingkat penyidikan," jelasnya.

Prasetyo menambahkan, Mary Jane nantinya diminta memberikan keterangan dan testimoni atas kasus perdagangan manusia itu yang melibatkannya. Sebenarnya, pemerintah Filipina menginginkan Mary Jane dibawa ke negeri asalnya untuk memberikan pernyataan tersebut.

"Tapi, kami tidak membolehkan, mengapa bukan penyidik Filipina yang datang ke Indonesia," tuturnya.

Ada kabar yang menyebutkan bukti baru yang diberikan oleh pemerintah Filipina itu untuk mengulur waktu eksekusi. Bahkan jika terbukti Mary Jane tidak bersalah maka bisa menganulir putusan eksekusi mati.

Menyikapi itu, Prasetyo tidak bisa memastikan berapa lama kasus perdagangan manusia itu selesai. "Kami tidak bisa mendikte negara lain," jelasnya.

Jokowi dan Jaksa Agung Gelar Pertemuan Tertutup di Semarang, Bahas Mary Jane?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerjanya di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/4) menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung M Prasetyo dan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di ruang VVIP Bandara Jenderal Ahmad Yani. Saat itu, Prasetyo dan badrodin baru saja kembali dari Lapas Nusakambangan, Cilacap, untuk memantau eksekusi terhadap delapan terpidana mati kasus narkoba.

Lantas, apa yang isi pembicaraan Jokowi -sapaan Joko Widodo- dengan Prasetyo yang digelar pasca-eksekusi atas para terpidana mati di Nusakambangan? Jokowi enggan menjawabnya.

"Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri (Jenderal Badrodin Haiti) itu baru dari Cilacap mau pulang ke Jakarta, ya sudah kebetulan ketemu di bandara," ujar Jokowi sesampainya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, tadi malam.

Eksekusi terpidana kasus narkoba yang digelar dini hari kemarin Rabu dini hari memang menyisakan pekerjaan rumah baru untuk Kejaksaan Agung dan pemerintah Indonesia. Pasalnya, salah satu terpidana asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso mendapat penundaan eksekusi.

Penundaan dilakukan karena ada Maria Cristina Sergio, perekrut tenaga kerja ilegal yang menggaet Mary Jane, menyerahkan ke kepolisian Filipina. Cristina pula yang mengenalkan Mary Jane dengan pria Afrika bernama Ike yang menyediakan koper berisi narkoba untuk dibawa ke Indonesia pada 2010 silam.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa Prasetyo dalam pertemuan di Bandara A Yani itu tidak melaporkan perkembangan kasus Mary Jane. "Kebetulan ketemu saja, enggak ada laporan soal eksekusi mati," tandas Jokowi.

Kasus Mary Jane Tamparan Keras pada MA

JAKARTA – Suara yang meminta agar hukuman mati dihapuskan terus bermunculan. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, misalnya, menyebut hukuman mati tidak layak diterapkan karena lemahnya sistem peradilan di Indonesia.

Dia menyebut contoh penundaan eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso, terpidana mati asal Filipina. Mary Jane urung ditembak dini hari tadi karena pemerintah Indonesia merespons bukti baru yang ditemukan.

Seperti diketahui, ada seseorang bernama Maria Kristina P Sergio yang mengaku telah merekrut dan menjebak Mary Jane. ’’Dia sudah menyerahkan diri di Filipina,’’ ujar Anggara dalam siara pers yang diterima Jawa Pos.

ICJR menilai, lemahnya peradilan Indonesia untuk kasus Mary Jane sudah terbaca sejak perempuan itu disidangkan. Mulai tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, penerjemah yang layak, sampai tidak mempertimbangkan posisi Mary Jane yang merupakan korban penjebakan dan perdagangan orang.

’’Fakta yang muncul di detik-detik akhir eksekusi bahwa Mary Jane dijebak telah memberikan tamparan keras pada sikap MA yang melakukan pembatasan terhadap peninjauan kembali (PK),’’ tegasnya.

Nah, hukum acara yang digunakan dalam memproses dinilai lemah dalam hal standar fair trial-nya. Lebih lanjut Anggara menjelaskan, norma KUHAP yang berlaku saat ini belum layak karena ada hal-hal khusus yang tidak dicantumkan secara tegas. Seperti perlindungan, standar bantuan hukum, dan ketersediaan advokat yang kompeten.

’’Problem miscarriege of justice maupun larangan praktik intimidasi dan penyiksaan juga tidak diatur dalam KUHAP,’’ imbuhnya. Kondisi itu diperburuk dengan minimnya hak terdakwa untuk melakukan PK secara memadai.

Oleh sebab itu, ICJR mendesak Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan kembali penolakan grasi terhadap terpidana mati lainnya. Kalau perlu, segera dibentuk tim yang akan melakukan review terhadap seluruh dugaan kelemahan proses peradilan pidana. Terutama, yang berhubungan dengan hak atas fair trial bagi terpidana mati.

Selain itu, pihaknya mendorong percepatan pembahasan Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP guna menambal kelemahan. Khususnya, dalam menjamin tidak adanya celah pelanggaran terhadap hak atas fair trial.

’’Kami juga mendesak MA untuk mencabut SEMA 7/2014 tentang pembatasan pengajuan PK pidana. Fakta kasus Mary Jane menunjukkan bahwa novum bisa datang kapan saja,’’ tuturnya.

Perempuan Itu Sudah tak Ada di Pulau Eksekusi

CILACAP - Jaksa Agung H.M Prasetyo mempersilahkan jika Mary Jane kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan hukuman mati.

Karena sesuai dengan aturan Mahkamah Konstitusi (MK), PK bisa diajukan berkali-kali. Tercatat, saat ini Mary Jane sudah mengajukan PK dua kali namun selalu kandas.

Masih belum jelasnya waktu eksekusi Mary Jane, membuat kejaksaan memindahkan warga Filipina itu. Kini dia tidak berada lagi di Lapas Besi, Nusakambangan. Mary Jane sudah dikembalikan ke tempat asalnya di Lapas Wirogunan Jogjakarta.

Prasetyo membenarkan kabar itu. Pemindahan itu dilakukan karena di Nusakambangan tidak ada fasilitas untuk narapidana perempuan. "Pukul 8.15 kemarin dia sudah ada di Wirogunan," papar Prasetyo di Cilacap kemarin.

Saat Itu Keluarga Mary Jane di Bus, Lantas Melonjak Kegirangan

JAKARTA - Kuasa hukum Mary Jane, Atty Edre U Olalia, menyambut gembira putusan penundaan eksekusi itu.

Dia mengaku putusan itu diterima pukul 11.30, Selasa. Untuk mengecek apakah pesan itu benar, Atty pun melihat berita di televisi.

Setelah mendapatkan kepastian itu, dia langsung menelpon keluarga Mary Jane yang saat itu sedang perjalanan menuju Jakarta dengan mengendarai bus. "Semuanya melompat kegirangan dan berteriak gembira," paparnya.

Menurut dia pembatalan eksekusi mati Mary Jane sudah merupakan konsekuensi yang harus dilakukan. Sebab Mary Jane merupakan korban Human Trafficking.

Oleh sebab itu hukuman dia harus diperingan. "Namun saya tidak mau mendahului kewenangan pemerintah Indonesia," paparnya.

Perempuan yang lahir di Bulacan Filipina itu selamat dari timah panas lantaran Maria Kristina Sergio, perempuan yang mempekerjakan Mary Jane menyerahkan diri. Dia mengaku bersalah melakukan di hadapan aparat penegak hukum Filipina. Lalu dengan pernyataan bersalah itu apakah posisi Mary Jane akan ditukar oleh Kristina?

Atty mengatakan hal itu tidak bisa terjadi. Menurut dia, keterangan dari Mary Jane akan mengungkap kebenaran. Menurut dia, Mary Jane merupakan saksi penting. Dia akan mengungkap siapa pelaku sebenarnya, otak dari perekrutan pekerja ilegal di Filipina.

Mary Jane dan Keluarga Jangan Terlalu Gembira ya, karena...

JAKARTA -- Lolos dari eksekusi gelombang kedua Rabu (29/4) dini hari, bukan jaminan Mary Jane Fiesta Veloso tidak akan dibidik regu tembak.

Sebab, Jaksa Agung M. Prasetyo memastikan bahwa pembatalan eksekusi ibu dua anak warga Filipina itu hanya berstatus penundaan.

Jaksa agung pidana umum 2005–2006 tersebut mengatakan, perlu ditegaskan, keputusan terhadap eksekusi Mary Jane yang diambil detik-detik terakhir itu bukan pembatalan eksekusi. ”Artinya, bisa jadi ke depan dilakukan eksekusi,” ujarnya kemarin.

Hal tersebut terjadi karena proses hukum di Filipina tidak mungkin menghilangkan pidana memasukkan heroin seberat 2,6 kg yang dilakukan di Indonesia. ”Tetap terpidana mati,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana menegaskan bahwa Mary saat ini telah dipindahkan dari Lapas Besi, Nusakambangan, ke Lapas Wirogunan di Jogjakarta. ”Pemindahan itu karena lapas di Nusakambangan tidak memiliki fasilitas untuk napi perempuan,” terangnya.

Dalam pemindahan napi tersebut, dipastikan bahwa status Mary merupakan terpidana yang menanti eksekusi. Status tersebut disematkan karena memang jaksa agung hanya menunda. ”Penundaan diiringi proses hukum di Filipina,” ujarnya.

Kapan Mary Jane akan dieksekusi? Dia menyampaikan bahwa dalam surat permintaan penangguhan eksekusi pemerintah Filipina diketahui, penyelidikan untuk kasus tersebut memerlukan waktu sekitar dua bulan. ”Dengan begitu, setelah dua bulan dari sekarang, nasib Mary Jane ditentukan,” jelasnya.

Kecuali, bila dalam proses penyelidikan dan penyidikan pemerintah Filipina ternyata diajukan menjadi novum atau bukti baru untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). ”Kalau langkah ini yang ditempuh, hukum Indonesia yang diuji,” terangnya.

Mengapa hukum Indonesia yang justru diuji? Tony menuturkan, Mary telah mengajukan PK dua kali. Tentu, akan tidak lazim bila PK tersebut diajukan kembali. ”Inilah yang aneh,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, versi Mahkamah Konsitusi (MK), PK dipastikan bisa diajukan berulang-ulang. Namun, dalam versi kesepakatan bersama antara Jaksa Agung M. Prsetyo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, PK dibatasi. PK berkali-kali itu dinilai membuat ketidakpastian hukum.

”Dulu sudah ada aturan itu, semua kesepakatan bersama berlaku selama menunggu aturan teknis untuk keputusan MK,” jelasnya.

Sumber : JPNN.com