Berdasar laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014, Pemkab Klaten kembali gagal raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kegagalan serupa juga terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.

Penilaian buruk ini membuat kecewa wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD, Yoga Hardaya mendorong Pemkab menyelesaikan persoalan yang menjadi catatan BPK. Menurutnya, permasalahan sudah jelas. Dewan minta Pemkab fokus merampungkan rekomendasi dari catatan BPK.

Yoga menyebut, penyebab gagalnya memperoleh opini WTP, karena beberapa aset daerah yang belum selesai pendataan. Sehingga penggelolaan menjadi tidak jelas. ''Itu salah satu yang menjadi cacatan BPK,'' tambahnya. Penyebab lain, masih banyak ditemukan penyimpangan dana bantuan.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten, Sunarna membenarkan terkait masalah pendataan aset menjadi ganjalan Klaten untuk meraih WTP. Sampai saat ini, pendataan aset baru dilaksanakan tahap inputting data aset Dinas Pendidikan Klaten. Baru nanti dilakukan penilaian dan masuk kedalam neraca. Diharap tahun ini diselesaikan. Sehingga tahun depan opini meningkat.

Kendala dalam pendataan aset, menurut Sunarno, karena jumlah aset yang dimiliki Pemkab Klaten sangat banyak. Tapi, bukan berarti tidak dapat kita selesaikan. ''Tetap bisa diselesaikan, hanya memakan waktu lama,'' katanya.

Untuk mempercepat tugas pendatan aset, pemkab bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar alur aset menjadi jelas.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID