Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kulon Progo Sri Harmintarti di Kulon Progo, Rabu (24/6), mengatakan yang diproduksi KSU Tenun Mumbul yang lebih membanggakan adalah dibuatnya motif tenun lurik khas Kulon Progo. "Beberapa motif yang telah dibuat dan telah diberi nama sesuai arti dan filosofi warna masing-masing adalah motif lurik "Jaladri", motif lurik "Pareanom" dan motif lurik "Menoreh"," kata Sri Harmintarti.

Ia mengatakan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap KSU Tenun Mumbul dengan adanya fasilitasi magang ke Jepara untuk 10 orang dan bantuan peralatan tenun sebanyak satu unit. "Hasil dari magang dan bantuan peralatan serta pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM para perajin telah dapat membuat tenun lurik," katanya.

Dia mengatakan peluncuran tenun lurik khas Kulon Progo telah dilakukan beberapa waktu lalu. Dengan momentum tersebut diharapkan akan meningkatkan pangsa pasar produk unggulan Kulon Progo, khususnya tenun lurik. Ia berharap produksi perajin semakin meningkat dengan pangsa pasar yang semakin luas yang akhirnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para perajin khususnya dan masyarakat pada umumnya.

"Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk lebih mencintai produk lokal Kulon Progo dengan mendukung Gerakan Bela dan Beli Kulon Progo sehingga secara riil dapat mendongkrak perekonomian di wilayah Kulon Progo," kata dia.

Harmintarti mengatakan potensi pasar tenun lurik yang ada saat ini sangat besar dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta bagi pegawai pemerintahan pada hari-hari tertentu di DIY, yang diikuti Surat Edaran Nomor 0120 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.

Ijin Pengembangan Bandara Baru di Kulonprogo Dicabut

YOGYAKARTA -- Gugatan sebagian warga Kulonprogo terdampak pembangunan bandara baru terhadap SK Gubenur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan (IPL) untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY akhirnya dimenangkan majelis hakim dalam sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Selasa (23/6).

Ketua Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Indah Tri Haryanti menyatakan jika menilai IPL Gubenur DIY bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), yang meliputi PP tentang RTRW national, Perpres tentang RTRW Jawa-Bali, serta Perda DIY tentang RTRW DIY.

"Karenanya memerintahkan tergugat (Gubenur DIY) untuk mencabut IPL serta menghukum tergugat dengan membayar biaya perkara Rp 170 ribu. Dengan begitu obyek sengketa dinyatakan batal," ujarnya.

Menurut majelis hakim dalam RTRW yang ada hanya rencana pengembangan Bandara Adisucipto dan Adi Sumarmo, sementara dalam IPL Gubenur hanya mengacu pada kata pembangunan bandara baru seperti yang tercantum dalam Perda Kulonprogo tentang RTRW. Indah juga memberikan waktu kepada tergugat untuk mengajukan kasasi.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID