"Syaratnya adalah usia honorer K2 di atas 35 tahun, bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh. Administrasi tidak menjadi prioritas," kata Yuddy saat raker, Rabu (8/4).

Dia menambahkan, formasi 30 ribu tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan negara yang tengah melakukan efisiensi anggaran.

"Nantinya 439 ribu honorer K2 akan memperebutkan 30 ribu kursi CPNS. Mereka akan dites sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN)," tegasnya.

Formasi 30 ribu ini berkurang dari alokasi Menteri Yuddy sebelumnya yang diplotkan 80 ribu.

Hanya Dijatah 30 Ribu Kursi CPNS, Honorer K2: Ya Allah...

JAKARTA - Puluhan honorer kategori dua (K2) yang ikut mendengarkan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kecewa berat. Mereka tidak menyangka formasi yang disiapkan pemerintah hanya 30 ribu.

"Ya Allah, kuotanya kok malah kurang. Saya pikir malah naik dari 80 ribu," kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Magelang Indi Partiningsih kepada JPNN, Rabu (8/4).

Senada itu Karno, Korwil FHK2I Banten juga menyatakan, kebijakan MenPAN-RB sangat tidak manusiawi. Harusnya pemerintah menambah kuota CPNS dari honorer K2.

"Kenapa cuma 30 ribu, kita ini masih tersisa 400 ribu lebih," ujarnya.

Nurbaiti, bendahara Pager Nusantara (forum honorer) DKI Jakarta juga protes dengan kebijakan Menteri Yuddy. Menurutnya, pemerintah kurang sensitif melihat keadaan di lapangan karena honorer K2 asli itu lebih dari 30 ribu.

"Kami tidak terima kebijakan ini. Pemerintah sangat tidak adil," ketusnya.

Komisi II DPR Desak Seluruh Honorer K2 Diangkat jadi CPNS

JAKARTA--Sejumlah anggota Komisi II DPR mendesak pemerintah mengangkat seluruh honorer kategori dua (K2) tanpa terkecuali. Tes juga dianggap tak perlu, tapi cukup seleksi persyaratan administrasi saja.

"Pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tidak akan bikin bangkrut negara. Kalau soal anggaran, Komisi II akan menyupport dananya," kata Yandri Susanto, anggota Komisi II DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Rabu (8/4).

Politisi PAN ini juga menyayangkan sikap Menteri Yuddy yang mengurangi formasi honorer K2 menjadi 30 ribu. Padahal honorer yang tersisa masih banyak sekitar 439 ribu.

Hal sama diutarakan Jazuli Juwaini. Politikus PKS ini mendesak pemerintah untuk tidak membuat sekat dalam penyelesaian honorer K2. Pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tidak perlu menggunakan parameter mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak.

"Mereka ini kan sudah mengabdi lama, kenapa harus ada prioritas tenaga pendidik, penyuluh, dan kesehatan. Yang operator sekolah dan tenaga profesi lainnya juga kan mengabdi lama," kata Jazuli.

Dia meminta pemerintah mengangkat seluruh honorer K2 yang tidak lulus tes tapi asli. Jangan sampai nasib honorer K2 ini terus dibiarkan menggantung.

Mantan MenPAN Sarankan Moratorium CPNS Pelamar Umum

JAKARTA--Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) EE Mangindaan menyarankan pemerintah melakukan moratorium CPNS untuk pelamar umum. Sedangkan honorer K2 yang tidak lulus tes tapi asli diangkat sesuai jumlah PNS yang pensiun.

"Semasa saya jadi MenPAN-RB, kalau tidak salah setiap tahun sekitar 130 ribu PNS yang pensiun. Nah, untuk menyelesaikan honorer K2 ini, cukup moratoriumkan pelamar umum saja," kata Mangindaan dalam raker Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, Rabu (8/4).

Dengan cara itu, lanjutnya, maksimal tiga tahun masalah honorer K2 bisa tertangani. Saat ini ada 439 ribu honorer K2, yang belum disisir datanya asli atau tidak.

"Kalau mau angkat yang asli saya rasa tidak makan waktu lama. Kan yang bersuara keras adalah honorer asli yang jatahnya diambil K2 bodong," tuturnya.

Dia memahami keinginan Yuddy untuk mendapatkan SDM fresh graduate. Namun, selama masalah K2 belum tuntas, ini akan terus merongrong pemerintah sehingga harus diselesaikan secepatnya.

Sumber : JPNN.com