Pasalnya kebijakan tersebut bisa membuat madrasah diniyah (madin) dan TPQ yang telah ada puluhan tahun bahkan sudah ada sejak Islam masuk Indonesia, akan tutup. Kebijakan sekolah lima hari menyebabkan para siswa tidak memiliki kesempatan atau waktu mengenyam pendidikan agama di sore hari. Madin dan TPQ akan gulung tikar.

"Bukan soal tutupnya yang menyedihkan, tapi tiadanya kesempatan anak-anak mendapat pendidikan moral agama. Mau jadi apa mereka nanti," kata Kasi Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jateng, Mustasit, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, semalam.

Satu-satunya benteng moral masyarakat adalah pendidikan agama dan itu didapat secara maksimal di pesantren, madin, dan TPQ yang umumnya diselenggarakan pada sore hari. Pemberlakukan surat edaran gubernur telah mengancam keberlangsungan lebih dari 11 ribu madin di Jateng dengan 800 ribu santri dan 80 pengajarnya.

Libur sekolah pada Sabtu dan Ahad di Jateng perlu dipertimbangkan lagi manfaat dan mudharat (kerugian)-nya. Jika tidak diisi dengan kegiatan produktif, maka tidak ada manfaatnya. Kebijakan tersebut hanya cocok jika diterapkan di kota Metropolitan semisal Jakarta.

Ganjar Optimistis Penyerapan Anggaran 90 Persen

JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimistis penyerapan anggaran di provinsi Jateng mencapai 90 persen sampai akhir tahun. Saat ini, penyerapan anggaran masih di kisaran 80 persen. Secara nasional, penyerapan anggaran transfer daerah mashih rendah. Hingga November 2015, penyerapan anggaran transfer daerah masih sangat rendah, sehingga menyisakan Rp 259 triliun dana mengendap yang belum terpakai.

"Kalau provinsi sih oke tapi di beberapa kabupaten kayak Rembang dan Jepara itu kemarin masih sedikit sekali karena masalah hukum, kita butuh pengertian dan pemahanan," ucapnya kepada Republika seusai menghadiri acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015 di JCC Senayan, Selasa (24/11) malam.

Menurutnya, Pemprov Jateng bergerak aktif untuk membantu pemerintah kabupaten dalam mempercepat penyerapan anggaran. Ada beberapa kabupaten yang diberikan bantuan untuk melaksanakan lelang tapi akhirnya gagal lelang. Sehingga prosedur lelang sampai gagal lelang perlu diatur.

Ganjar mengaku telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo terkait penyerapan anggaran di Jawa Tengah. Dia juga menyampaikan kendala penyerapan anggaran termasuk persoalan hukum kepada Presiden Jokowi.

Dia juga mengingatkan kepada SKPD Jateng agar tidak takut dalam membelanjakan anggaran asal tidak melanggar hukum. "Soal penegakan hukum bisa kita tenangkan istilah saya, jangan takut, yang pentging jangan nyolong jangan terima gratifikasi," ungkapnya.

Di sisi lain, Ganjar mengakui pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sangat terpengaruh kondisi ekonomi global dan nasional. Namun, hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selalu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Dia meminta pemerintah segera membelanjakan anggaran untuk pembangunan agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tambah Anggaran THR Rp 32 M, Pemkot Yogyakarta Diminta Efisiensi

YOGYAKARTA -- Pemkot Yogyakarta dinilai semakin terbebani untuk membayar pegawainya.

Pasalnya kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dari APBD bagi PNS mulai diberlakukan tahun depan.
Untuk membayar THR tersebut anggaran belanja pegawai ditambah sebesar Rp 32 miliar.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, penambahan anggaran di belanja pegawai untuk pembayaran THR PNS tersebut dipastikan tidak membebani anggaran secara keseluruhan. Pasalnya, hingga tahun depan banyak PNS di Pemkt Yogyakarta yang memasuki masa pensiun.

"Tahun ini dan tahun depan banyak yang pensiun sehingga tidak akan membebani anggaran," ujarnya, Rabu (25/11).

Menurutnya, total belanja tak langsung gaji pegawai tahun 2016 seluruhnya sebesar Rp 792 miliar. Alokasi itu setara dengan 42 persen dari APBD 2016 sebesar hampir Rp 1,9 triliun.

Total belanja pegawai Pemkot Yogyakarta tersebut, dinilainya, masih aman. Sebab total belanja masih di bawah 50 persen atau hanya 42 persen dari total anggaran. Oleh karena itu, pihaknya pun tidak melakukan rasionalisasi atau penghematan kegiatan untuk alokasi gaji pegawai tersebut.

Apalagi tahun depan tidak ada kenaikan gaji seperti tahun-tahun sebelumnya. Besaran THR itu pun sama dengan gaji ke-13, yakni satu kali gaji seperti yang diterima tiap bulan.

Terkait pencairan gaji tambahan di luar gaji reguler tersebut, pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Namun, biasanya gaji ke-13 selalu dicairkan periode Juni hingga Juli. Sedangkan THR atau gaji ke-14, apakah berbarengan saat Idul Fitri atau hari raya lain.

"Ini yang masih belum jelas apakah bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri atau hari besar agama lain," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakart, Sigit Wicaksono mengatakan, Pemkot Yogyaarta harusnya mengedepankan efisiensi dalam menyusun anggaran, khususnya belanja pegawai.

"Karena ada juga honorarium di luar gaji bulanan sehingga ini juga harus menjadi catatan," ujarnya. Bahkan sistem honorarium ini menjadi sorotan Gubernur DIY setiap evaluasi APBD.

Gubernur Jateng Sidak PNS yang Bawa Kendaraan Bermotor

SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk penegakan larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng di Semarang, Jumat (27/11).

Ganjar mengawali inspeksi dengan bersepeda dari rumah dinas sekitar pukul 06.00 WIB menuju kantor Gubernur Jateng dan menempuh rute Jalan Tumpang Raya, Jalan Kelud Raya, Jalan Pamularsih, Jalan Siliwangi, kawasan Tugu Muda, Jalan Pandanaran, kawasan Simpang Lima, dan Jalan Pahlawan.

Sesampainya di kompleks kantor gubernuran, Ganjar yang bersepeda dengan didampingi beberapa staf langsung masuk dari pintu gerbang bagian depan dan kemudian berkeliling ke sejumlah titik areal parkir kendaraan bermotor untuk PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov Jateng.

Ganjar terlihat memotret beberapa mobil dan sepeda motor yang diparkir di areal parkir Pemprov Jateng. Sebelum meninggalkan kompleks kantor Gubernur Jateng, Ganjar berjalan menuju puluhan mobil yang terparkir di sekitar Taman Keluarga Berencana Semarang untuk memotret nomor polisi kendaraan yang diduga milik PNS Pemprov Jateng dan sengaja diparkir di luar.

Saat berada di areal parkir di depan SMA Negeri 1 Semarang, Ganjar mendapat informasi dari juru parkir di kawasan tersebut, bahwa mobil-mobil yang diparkir di depan sekolah negeri itu sebagian milik PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov Jateng.

Mengetahui informasi itu, Ganjar kemudian menuliskan kalimat, "Yang punya mobil ini besok Senin menghadap ke ruangan saya" pada secarik kertas dan menempelkannya pada kaca mobil bagian depan.

Ditemui usai inspeksi, Ganjar mengaku ingin mengetahui secara langsung sejauh mana ketaatan para PNS terhadap implementasi dari Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 55/54 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan kendaraan bermotor bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Jateng saat berangkat bekerja setiap Jumat yang efektif diberlakukan secara bertahap mulai 30 Oktober 2015.

"Ini soal ketaatan, soal keteladanan, dan soal komitmen melaksanakan aturan yang memang masih dalam tahap uji coba, saya lihat banyak yang melaksanakannya dengan bersepeda atau naik angkutan umum," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan adanya usulan pembuatan shelter angkutan umum di dekat kantor Gubenur Jateng terkait dengan larangan PNS berkendaraan saat berangkat bekerja setiap Jumat. "Kalau itu jadi sebuah kesulitan maka kita akan siapkan (shelter) yang selama ini memang belum ada, dan kalau perlu armada untuk para PNS ditambah," ujarnya.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melarang seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jateng menggunakan kendaraan bermotor saat berangkat kerja setiap Jumat sebagai upaya mengurangi pencemaran udara dari emisi gas buang.

Kebijakan mengenai pelarangan PNS lingkungan Pemprov Jateng menggunakan kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas setiap Jumat itu, tertulis pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah bernomor 55/54 Tahun 2015 tentang Penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Bagi Instansi Pemprov Jateng Tahun 2015-2020.

Poin ketiga huruf a dan b pada SK Gubernur Jateng itu disebutkan bahwa kendaraan dinas boleh digunakan jika PNS mendapat tugas di luar lingkungan kerja dan telah memperoleh persetujuan atasan masing-masing.

Pada poin keempat huruf a dijelaskan bahwa untuk triwulan pertama setelah penetapan SK, hari tanpa motor dilaksanakan oleh jajaran PNS Pemprov Jateng pada Jumat pekan keempat di setiap bulannya, untuk triwulan kedua kebijakan itu dilaksanakan pada Jumat pekan ketiga dan keempat setiap bulannya, sedangkan pada triwulan ketiga dilaksanakan setiap Jumat.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID