Menurut Widodo, kompleksnya persoalan yang dihadapi sungai membuat banyak hot issue yang muncul di situ. “Kita hanya ingin agar pengelolaan sungai bisa maksimal, kewenangan tetap di pemerintah. Sekarang masyarakat memang sudah mengelola, tapi belum diwadahi secara hukum,” ujarnya.

Jika upaya ini berhasil, lanjut pakar air UII tersebut, diharapkan model kelembagaan ini bisa diterapkan untuk mengelola sungai di kota lain. Sebab persoalan yang dihadapi kota lain hampir sama. Dikatakan Wododo, saat ini, banyak pihak memiliki kepentingan terhadap sungai sehingga menimbulkan banyak konflik, baik antar-warga maupun antara warga dan pemerintah. Fakta ini menurutnya menegaskan perlunya ada kepastian regulasi yang jelas agar konflik dapat terselesaikan dan tidak terjadi lagi di masa depan. “Untuk itu, dalam perencanaan masterplan, daerah sungai harus diperlakukan secara partisipatif,” katanya.

Ia mengakui, masih banyak pengelolaan sungai yang tidak efisien dan proaktif. Sehingga menimbulkan banyak pelanggaran yang terjadi terhadap sungai dan ironisnya tidak ada sanksi. Menjadi pemandangan sehari-hari, papar Widodo, di mana orang masih sering menganggap bahwa sungai adalah ‘tempat sampah yang besar’ dan menjadikannya sebagai halaman belakang.

Cegah Degradasi, Pemerintah Diharapkan Perhatikan Sungai Kecil di DIY

YOGYAKARTA -- Pemerintah diharapkan memperhatikan sungai-sungai kecil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mencegah terjadinya degradasi.

"Kondisi sungai saat ini khususnya di wilayah perkotaan telah mengalami degradasi sangat cepat. Degradasi sungai tampak dari sisi kualitas air dan kerusakan fisik sungai," kata Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Widodo Brontowiyono di Yogyakarta, Rabu (11/2).

Pada diskusi "Restorasi Sungai Indonesia", ia mengatakan kerusakan fisik sungai saat ini terlihat dari luasannya yang semakin mengecil, dan sudah semakin banyak yang erosi.

Kondisi itu, kata dia, di antaranya disebabkan keberadaan sungai sudah banyak tereksploitasi oleh urusan manusia khususnya di wilayah perkotaan. "Hal itu kemudian menyebabkan kualitas air, ekosistem, dan fisik menurun dan semakin rusak," kata Widodo.

Menurut dia, merujuk pada PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pengelolaan sungai di Indonesia dilakukan berdasarkan pembagian wilayah sungai.

Sesuai peraturan tersebut, kata dia, satuan wilayah sungai di DIY ditetapkan menjadi bagian dari Wilayah Sungai (WS) Serayu Opak.

"Sungai Serayu Opak mengalir melewati dua wilayah provinsi, sehingga pengelolaan kedua sungai tersebut menjadi wewenang pemerintah pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui BBWS-SO," katanya.

Meskipun demikian, kata dia, perhatian masyarakat terhadap berbagai masalah yang terjadi di sungai melalui komunitas pegiat sungai cukup besar.

Ia mengatakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut selama ini menjadi pilar dalam berbagai kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak. Kehadiran komunitas itu sebenarnya sangat membantu tugas pemerintah dalam melakukan pengelolaan sungai.

"Persoalan yang timbul saat ini adalah komunitas tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam konteks pengelolaan sungai," katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID