“Masa depan Indonesia ada di desa. Ini bisa dilihat secara nyata karena desa memegang prospek besar bagi perwujudan kedaulatan nasional di masa depan. Desa menjadi kunci menuju Indonesia yang berdaulat di bidang pangan dan energi,” ujar Menteri DPDTT Marwan Jafar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Marwan, menempatkan desa sebagai sumbu utama kedaulatan pangan dan energi bukanlah sesuatu yang berlebihan. Karena desa merupakan penyedia utama sumber-sumber pokok pangan nasional. Potensi pengembangan pertanian di desa jauh lebih besar dibandingkan wilyah perkotaan. Lahan pertanian dan Sumber Daya Manusia mayoritas berada di desa.

“Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh desa merupakan sumber bahan baku utama dalam industri pengolahan makanan dan energi baru ramah lingkungan. Misalnya pengembangan saripati singkong menjadi ethanol, minyak kelapa sawit sebagai bahan baku bio fuel, dan lain-lain,” ujarnya.

Dengan memahami besarnya potensi desa ini, lanjut Marwan, akan terlihat secara jelas bahwa desa memegang peran penting bagi kemajuan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pangan dan energi. Namun, dia mengakui hingga saat ini desa masih menghadapi banyak permasalahan yang mengancam perkembangan pertanian.

Di antaranya ketersediaan lahan sawah, lahan kering dan lahan pertanian, relatif tetap dan bahkan berkurang karena ada konversi lahan terbangun untuk permukiman perkotaan. Dalam rentang 2003-2012, perkembangan lahan pertanian sekitar 25 juta hektar.

Masalah lainnya adalah terkait tingkat pertumbuhan penduduk yang timpang antara kota dan desa. Pertumbuhan penduduk perkotaan mencapai 2,18% per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk di pedesaan menurun sebesar 0,64%.

Data ini menunjukkan bahwa angka urbanisasi penduduk desa ke kota cenderung meningkat. Angka urbanisasi yang tinggi tentu semakin mengurangi angka angkatan kerja di desa dan berkurangnya angkatan kerja di desa tentu semakin mengurangi angka produktivitas hasil pertanian, mengingat 83 % penduduk desa bekerja sebagai petani.

“Selain itu, desa juga mengalami keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana produksi, teknologi pertanian, dan keterampilan petani di desa,” ujar Marwan.

Ini Tantangan Terberat Jalankan Konsep Desa Membangun

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menegaskan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah menetapkan paradigma baru dalam membangun desa. Dari yang sebelumnya 'Membangun Desa' menjadi 'Desa Membangun'.

Ini merupakan cara pandang pembangunan yang menempatkan desa dan masyarakat desa sebagai titik sentral pembangunan.

"Misalnya, jika dusun/kampung maju, maka secara otomatis desa/daerah itu juga akan maju. Kemudian jika daerah maju, maka berpengaruh terhadap kemajuan provinsi. Begitupun jika provinsi pembangunanya maju, maka praktis Indonesia menjadi negara maju," ujar Marwan, Rabu (21/10).

Marwan optimitistis, dengan paradigma yang baru, maka cita-cita luhur membangun Indonesia yang lebih baik dapat terwujud. Namun begitu ia mengakui, setidaknya ada tiga tantangan berat dalam menjalankan konsep Desa Membangun Indonesia. Yakni desa belum menjadi daya tarik bagi penduduk, tingginya urbanisasi karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa, dan masih tingginya jumlah keluarga petani miskin di desa.

Tantangan hadir berdasarkan data yang memerlihatkan, pada tahun 2010, terdapat 52,03% penduduk tinggal di perkotaan dan 48 % penduduk tinggal di pedesaan. Jumlah penduduk yang tinggal di kota terus meningkat mencapai 2,18% per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional sebesar 1% per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk di pedesaan menurun sebesar 0,64%.

Jika kecenderungan ini terus terjadi, diprediksi dalam lima dekade (1970-2020) penduduk perkotaan bertambah enam kali lipat dan sebaliknya penduduk pedesaan berkurang tiga kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menunjukkan bahwa kota masih menjadi wilayah yang sangat menarik bagi sebagian besar penduduk di Indonesia.

“Kondisi desa yang masih memiliki keterbatasan dalam menyediakan lapangan kerja dan keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan masyarakat desa berbondong-bondong menuju ke kota,” lanjutnya.

Menurut Marwan, tingginya urbanisasi karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa. Karena itu tidak heran muncul kecenderungan masyarakat ingin bekerja di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Kecenderungan hadir, apalagi melihat tingginya jumlah keluarga petani miskin. Secara nasional mencapai 3.770.740 kepala keluarga.

Dari jumlah tersebut, yang paling tinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat mencapai 680.942 keluarga. Sedangkan untuk keluarga miskin yang paling sedikit adalah di Provinsi Papua Barat sebanyak 4.467 keluarga.

Tiga Cara Menteri Marwan Atasi Kemiskinan Desa

JAKARTA - Pembangunan yang tidak merata dan persoalan kemiskinan di perdesaan adalah salah satu penyebab utama urbanisasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pun melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Caranya, meluncurkan tiga program untuk meminimalisir angka urbanisasi yang diperkirakan naik kisaran 65 persen pada tahun 2015.

“Program unggulan akan selalu dijadikan acuan utama dalam merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas setiap tahun. Program unggulan itulah yang akan menghasilkan dampak terukur bagi peningkatan kemajuan dan kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat desa,” ujar Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Rabu (21/10).

Bersamaan dengan peluncuran IDM itulah, juga menggencarkan program yang dijadikan andalan atasi kemiskinan, yaitu Jaring Komunitas Wiradesa (JKWD), Lumbung Ekonomi Desa (LED), dan Lingkar Budaya Desa (LBD).

“Urbanisasi harus ditekan angkanya, agar desa bisa berkembang dan berdaya saing secara ekonomi,”ujar Menteri Desa.

Program Jaring Komunitas Wiradesa, dipaparkan Menteri kelahiran Pati, Jawa Tengah ini, akan diarahkan untuk mengarusutamakan penguatan kapabilitas manusia sebagai inti pembangunan desa. Sehingga mereka menjadi subyek-berdaulat atas pilihan-pilihan yang diambil.

Sedangkan Program Lumbung Ekonomi Desa didesain untuk mendorong muncul dan berkembangnya geliat ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan partisipan gerakan ekonomi di desa.

“Sedangkan Lingkar Budaya Desa sebagai program yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang meletakkan partisipasi warga dan komunitas sebagai akar gerakan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain,”ujar Marwan Jafar.

Program Unggulan tersebut, menurut Marwan, dikembangkan dengan kerangka kerja yang didasarkan pada penegasan atas lokus pencapaian sasaran pembangunan Desa.

“Penegasan lokus dimaksudkan adalah pada 15.000 Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun. Di dalam lokus 15.000 Desa itu terdapat 1.138 Desa perbatasan, dan kesemuanya ditujukan mencapai target sesuai sasaran dalam RPJMN 2015-2019,” paparnya.

IDM Berikan Perspektif Atas Persoalan Desa

Penerapan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diluncurkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, untuk memberikan perspektif yang komperhensif dalam mengatasi persoalan yang muncul di pedesaan.

Sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan program pembangunan nasional yang dimulai dari desa.

“IDM ini bertujuan memperkuat pencapaian kinerja pemerintah, utamanya terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dengan merujuk IDM, upaya mengentaskan desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri semakin terarah dan terencana,” kata Marwan Jafar

Dikemukakan Menteri Desa, IDM meletakkan prakarsa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan pemberdayaan desa. Indeks desa tersebut, mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal.

IDM merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Tiga dimensi ini dikembangkan lebih lanjut ke dalam 22 variabel dan 52 indikator. Hasil penghitungan IDM kemudian diklasifikasi ke dalam lima kategori desa, yakni desa sangat tertinggal dengan rentang nilai kurang dari atau sama dengan 0,491.

Kemudian, desa tertinggal dengan rentang nilai lebih dari 0,491 hingga 0,599; Desa Berkembang dengan rentang nilai lebih dari 0,599 hingga 0,707; Desa Maju dengan rentang nilai lebih dari 0,707 hingga 0,815; dan Desa Mandiri dengan rentang nilai lebih dari 0,815.

IDM akan melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan, agar kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil, dan mandiri yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan.

“Dan dengan IDM ini, masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Bukan lagi sebagai obyek pembangunan yang bersipat top down,” kata Marwan Jafar.

“Desa akan menjadi entitas yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun di mata internasional,” ujar Menteri Desa.

Sumber : JPNN.com