Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY Didik Purwadi menjelaskan, pemerintah DIY dan Pemkot Yogyakarta harus bersinergi, mulai dari pengelolaan kawasan kota Yogyakarta terutama dalam melakukan revitalisasi Malioboro agar masyarakat memperoleh manfaat dari kunjungan wisata.

Sultan juga berharap dalam mendesain sistem destinasi wisata agar masyarakat diuntungkan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dan dirugikan.

Didik mengakui, saat ini memang sedang dilakukan uji coba bus pariwisata tidak boleh masuk kota Yogyakarta. Akibatnya, beberapa pelaku wisata tidak masuk ke keraton Yogyakarta. Padahal menurut Sultan, keraton merupakan titik utama kunjungan wisatawan.

‘’Kita harus bisa mengedukasi pelaku wisata bahwa wisata Malioboro itu dinikmati dengan berjalan kaki, sehingga masyarakat yang dilewati wisatawan akan diuntungkan,” ungkapnya.

DIY Kantongi Rp 1,7 Miliar dari Lelang Kendaraan Dinas

YOGYAKARTA – Hasil lelang kendaraan dinas (roda dua dan empat) milik pemda DIY di Wana Bhakti Yasa akhir Maret lalu menghasilkan Rp 1.708.696.000.

Lelang umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta diikuti 331 peserta lelang.

"Dari rekapitulasi hasil penjualan secara lelang tersebut rata-rata di atas harga dasar limit,’’ kata Kepala Bagian Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Pemda DIY Iswanto pada wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (8/4).

Bahkan, kata dia menambahkan, kendaraan berupa sepeda motor paling ama jenis dan merk Honda 90 cc keluaran tahun 1971 dapat terjual Rp 3 juta dari harga dasar limir Rp 232.120. Di samping itu, kendaraaan roda empat Toyota kijang pick up KF 10 bisa terjual Rp 16.500.000 dari harga dasar limit Rp 3.813.000.

Hasil lelang kendaraan dinas tersebut menjadi pemasukan Pemda DIY yang selanjutnya menjadi kas daerah dan langsung disetor melalui Bank Pembangunan Daerah DIY, kata Iswanto.

Pelaksanaan Program JKN akan Disurvei di 15 Provinsi

YOGYAKARTA -- Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional akan disurvei Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan.

"Survei akan dilaksanakan di 15 provinsi di di Indonesia (DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, kata Koordinator Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan Zumrotin KS kepada Republika, Kamis (9/4).

Survei akan dimulai bulan Mei. "Sekarang sedang dilakukan pelatihan untuk survei," kata dia di sela-sela acara Nasional Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Sarana Kebutuhan Kesehatan Rakyat Indonesia di Hotel Santika Yogyakarta yang berlangsung 7-9 April. Pada tahap awal penelitian ini akan dilakukan selama enam bulan.

Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan ini baru dibentuk April ini yang bertujuan untuk memberikan pengawasan dan memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dan sebagai alat advokasi di level daerah maupun nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan program JKN.

Jaringan ini akan melakukan pemantauan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya kesehatan reproduksi. Karena belum semua pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi tercover oleh program JKN, kata mantan Wakil Ketua Komnas HAM ini.

Peserta UN Kini Lebih Santai

YOGYAKARTA -- Ujian Nasional (UN) tahun ini tidak mempengaruhi kelulusan. Karena sekarang tidak mempengaruhi kelulusan, peserta UN tidak stress dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Baskara Aji K, pada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi D DPRD DIY, Kamis (9/4). Dengan demikian, kata dia, harusnya hasil UN semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

''Semakin santai anak mengerjakan UN, hasil semakin baik. Sebaliknya, semakin curang anak dalam mengerjakan UN, hasilnya akan lebih jelek, dibandingkan bila dalam mengerjakan UN santai,’’ tuturnya. Meskipun demikian, pengawasan pelaksanaan UN dilakukan tetap ketat seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pengawasan dilakukan sama dengan biasanya yakni silang dua orang dari sekolah atau madrasah yang berbeda. Bedanya, kata dia menambahkan, pengawas dari perguruan tinggi tidak ada. Sementara itu, penjagaan soal-soal UN yang sejak Kamis (9/4) pagi sudah disimpan di Gudang Disdikpora melibatkan Polda DIY.

‘’Mulai dari pengiriman, penerimaan dan penyimpanan soal-soal UN di gudang dikawal oleh kepolisian,'' katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID