"Pulau Nusakambangan sangat penting untuk disterilkan dan menjadi daerah yang terisolir serta tertutup, bukan daerah tujuan wisata," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Semarang, Jumat (16/4).

Mendagri menjelaskan bahwa Pulau Nusakambangan harus segera disterilkan dengan cara menutup semua akses masuk dan keluar. "Akses masuk harus satu pintu, bahkan dulu pada zaman Orde Baru ketika ada perahu nelayan yang mendekat, petugas jaga Nusakambangan langsung memberikan tembakan peringatan," ujarnya.

Mendagri mengaku sudah meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengevaluasi kontrak dengan pabrik semen PT Holcim Indonesia. "Apa arti (nilai kontrak) Rp 20 miliar dari Holcim kalau membahayakan negara terkait dengan pengawasan di Pulau Nusakambangan," katanya.

Mendagri berpendapat perlu dilihat sejauh mana komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terkait dengan pengamanan di Pulau Nusakambangan. "Kalau komitmennya Pulau Nusakambangan tetap sebagai lembaga pemasyarakatan untuk napi khusus maka harus ditata dengan baik," ujarnya.

Menurut dia, orang-orang yang diizinkan berkunjung ke Nusakambangan guna membesuk para narapidana seharusnya anak dan istri saja atau keluarga dekat dari narapidana yang ditahan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah menjelaskan bahwa pihaknya sudah lebih dulu mengemukakan wacana Pulau Nusakambangan harus steril dari kegiatan apapun. "Kami sudah menyampaikan kepada Menkopolhukam tapi keputusannya masih mengambang sehingga mesti ditegaskan kembali dan yang sulit itu di Kemenkumham," katanya.

Mendagri: 63 Kabupaten Pemekaran Gagal Terapkan Otonomi

SEMARANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan 63 kabupaten hasil pemekaran wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia gagal menerapkan otonomi daerah. Akibatnya puluhan daerah tersebut justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

"Gagalnya dalam arti tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga hanya mengandalkan APBN," kata Mendagri di Semarang, Kamis (16/4).

Mendagri menjelaskan hal tersebut mengakibatkan anggaran belanja pegawai di daerah itu mencapai 80 persen. Sedangkan 20 persen untuk pembangunan infrastruktur sehingga tidak sehat.

Menurut dia, sebuah daerah dinilai bagus jika dapat membangun otonomi baru dan juga meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

"Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dicapai kalau ada inovasi dan kreativitas daerah sehingga pemerataan pembangunan bisa dipercepat agar kesejahteraan rakyat juga akan meningkat," ujarnya.

Tjahjo menjelaskan kebanyakan kabupaten yang gagal menerapkan otonomi daerah itu berada di luar pulau Jawa.

"Memang kebanyakan di luar pulau Jawa, tapi ada juga yang ada di Jawa," katanya.

Saat ini, Kemendagri secara pelan-pelan mendorong daerah-daerah hasil pemekaran itu agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing. Pemerintah akan memperketat proses pemekaran wilayah dan diperuntukkan bagi daerah yang benar-benar sudah siap.

Yusril tak Sabar Ingin Temui Ganjar Pranowo

SEMARANG -- Penasihat Hukum PT Indo Perkasa Usahatama (PT IPU), Yusril Ihza Mahendra menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak berani menemui pengacara perusahaan yang menguasai hak pengelolaan lahan. Padahal, perlu dilibatkan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan tersebut.

"Kami sudah berkali-kali menyampaikan surat permohonan untuk bertemu, tetapi tidak pernah ditanggapi," kata Yusril usai sidang di Pengadilan Negeri Kota Semarang, Kamis.

Menurut dia, ketika disurati soal permohonan untuk bertemu selalu dibalas dengan surat yang ditujukan kepada bos PT IPU Kho In Tjiok. Ia menuturkan Ganjar hanya mau bertemu dengan bos IPU, bukan dengan pengacara perusahaan yang menguasai HPL atas tanah di sekitar kawasan Pekan Raya Promosi dan Pembangunan Jawa Tengah di kawasan utara Kota Semarang itu.

"Maunya hanya bertemu A Tjiok. Kalau sudah bertemu, A Tjiok-nya ditekan-tekan," katanya.

Ia mengungkapkan PT IPU sudah berupaya untuk menegosiasikan penyelesaian sengketa lahan di sekitar PRPP tersebut sejak tiga tahun lalu. "Waktu kepemimpinan Pak Bibit (mantan Gubernur Bibit Waluyo) sebenarnya sudah ada niat baik untuk menyelesaikan, tapi yang sekarang justru turun lagi," katanya.

Atas kondisi itu, kata dia, PT IPU memutuskan menggugat gubernur. Ia menegaskan dalam sidang perdata di PN Semarang tersebut akan terungkap berbagai pelanggaran atas kepemilikan HPL tersebut.

Sebelumnya, PT IPU menggugat Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 1,6 triliun atas perbuatan melawan hukum dalam hak pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi di wilayah utara Kota Semarang yang dikuasakan terhadap perusahaan tersebut. Tuntutan ganti rugi tersebut terdiri atas Rp 789 miliar gugatan materiil dan Rp 873 miliar gugatan imateriil.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID