"Secara administratif di Kemenkeu itu harusnya segera direvisi. Misalnya tender harus 45 hari. Kalau kami percepat 15 hari bisa sebetulnya. Tapi, karena peraturan Menkeu 45 hari, enggak berani melanggar itu. Dari sisi percepatan itu alami kendala," kata Marwan di Kompleks Istana Negara Jakarta, Kamis (2/7).

Marwan pun menuturkan, Presiden Joko Widodo telah menekankan semua peraturan yang menghambat penyerapan anggaran harus direvisi. Karenanya, ia berharap peraturan Kemenkeu itu juga dapat segera direvisi.

"Karena efeknya besar kan menyangkut pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Marwan menyatakan, pencairan anggaran yang teratur juga penting bagi kementeriannya saat ini untuk pembangunan wilayah perbatasan. Politikus PKB itu berharap dukungan anggaran kepada kementerian yang dia pimpin, diupayakan lebih baik. Terkait hal ini, ia mengatakan untuk revisi anggaran pembangunan perbatasan yang diajukan sebesar 15 triliun.

"Karena kalau masih seperti sekarang, dari sisi anggaran, memang belum mencukupi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dari pulau terluar. Makanya ini mumpung masih pagu indikatif, belum pagu defenitif karena masih dirapatkan di DPR lagi, saya memang minta terus terang melakukan revisi untuk mempercepat proses pembangunan di daerah perbatasan," tandasnya.

Kementerian Sosial Paling Tinggi Penyerapan Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa kementerian dengan presentase penyerapan paling tinggi adalah Kementerian Sosial. Sedangkan dari segi jumlah, yang paling tinggi adalah Kementerian Pertahanan.

"Kemenhan paling tinggi jumlahnya karena pagunya tinggi. Saya tidak ingat nominalnya. Tapi total semua kementerian akhir semester I tahun ini baru mencapai 35 persen atau sekitar Rp 640 triliun," ujar Bambang di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/7).

Sementara itu, untuk Kementerian Desa termasuk yang rendah penyerapan anggarannya. Pasalnya, itu adalah kementerian baru yang harus mengubah nomenklaturnya.

"Tapi bukan salah mereka lah karena mereka baru berubah nomeneklatur," imbuh Bambang.

Selain itu, Kementerian Perindustrian disebut sebagai salah satu kementerian dengan penyerapan anggaran rendah. Menurut Bambang, itu terjadi karena kementerian pimpinan Saleh Husin itu tidak banyak memiliki belanja modal.

Bambang menyayangkan, ada kementerian yang rendah penyerapan anggaran padahal tidak ada perubahan nomenklatur. Namun, ia enggan menyebut kementerian yang dimaksud. Ia hanya mengingatkan sejumlah kementerian itu untuk mempercepat proses penyerapan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

"Presiden minta dipercepat karena sudah masuk bulan Juli, sudah masuk semester II. Sehingga kalau tidak diserap dengan benar, bisa berakibat negatif pada pertumbuhan," tegas Bambang.

Bambang optimistis penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga hingga akhir tahun ini tetap sesuai dengan target yaitu di kisaran 90-92 persen.

Sementara itu, Mensos Khofifah Indar Parawansa mengakui kementeriannya paling tinggi penyerapan anggaran karena banyak dana yang harus didistribusikan.

"Banyak yang harus didistribusikan salah satunya bansos ya tertinggi. Memang dana itu adalah untuk keluarga kurang mampu. Jadi memang tertinggi," ujar Khofifah.

Sumber : JPNN.com