Dari terungkapnya perbudakan tersebut, PBS merasa bebannya semakin ringan karena tidak perlu mengeluarkan dana terlampau banyak. Yakni, dana untuk mengembalikan ratusan anak buah kapal (ABK) asal Myanmar.

"Mereka bilang di media, senang kasus ini terungkap ke mana-mana. Dengan begitu mereka nggak keluar uang banyak untuk memulangkan para ABK," ulas Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (8/4) petang.

Sikap tersebut, sambung Susi, sama saja melecehkan bangsa Indonesia. Menurut Susi, mereka seharusnya malu telah melakukan praktik perbudakan. Nyatanya, mereka justru bangga.

"Bagaimana bisa mereka bilang begitu? Ini namanya pelecehan, mereka harus tuntaskan ini dan bertanggungjawab," sebut bos maskapai Susi Air ini.

Menteri Susi Khawatir ABK Indonesia Bernasib Seperti di Benjina

JAKARTA - Praktik perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) terhadap anak buah kapal (ABK) asal Myanmar membuat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti khawatir.

Bos maskapai Susi Air ini cemas jia banyak ABK asal Indonesia yang berada di luar negeri mengalami hal serupa. Menurutnya, ada ribuan ABK Indonesia yang tersebar dan bekerja di luar negeri.

"Saya khawatir, banyak ribuan ABK Indonesia mendapatkan perlakuan kaya di Benjina. Kami (KKP-red) juga nggak punya data ABK di Indonesia yang kerja di luar karena itu bukan ranah kami," kata Susi di kantornya, Jalan Merdeka Timur, Jakarta, Rabu (8/4).

Apapun tujuannya, sambung Susi, praktik perbudakan tidak bisa dibenarkan dan dibiarkan begitu saja. Pasalnya, setiap orang mempunyai batas waktu untuk bekerja.

"Praktik perbudakan itu sudah masuk kejahatan hak asasi manusia dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja," tandas menteri berpenampilan tomboy ini.

Sumber : JPNN.com