Menurut dia, dalam pemantauan tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 25 orang petugas yang dibagi menjadi tujuh tim untuk melakukan penyisiran secara bersama-sama. "Kami hanya berhasil menemukan tiga ekor Elang Jawa. Satu pasang jantan dan betina di Plawangan, dan satu lagi di Deles. Yang di Deles, belum tahu jenis kelaminnya," katanya.

Ia mengatakan, pemantauan yang dilakukan tersebut, tidak hanya dengan cara penyisiran di hutan secara langsung. Namun juga mengumpulkan informasi-informasi dari warga setempat.

"Jumlah ini menunjukkan bahwa populasi Elang Jawa di TNGM tidak berubah sejak 2014. Padahal, satwa ini merupakan kunci yang harus ditingkatkan sebanyak sepuluh persen setiap lima tahun," katanya.

Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan TNGM Dhany Suryawan, menambahkan pemantauan pada 2015 ini memang dipilih pada September ini. "Pemantauan sengaja dilakukan pada September karena saat ini masanya migrasi satwa Elang," katanya.

Ia mengatakan, sulitnya satwa endemik Merapi ini bertambah karena memang mempunyai sifat yang sensitif. Ketika bertelur misalnya, ada sedikit gangguan saja besar kemungkinan tidak akan berhasil menetas.

"Padahal dalam setahun hanya menghasilkan satu telur saja. Belum lagi ketika ada monyet yang mengambilnya. Memang cukup sulit untuk meningkatkan jumlah populasinya," katanya.

Menurut dia, tiga ekor Elang Jawa ini juga kemungkinan besar memang mereka yang sudah lama tinggal. Bukan dari burung yang bermigrasi. Di Merbabu, Elangnya tidak bermigrasi ke Merapi. Karena kebakarannya yang terjadi di sana, hanya di atas saja. Tidak sampai bawah.

Damkar Sleman Kekurangan Hidran

SLEMAN -- Pemadam Kebakaran (Damkar) Sleman mengalami kekurangan sarana hidran air. Kepala UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Ismu Achmad Widodo mengatakan, idealnya setiap kecamatan memiliki satu hidran. Namun saat ini hanya ada tiga hidran yang tersebar di seluruh Sleman.

"Hidrannya ada di daerah Maguwoharjo Kecamatan Depok, Samsat Sleman Jalan Magelang, dan di depan Kantor Bupati Tridadi Sleman," kata Ismu, Ahad (20/9). Meskipun belum berdampak signifikan terhadap kinerja Damkar, dikhawatirkan hal tersebut dapat menyulitkan pengadaan air.

Sebab saat ini kejadian kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan padat penduduk, seperti Depok, Ngemplak, dan Sleman. Tapi juga sering terjadi kebakaran hutan dan kebun tebu, seperti di Prambanan, Berbah, Kalasan, dan Gamping.

Selain mengandalkan hidran, Damkar juga memanfaatkan air dari Selokan Mataram, embung, dan sungai. "Airnya kan tidak perlu bersih. Yang penting bisa dipakai memadamkan api," tutur Ismu.

Damkar Sleman sendiri sudah mengusulkan pengadaan hidran di setiap kecamatan untuk menunjang kinerja pemadaman. Terutama jika stok air di tangki habis. Namun hingga saat ini permohonan tersebut belum terealisasi.

KPU Sleman Selektif dalam Lelang Pengadaan Logistik

SLEMAN -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Aswino Wardana menyampaikan, pihaknya akan lebih selektif untuk lelang pengadaan logistik pemilihan bupati akhir tahun ini.

Hal tersebut, ia katakan, mengingat banyak alat peraga kampanye (APK) yang sudah rusak. Padahal baru dipasang beberapa minggu oleh pihak ketiga.

"Tentunya dengan kondisi tersebut, kami akan lebih selektif terhadap peserta lelang. Pengadaannya pun akan kami awasi," ujarnya, Ahad (20/9). Menurutnya, pengetatan seleksi lelang perlu dilakukan untuk menjamin keamanan agar logistik tidak rusak.

Adapun pengadaan logistik pemilihan bupati yang akan dilelang yaitu surat suara dan formulir pemilih. Sebab, kedua logistik tersebut memiliki nilai pengadaan lebih dari Rp 200 juta. Sedangkan, untuk perlengkapan yang nilainya lebih rendah, pengadaannya bisa dilakukan dengan menunjuk langsung pihak tertentu.

Surat suara yang akan dilelang adalah jenis berkas yang memiliki pengaman khusus. Antara lain micro text dan hidden image yang dapat dibaca oleh alat tertentu. Sehingga tidak bisa difotokopi untuk kepentingan penggelembungan suara.

Aswino menjelaskan anggaran untuk logistik mencakup 50 persen dari keseluruhan dana KPU, yaitu Rp 22 miliar. Selain disokong dengan pengadaan melalui jalur lelang, logistik pemilihan bupati akan didukung dengan pemanfaatan kembali perlengkapan dan peralatan yang sudah ada.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID