Namun, masih ada tarik ulur dari terkait jumlah tersebut. Bisa jadi, nantinya malah ada pengurangan jumlah terpidana yang akan dieksekusi. "Keputusan jumlah terpidana belum final," tambahnya.

Jaksa Agung saat ini masih mempertimbangkan berbagai masukan, salah satunya respons dunia internasional yang makin keras, khususnya dari Australia dan PBB. Ada juga pertimbangan jangan sampai eksekusi mati yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan ini dinilai pembantaian.

Menanggapi informasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana menegaskan bahwa belum ada keputusan pasti soal jumlah dan siapa saja yang akan dieksekusi. "Sudah berulang kali, Jaksa Agung menyebut belum final namanya," paparnya.

Satu hal yang bisa dipastikan Kejaksaan Agung, lanjut Tony, hanyalah terpidana yang akan dipindah dari lima Lapas, yakni Madiun, Yogya, Tangerang, Kerobokan, dan Palembang. "Semua dipindah ke Nusakambangan," sebut Tony

Kemungkinan besar, Kejagung baru akan memindahkan terpidana mati tiga hari sebelum hari H eksekusi mati. Sehingga, nanti semua pihak bisa mengetahui kapan tepatnya eksekusi mati dengan adanya pemindahan ini. "Masih dipikirkan seperti itu, tiga hari sebelum eksekusi," tambah Tony.

Ini Situasi Nusakambangan Jelang Eksekusi

CILACAP - Jelang pelaksanaan hukuman mati terhadap narapidana yang sudah ditolak grasinya oleh Presiden Jokowi, kondisi Pulau Nusakambangan masih terlihat normal.

Pantauan Jawa Pos (induk JPNN) dari Dermaga Wijaya Pura Cilacap, tidak ada polisi dan pengamanan berlebihan.Meskipun demikian, pengunjung serta masyarakat sekitar tidak bisa sembarangan masuk ke dalam dermaga.

Kemarin (19/2) ada sejumlah warga yang berkunjung ke dermaga. Karena bertepatan dengan hari libur nasional. Mereka diperbolehkan masuk beberapa meter dari pagar dermaga. Ketika akan mendekat ke kapal, petugas langsung meminta pengunjung untuk mundur.

Alhasil mereka hanya bisa melihat pulau Nusakambangan dari jauh. Aturan lain, petugas melarang pengunjung membawa kamera. Jika ada pengunjung yang akan mengambil gambar, petugas langsung melarang dan meminta kamera diletakkan di luar dermaga.

Salah satu penjaga keamanan di dermaga Wijaya Pura, Dwi Poer, mengatakan, mendekati eksekusi, dermaga steril dari masyarakat. Yang diperbolehkan masuk hanya Kepala Lapas (kalapas), polisi, serta sipir lapas yang bertugas di Nusakambangan. "Prosedurnya seperti itu," ujarnya.

Pada bagian lain, Kapolres Cilacap, AKBP Ulung Sampurna Jaya menyatakan, siap mengamankan eksekusi mati jilid II terpidana kasus Narkoba di Pulau Nusakambangan. Pasukan sudah disiagakan. "Kapanpun kami siap," tegasnya.

Dia menjelaskan, pengamanan eksekusi mati itu akan dilaksanakan seperti biasa, tidak berlebihan dan sesuai protap. Seperti pengamanan eksekusi mati pertama tanggal 18 Januari lalu.

Ada sejumlah titik vital di Cilacap yang dijaga. Yaitu jalur darat yang nantinya dipakai membawa terpidana mati, pusat kota serta perkantoran, dermaga Wijaya Pura dan lapas di Nusakambangan.

Lebih lanjut, ketika ditanya Terkait rencanan pemindahan 2 napi kasus "Bali Nine" ke Nusakambangan, pihaknya mengaku belum mengetahui tanggal pastinya. "Belum ada, belum ada pergerakan apapun" ujarnya singkat.

Dua Anggota Bali Nine Itu Masih Punya Harapan tak Ikut Didor

DENPASAR - Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, kemarin kembali mendapat kunjungan dari pengacara mereka, Michael O'Connell asal Melbourne.

Pada kunjungan kali ini, O'Connell menjelaskan kepada dua terpidana mati Bali Nine itu soal proses hukum yang ditempuh. Dia berharap proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sedang berlangsung membuahkan hasil.

"Saya baru bertemu dua terpidana mati itu dan menjelaskan kepada mereka bahwa proses hukum di PTUN Jakarta masih berjalan. Pada 24 Februari akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan itu. Kami berharap proses di PTUN berjalan sukses," ujar O'Connell saat keluar dari Lapas Kerobokan.

Sebagaimana diketahui, melalui kuasa hukumnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengajukan gugatan ke PTUN atas dua surat keputusan presiden. Yaitu, Keppres Nomor 32/G tanggal 30 Desember 2014 dan Nomor 9/G tanggal 17 Januari 2015. Dua keppres itu sudah diberi nomor registrasi perkara 30/G/2015/PTUN-JKT dan 29/G/2015/PTUN-JKT.

Selama ini, kata O'Connell, kedua terpidana mati telah berperan aktif dalam program rehabilitasi di dalam lapas.

"Kalau ada penundaan, itu sangat bagus. Ada kesempatan untuk mengajukan argumentasi kuat mengenai rehabilitasi Andrew dan Myuran yang luar biasa ini. Mudah-mudahan itu dipertimbangkan Bapak Presiden oleh pengadilan Indonesia," ungkapnya.

"Mereka (Andrew dan Myuran) masih mempunyai harapan baru. Tapi, harus sabar dan menunggu. Kita lihat hasil akhirnya. Mudah-mudahan berhasil," katanya.

Soal permintaan khusus, O'Connell menyatakan, dua kliennya hanya berharap semua orang menghormati proses hukum. Saat ini, keduanya sangat bersyukur dan memanfaatkan waktu untuk bersama keluarga.

"Mereka masih mempunyai harapan, tapi tidak begitu optimistis. Tapi, mereka harus menunggu," ucapnya.

Sementara itu, di Lapas Kerobokan, dua anggota sindikat pengedar 8,2 kg heroin tersebut kembali dikunjungi keluarga. Dari pantauan Jawa Pos (induk JPNN), sekitar pukul 14.00, empat pembesuk yang merupakan saudara Myuran terlihat membawa makanan. Sekitar 20 menit kemudian, mereka keluar dan langsung menuju mobil APV hitam DK 1780 CD.

"Mereka adalah saudara Myuran Sukumaran. Mereka datang membawa makanan kesukaan dia. Awalnya, saya disuruh parkir di depan pintu masuk karena lebih dari 5 menit sehingga saya parkir di parkiran ini," ujar De, sopir APV yang mengaku tinggal di kawasan Jalan Sesetan.

Dia mengungkapkan, rombongan tersebut menginap di Jalan Seminyak, tepatnya di Hotel Kumala Pantai.

Sumber : JPNN.com