Ketika ditemui di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah Drs Eko Sutrisno Wibowo MM menjelaskan mengenai isi surat edaran tersebut. “Kita memang pernah membatalkan penyelenggaraan festival balon udara dengan pertimbangan serupa, dan kini masyarakat selayaknya lebih paham, bahwa ada sanksi serius bagi yang tetap nekat menerbangkannya”, ungkap Sekda. Selain berdasar surat edaran Gubernur, Eko juga menyebut bahwa larangan menerbangkan balon udara juga dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. “Dirjen Perhubungan Udara melalui surat nomor AU.308/5/21/DRJU-DNP.2015 juga mengatur larangan untuk menerbangkan balon udara, mengingat dampak bahayanya bagi keselamatan penerbangan”, lanjut Sekda.

Demi menghindari adanya dampak negatif dari balon udara tersebut, Sekda mengaku telah menindaklanjuti surat edaran Gubernur dan Dirjen Perhubungan Udara dengan himbauan kepada seluruh Camat se-Kabupaten. “Seluruh camat kita himbau untuk memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat di wilayah kerja masing-masing”, ujar Sekda.

Tak hanya berdasar SE Gubernur dan Dirjen Perhubungan Udara, ketentuan larangan menerbangkan balon udara sebenarnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Di pasal 53 ayat 1 UU tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain. Sementara ancaman yang mengatur pidana penjara maupun denda, dikatakan Sekda disebutkan dalam Pasal 411 UU yang sama.