Menurut Kasie Pengendalian Operasional Dintib Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono, dalam operasi tersebut ditemukan 7 jukir yang tidak melengkapi surat tugas. Selain itu juga ditemukan beberapa jukir yang tidak memberikan karcis parkir para konsumen dan menaikkan tarif parkir dari ketentuan yang ada.

"Ada dua jukir yang bertugas tanpa surat tugas, ada 5 yang surat tugasnya kadaluwarsa dan beberapa jukir menaikkan tarif dari ketentuan serta tidak memberikan karcis parkir," ujarnya.

Jukir yang tidak memiliki surat tugas diberi waktu untuk menunjukan surat tugasnya hingga Senin (23/2) mendatang. Jika tidak maka akan dilanjutkan ke pengadilan. Begitupula pada jukir yang surat tugasnya kadaluwarsa juga akan dilanjutkan ke pengadilan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) no 18 tahun 2009 tentabg penyelenggaraan parkir.

Dalam perda tersebut, pelanggaran terhadap penyelenggaraan parkir masuk tindak pidana ringan dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan kurungan dan denda maksimal Rp 50 juta. "Untuk yang jukir menaikkan tarif dan tidak memberi karcis kami kesulitan memperoleh saksi jadi hanya kami bina di lapangan," katanya.

Menurutnya, konsumen yang tidak memperoleh karcis parkir dan tarifnya dinaikkan tidak bersedia menjadi saksi jika perkara itu dimajukan ke pengadilan. "Kita sudah menemui lima konsumen untuk jadi saksi tetapi tidak ada yang bersedia. Akhirnya jukirnya kita bina di tempat," katanya.

Sebab tanpa saksi konsumen pelanggaran tarif dan karcis tersebut sulit diajukan ke meja hijau. Karenanya pihaknya menghimbau kepada konsumen untuk tidak takut menjadi saksi pelanggaran parkir. Pelanggaran tarif parkir di Malioboro sendiri adalah menaikkan tarif parkir sepeda motor sebesar 100 persen. "Ketentuan di karcis Rp 1.000 namun konsumen diminta tarif Rp 2.000 dan konsumen tidak protes," katanya.

Pelanggaran lainnya adalah penggunaan karcis bekas. Jukir ada yang menggunalan karcis bekas konsumen lain untuk konsumen lainnya lagi. Bahkan di beberapa kasus kaarcis bekas ini disetrika agar tidak kusut saat dipakai lagi.

Operasi gabungan ini merupakan lanjutan operasi jukir di Margo Utomo pada Januari lalu. Operasi ini kemudian dilanjutan ke Jalan Pangurakan hingga Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. "Konsentrasi kami di sentra wisata," katanya.

Sementara itu Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Nurwidihartana mengatakan, operasi gabungan ini menjadi shock teraphy bagi penyelenggara parkir yang nakal. "Ini operasi rutin untuk penertiban parkir, sehingga jukir-jukir nakal semakin bisa diminimalisir terutama di daerah-daertah wisaa," ujarnya.

Jukir Nakal Masih Banyak Ditemukan di Malioboro

YOGYAKARTA -- Juru parkir (jukir) nakal yang melanggar ketentuan parkir ternyata masih banyak di temukan di sepanjang Jalan Malioboro. Buktinya dalam operasi gabungan penertiban parkir di Malioboro oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan Satlantas Polresta Yogyakarta ditemukan adanya beberapa jukir yang melanggar aturan. Operasi gabungan dilakukan Selasa (17/2) siang.

Menurut Kasie Pengendalian Operasional Dintib Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono, dalam operasi tersebut ditemukan 7 jukir yang tidak melengkapi surat tugas. Selain itu juga ditemukan beberapa jukir yang tidak memberikan karcis parkir para konsumen dan menaikkan tarif parkir dari ketentuan yang ada.

"Ada dua jukir yang bertugas tanpa surat tugas, ada 5 yang surat tugasnya kadaluwarsa dan beberapa menaikkan tarif dari ketentuan serta tidak memberikan karcis parkir," ujarnya.

Jukir yang tidak memiliki surat tugas diberi waktu untuk menunjukan surat tugasnya hingga Senin (23/2) mendatang. Jika tidak maka akan dilanjut ke pengadilan. Begitupula pada jukir yang surat tugasnya kedaluwarsa juga akan dilanjutkan ke pengadilan. Menurutnya, operasi tersebut merupakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) no 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir.

Dalam perda tersebut, pelanggaran terhadap penyelenggaraan parkir masuk tindak pidana ringan dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan kurungan dan denda maksimal Rp 50 juta. "Untuk yang jukir menaikkan tarif dan tidak memberi karcis kami kesulitan memperoleh saksi jadi hanya kami bina di lapangan," katanya.

Menurutnya, konsumen yang tidak memperoleh karcis parkir dan tarifnya dinaikkan tidak bersedia menjadi saksi jika perkara itu dimajukan ke pengadilan. "Kita sudah menemui lima konsumen untuk jadi saksi tetapi tidak ada yang bersedia. Akhirnya jukirnya kita bina di tempat," katanya.

Sebab tanpa saksi konsumen pelanggaran tarif dan karcis tersebut sulit diajukan ke meja hijau. Karenanya pihaknya menghimbau kepada konsumen untuk tidak takut menjadi saksi pelanggaran parkir. Pelanggaran tarif parkir di Malioboro sendiri adalah menaikkan tarif parkir sepeda motor sebesar 100 persen. "Ketentuan di karcis Rp 1.000 namun konsumen diminta tarif Rp 2.000 dan konsumen tidak protes," katanya.

Pelanggaran lainnya adalah penggunaan karcis bekas. Jukir ada yang menggunalan karcis bekas konsumen lain untuk konsumen lainnya lagi. Bahkan di beberapa kasus kaarcis bekas ini disetrika agar tidak kusut saat dipakai lagi.

Operasi gabungan ini merupakan lanjutan operasi jukir di Margo Utomo pada Januari lalu. Operasi ini juga akan dilanjut ke Jalan Pangurakan hingga Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta. "Konsentrasi kami di sentra wisata," katanya.

Tujuh Juru Parkir Nakal Beroperasi di Malioboro

YOGYAKARTA -- Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta bersama Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Yogyakarta dalam operasi gabungan masih menemukan setidaknya tujuh juru parkir nakal yang beroperasi di sepanjang Jalan Malioboro.

"Masih banyak juru parkir nakal yang terjaring operasi penertiban kali ini. Kesalahan yang mereka lakukan berbeda-beda," kata Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Bayu Laksmono di Yogyakarta, Selasa (17/2).

Menurut dia, ada dua juru parkir yang bertugas tanpa surat tugas, lima juru parkir yang surat tugasnya sudah kedaluwarsa serta sejumlah juru parkir yang diketahui menaikkan tarif parkir tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan karcis parkir atau menggunakan karcis bekas.

Tarif parkir tepi jalan umum ditetapkan Rp1.000, namun juru parkir tersebut mengutip tarif parkir hingga dua kali lipat yaitu Rp2.000 untuk setiap sepeda motor yang diparkir. Juru parkir yang tidak membawa surat tugas masih diberi tenggat waktu hingga Senin (23/2) untuk menunjukkan surat tugasnya dan apabila tidak mampu menunjukkannya maka juru parkir tersebut akan diajukan ke pengadilan.

"Sedangkan juru parkir yang surat tugasnya kedaluwarsa langsung diproses yustisi ke pengadilan, dan juru parkir yang menaikkan tarif hanya dibina karena petugas kesulitan memperoleh saksi," katanya.

Bayu berharap, masyarakat yang dirugikan oleh juru parkir tidak perlu merasa takut untuk melaporkannya ke petugas dan jika diperlukan bisa menjadi saksi dalam proses sidang tindak pidana korupsi di pengadilan.
"Pada operasi penertiban kali ini, kami sudah meminta lima konsumen namun tidak ada satu pun yang bersedia," katanya.

Dasar hukum yang digunakan untuk operasi penertiban juru parkir tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Di dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa juru parkir yang melanggar aturan bisa dikenai ancaman pidana tiga bulan penjara dan atau denda maksimal Rp50 juta.

Operasi penertiban ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sama di Jalan Margo Utomo bulan lalu. Kegiatan akan dilanjutkan hingga ke Jalan Pangurakan. "Kegiatan operasi juru parkir kami pusatkan di daerah tujuan utama wisata di Yogyakarta," katanya.

Warga Kudus Keluhkan Juru Parkir tidak Jujur

KUDUS -- Juru parkir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diminta bersikap jujur terhadap pengguna parkir karena selama ini banyak keluhan akibat ulah oknum juru parkir yang tidak jujur.

"Jangan sampai ada juru parkir yang menerapkan tarif parkir melebihi ketentuan, karena ada saja ulah juru parkiryang ingin mendapatkan pemasukan yang lebih besar dengan berpura-pura membantu pengguna parkir lain setelah menerima pembayaran dalam jumlah yang besar agar dikira lupa mengembalikan kelebihan pembayarannya," ujar Bupati Kudus Musthofa di hadapan puluhan juru parkir usai penyerahan seragam juru parkir secara simbolis di halaman kantor Dishubkominfo Kudus, Selasa (17/2).

Ia mengatakan, keluhan masyarakat atas sikap juru parkir yang tidak mau jujur sering diterima. Dengan seragam juru parkir yang baru seperti sekarang, dia berharap, juru parkir untuk bersikap jujur karena masyarakat bisa menyampaikan keluhan lewat nomor telepon yang ada di seragam juru parkir. Juru parkir yang berprestasi, kata dia, dijanjikan diberi penghargaan.

Dilengkapinya identitas pada seragam juru parkir, kata dia, juga bertujuan untuk menghindari pungutan liar karena setiap orang bisa mengadukannya ke nomor telepon yang tertera di seragam.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kudus Didik Sugiharto mengungkapkan juru parkir yang mendapatkan bantuan seragam sebanyak 180 orang. "Jumlahnya dimungkinkan bertambah karena masih banyak juru parkir di tepi jalan umum yang belum mendaftarkan diri ke Dishubkominfo Kudus," ujarnya.

Diberlakukannya seragam juru parkir baru, dia berharap, bisa menekan juru parkir liar karena petugas mudah mendata juru parkir yang resmi dan tidak. Pada seragam yang baru tersebut, kata dia, terdapat identitas khusus yang menandakan ruas jalan juru parkir tersebut beroperasi serta terdapat nomor telepon pengaduan masyarakat.

Adanya pengadaan seragam juru parkir yang baru itu, diharapkan juru parkir di Kudus semakin tertata dan pemasukan asli daerah (PAD) dari retribusi perparkiran juga semakin optimal. Nantinya, kata dia, juru parkir yang tidak resmi akan diminta untuk mendaftar ke Dishubkominfo agar menjadi juru parkir resmi yang dilengkapi dengan seragam serta identitas resmi.

Selama ini, pemasukan retribusi parkir di Kudus sulit mencapai target karena pada tahun 2014 juga tidak bisa mencapai target. Adapun besarnya target retribusi parkir di tepi jalan umum selama 2014 sebesar Rp451,44 juta dan terealisasi Rp362,17 juta atau 80,23 persen, sedangkan di tempat khusus parkir ditargetkan Rp1,45 miliar dan hanya terealisasi sebesar Rp1,06 miliar atau 73,3 persen.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID