Hal itu diungkapkannya menanggapi mulai beroperasinya Gojek di Kota Atlas sejak Senin (16/11) yang dinilainya meresahkan para pengusaha angkutan kota dan angkutan umum lainnya. Wasi menjelaskan Organda juga mempertanyakan kesesuaian operasi Gojek dengan Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 74/2014 tentang Angkutan Jalan.

"Apakah sudah ada rekap formal perizinan Gojek? Bagaimana pun, transportasi umum kan harus ada izin resminya, kemudian membayar pajak, izin trayek, hingga Jasa Raharja," katanya.

Ia mengatakan pengusaha angkutan umum yang sudah mengantongi izin resmi saja sekarang ini kesulitan untuk mencari penumpang, apalagi jika ditambah dengan beroperasinya Gojek. "Terus terang, kami tidak bisa menerima keberadaan Gojek. Jelas-jelas kami yang bersaing dengan sesama rekan pengusaha angkutan resmi saja selama ini merasakan cukup berat," katanya.

Dengan keberadaan Gojek, kata dia, para pengusaha angkutan umum mengkhawatirkan akan menggerus pasar penumpang di Kota Semarang yang menimbulkan gejolak di lapangan apabila dibiarkan. Kalau memang Gojek belum memiliki izin operasi, kata Wasi, Pemerintah Kota Semarang tidak boleh membiarkan karena menimbulkan kesan pembiaran yang akan berlarut terjadi gejolak.

"Harapan kami, Pemkot Semarang ikut cawe-cawe melakukan penertiban jika memang beroperasinya Gojek belum mengantongi izin. Ya, aturannya harus jelas dulu. Ada izinnya atau tidak," katanya.

Menurut dia, Organda sebagai lembaga yang mewadahi seluruh pengusaha angkutan umum, baik orang maupun barang semestinya juga harus dilapori jika ada angkutan baru, seperti Gojek. "Kami ini kan mitra pemerintah. Kegiatan-kegiatan transportasi yang tidak resmi jangan sampai dibiarkan, sebab kami yang resmi saja selama ini terseok-seok mencari penumpang," katanya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID