“Akan disampaikan tentunya saat masa sidang DPR dimulai, menurut rencana tanggal 12 minggu depan,” kata Bambang di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (5/1).

Kementerian Keuangan, kata Bambang, telah menyelesaikan penyusunan draft RAPBN-P 2015. Namun, sebelum diserahkan ke DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan, draf tersebut harus dilaporkan ke presiden terlebih dahulu.

"Kita sudah sampaikan ke presiden," sambungnya.

Seperti diketahui pada APBN 2015 yang disetujui oleh DPR-RI pada 29 September 2014 lalu, disusun dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nilai tukar rupiah Rp 11.900 per USD, tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan sebesar 6,0 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia raya-rata USD 105 per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara dari sisi belanja negara dianggarkan sebesar Rp 2.039,5 triliun, pendapatan Rp 1.793,6 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen PDB.

Sementara melalui pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) dan upaya peningkatan dari penerimaan pajak, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki ruang fiskal sebesar Rp 230 triliun yang bisa digunakan untuk memperkuat APBN-P 2015.

Seusai sidang kabinet yang membahas RAPBN-P 2014, akhir Desember lalu, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, ruang fiskal Rp 230 triliun itu didapat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 12.200 per dolar AS.

“Ruang fiskal Rp 230 triliun diperoleh dari penerimaan peningkatan pajak, pengalihan subsidi BBM, dan turunnya harga minyak dunia,” kata Bambang

Menurut Menkeu, ada tiga kementerian yang akan menerima tambahan anggaran paling besar pada 2015, yakni Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

Sumber : jpnn.com