"Hingga hari ini sudah menghabiskan sekitar 500 miliar," ujar Juru Bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho kepada JPNN, kemarin.

Adakah kemungkinan BNPB kekurangan dana lantaran kebakaran lahan dan hutan belum mereda bahkan makin meluas? Sutopo tidak mengkhawatirkan soal dana. "Dana masih banyak," cetusnya.

Dana tersebar tersedot untuk menyewa sejumlah pesawat untuk operasi water booming, antara antara lain Helikopter, Pesawat Casa, Pesawat CN 295, dan Hercules.

Diketahui, untuk 2015, anggaran BNPB untuk mengatasi berbagai bencana di Tanah Air sebesar Rp2,5 triliun, naik dibandingkan anggaran bencana tahun lalu yang hanya Rp1,2 triliun.

Terkait dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pemadaman, ahli hukum lingkungan Andri Gunawan mengatakan, mestinya uang itu ditanggung perusahaan-perusahaan yang terlibat pembakaran lahan dan hutan.

Caranya dengan sistem reimburse, yakni BNPB meminta ganti uang yang telah dikeluarkan, kepada pihak perusahaan.

"Karena kalau menggunakan dana APBN (yang digunakan BNPB, red, sama saja itu mensubsidi pelaku pembakar lahan. Negara tetap harus membebankan biayanya ke pelaku," ujar Andri.

Hanafi Rais Minta Umumkan Perusahaan dan Direksi Pembakar Hutan

JAKARTA – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menyatakan pemerintah mestinya berpandangan bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap sebagai bencana nasional.

“Kalau melihat luasnya dampak kebakaran hutan dan lahan lalu ada kabut asap, mestinya pemerintah perlu menetapkannya sebagai bencana nasional,” kata Hanafi Rais, Selasa (27/10).

Kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional lanjut Hanafi, baru dilakukan upaya penegakan hukum kepada semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan atau mengabaikan lahannya.

“Apa saja perusahaan yang membakar hutan dan siapa pun direksinya, harus masuk daftar hitam dan diproses menurut hukum,” tegas anggota Komisi I DPR RI ini.

Kalau pemerintah tidak mau menyebutkan nama-nama perusahaan dan direksinya, menurut Hanafi berarti tidak ada transparansi dalam proses penegakkan hukum. Sepanjang ada bukti dan proses hukumnya benar, maka seharusnya diungkap saja ke publik sebagai sebuah pembelajaran.

“Kalau ditutupi terus dengan alasan bikin gaduh, ini justru akan mencederai proses hukum. Ingat korbannya tidak hanya ratusan tapi jutaan orang. Masa ini dikompromikan?,” kata Hanafi Rais.

Pemerintah Pikirkan Cara Agar Anak-anak Tetap Bisa Bersekolah

JAKARTA – Pemerintah berencana menyiapkan program Sekolah Aman Asap, setelah bencana kabut asap mereda. Ini sebagai antisipasi bencana asap yang terjadi setiap tahun.

"Ke depan Pemerintah ingin ruang kelas anak-anak aman dari asap dengan memanfaatkan teknologi tepat guna," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, Selasa (27/10).

Terkait teknologi yang akan digunakan, Menteri Anies menyatakan masih akan dikaji lebih lanjut dengan para pakar di bidang terkait untuk merumuskannya.

"Program ini merupakan antisipasi jika tahun-tahun mendatang masih terjadi bencana kabut asap. Kalau tidak terjadi ya Alhamdulillah," kata mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Dalam waktu dekat ini Kemendikbud berencana mengumpulkan para kepala Dinas Pendidikan dari 67 kabupaten/kota yang terdampak asap. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas berbagai isu pendidikan terkait dampak bencana kabut asap.

Anies lagi-lagi berpesan kepada para siswa agar peduli kesehatan diri masing-masing. Memakai masker adalah salah satu upaya melindungi diri dari efek negatif asap. "Bencana kabut asap ini temporer. Namun, masa depan anak-anak masih jauh, jadi jangan korbankan kesehatan," tandasnya.

1000 Prajurit TNI Diberangkatkan ke Riau

JAKARTA - Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayjen TNI Fransen G. Siahaan mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, bertindak selaku Inspektur Upacara dalam Gelar Pemberangkatan 1.000 Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Upacara berlangsung di Taxi Way Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Pemberangkatan 1.000 Prajurit TNI tersebut dipimpin oleh Kolonel Inf Deddy Sumiadi yang sehari-hari menjabat Aster Divisi-1/Kostrad. Prajurit TNI tersebut terdiri dari 2 SSY Kostrad 670 personel, berangkat Selasa (27/10) dan selanjutnya 1 SSY Marinir 330 personel dan berangkat Rabu, 28 Oktober 2015.

Satgas ini menggantikan Satgas sebelumnya terdiri dari satu Batalyon 330/Linud-17/Kostrad dan Armed-10/Kostrad (TNI AD), Marinir (TNI AL) dan Paskhas (TNI AU) yang telah bertugas sejak September 2015 lalu.

Panglima TNI dalam amanat tertulis dibacakan Asops Panglima TNI menyampaikan bahwa Satgas Prajurit TNI mempunyai tugas mulia yang para prajurit emban karena menyelamatkan ekosistem hutan dan menyelamatkan masyarakat dari dampak sistemik bencana kebakaran yang sedang terjadi.

“Ada kecenderungan kebakaran semakin meluas dan semakin besar dampak yang ditimbulkan,” katanya seperti siaran pers Pusat Penerangan TNI.

Panglima TNI juga berpesan untuk memperhatikan faktor-faktor keamanan dalam situasi dan kondisi apapun, karena itu merupakan bagian dari tugas para prajurit. Gunakan alat keselamatan kerja secara benar sesuai ketentuan, karena hal ini juga bagian dari keselamatan diri serta tercapainya pelaksanaan tugas dengan baik dan berhasil.

Diakhir amanatnya Panglima TNI mengucapkan selamat bertugas semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan serta keselamatan kepada para prajurit dan kita semua, dalam melaksanakan tugas yang diembankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sangat-sangat di cintai bersama.

Horeee...Usulan Pembentukan Pansus Kabut Asap Sudah Mantap

JAKARTA - Langkah DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas bencana asap tampaknya akan terwujud, setelah 57 legislator sudah membubuhkan tandatangan dukungannya.

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi meyakini jumlah tanda tangan tersebut akan terus bertambah. Menurut Viva, memang Komisi IV yang mendorong pembentukan Pansus Kabut Asap. Namun dalam perkembangannya, ada juga dari komisi lain dan beberapa fraksi.

“Sampai jam 11.30 aja sudah 57 orang," ucap anggota Komisi IV DPR itu saat dihubungi wartawan, kemarin (27/10).

Dia mengungkapkan, surat edaran untuk mengumpulkan tanda tangan juga akan terus digulirkan ke semua fraksi di DPR. "Kita juga sudah siapkan draft usulan Pansus Kabut Asap," tegasnya Viva.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa. Dia menjelaskan bahwa Pansus Asap dipastikan terbentuk, karena syarat dibentuknya sebuah Pansus di DPR dibutuhkan minimal 25 orang dan lebih dari satu fraksi di DPR.

Dia mengungkapkan, pansus ini dibentuk karena pemerintahan Jokowi tak menunjukan kinerja yang maksimal dalam mengatasi bencana asap, terlebih lagi tak menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendukung penuh langkah DPR yang akan membentuk pansus untuk penyelidikan masalah asap. "Kalau pansus punya kewenangan untuk penyelidikan, akan ada dorongan dan bisa memanggil pihak terkait," ujar Agus.

Politikus Demokrat ini pun mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang mengabaikan berbagai masukan dari DPR. "Kalau dilihat ini tidak selesai-selesai juga karena sinergi pemerintah dirasa belum serius sekali. Buktinya kemarin pada saat terakhir-terakhir saja serius, makanya ada ide kalau ditingkatkan menjadi Pansus Asap akan kebih baik," ketus Agus.

Tak hanya itu, Agus juga meminta agar pemerintah harus segera menetapkan kabut asap tersebut sebagai bencana nasional, agar penanganannya bisa dilakukan secara nasional pula dengan menggunakan anggaran negara. "Penanganan hukumnya harus diusut sampai masuk bui," tandas Agus.

Tangani Kabut Asap, Jokowi Disarankan Minta Petuah SBY

JAKARTA - Para politisi di Senayan sudah sangat jengkel dengan lambannya pemerintah mengatasi bencana kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat M Nasir bahkan mengimbau Presiden Jokowi agar meminta saran kepada mantan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengatasi asap.

Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu jauh lebih baik dan cepat dalam mengatasi persoalan asap seperti sekarang ini.

"Ya pada waktu tahun 2014 lalu, pemerintahan SBY cukup cepat penanganannya. Beliau turun, dan jarak pandang tidak meyakinkan juga, tapi SBY sangat tegas berani untuk landing dan memimpin langsung penanganan asap. Dan dalam jangka tiga hari, asap tuntas," ungkap Nasir.

Sumber : JPNN.com