Hal itu disampaikn Tedjo seusai Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Tedjo menilai, anggaran menjadi salah satu hambatan bagi pengelolaan perbatasan. Namun, BNPP memiliki akses langsung ke Presiden untuk meminta tambahan dana. Selain itu, Tedjo juga meminta BNPP untuk mengevaluasi dan mengawasi kebijakan perbatasan serta perencanaan pembangunan.

"Perencanaan akan dilakukan secara terpadu, agar tidak sektoral," kata dia.

Menurut Tedjo, persoalan perbatasan merupakan hal yang mendesak untuk dieksekusi karena masyarakat setempat sudah menunggu.

Terkait pengelolaan perbatasan, pemerintah bertekad tak hanya fokus pada pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga aspek nonfisik seperti perdagangan dan SDM.

Wilayah yang akan menjadi prioritas adalah Papua sebelah selatan di sekitar Merauke yang berbatasan dengan Papua Nugini; Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste; Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, dan Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina.

"Dan juga Natuna yang khusus untuk diperhatikan, serta 12 pulau terluar," kata Tedjo.

Hal tersebut, menurut dia, dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat.

Sumber : KOMPAS.com