Dalam acara peresmian yang dihadiri pula sejumlah pejabat eselon I Kemnaker, Bupati dan Wabup, Sekda, Ketua DPRD, Dandim, serta para pimpinan OPD terkait tersebut, Hanif juga menjelaskan bahwa sasaran dari program Desmigratif, tak hanya para TKI saja aktif saja. Desmigratif, menurut Hanif bakal terdiri dari epat kegiatan utama yang ditujukan pula bagi calon TKI, TKI Purna alias Eks Migran, serta keluarga para TKI. “Ada empat kegiatan utama dalam setiap desmigratif, yaitu meliputi pusat layanan migrasi, Usaha Produktif, Community Parenting, dan Koperasi untuk penguatan usaha jangka panjang,” beber Hanif. Pusat layanan migrasi, dijelaskan Menaker dibentuk untuk melayani warga desa yang hendak bekerja di Luar Negeri, agar mereka mendapatkan pejelasan komprehensif, seperti pasar kerja yang ada, bimbingan kerja, serta pengurusan dokumen legal sebagai calon TKI. Adanya pusat layanan Migrasi, diyakini Hanif akan mampu menekan merebaknya praktek TKI Ilegal non prosedural, yang saat ini dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking). “Calo-calo atau sponsor yang selama ini banyak menyasar desa-desa demi mencari tenaga kerja untuk diperdagangkan, bakal tak berdaya dengan adanya pusat layanan Migrasi ini,” tegasnya.

“Sementara usaha produktif mencakup pelatihan dan pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif sampai pada pemasarannya,” lanjut Menteri yang mengaku anak seorang TKI tersebut. Tuuan pendampingan usaha produktif, dibeber Hanif adalah agar ketika seorang TKI mengirimkan uang hasil kerjanya di Luar Negeri kepada keluarganya, ada basis usaha produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga ketika pulang kembali, tak lagi berkeinginan untuk berangkat ke luar Negeri. Kegiatan ketiga yaitu Community Parenting diungkap Hanif merupakan ikhtiar untuk memberikan pendampingan, terutama kepada anak agar mereka tetap mendapatkan perawatan secara layak meski tengah ditinggal bekerja oleh orang tuanya. “Bentuk kegiatan community parenting ini bisa melalui rumah edukasi yang berfungsi sebagai tempat belajar bagi anak-anak, baik itu ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, sampai pada diskusi-diskusi produktif,” terangnya. Kegiatan terakhir atau yang keempat berupa koperasi usaha, menurut Hanif selayaknya ada, mengingat usaha yang dirintis para eks buruh migran akan lebih berkembang apabila ditampung dan difasilitasi koperasi.

Keinginan Menteri kelahiran Semarang 44 tahun lalu itu, agar Pemkab Wonosobo mengawal program Desmigratif di Kuripan, sejalan dengan tekad Bupati Eko Purnomo untuk mengurangi jumlah pekerja Migran. “Saat ini masih ada ribuan warga Wonosobo yang bekerja di Luar Negeri, dan bahkan dalam setahun terkahir, sejumlah 1.600 warga kami berangkat bekerja sebagai TKI,” ungkap Bupati. Dengan adanya Desmigratif yang didukung pula oleh perbankan dan Telkom tersebut, Bupati meyakini kelak kantong-kantong TKI di Wonosobo terus berkurang, dan berubah menjadi desa produktif dan sejahtera. “Saya dan jajaran Pemkab Wonosobo sangat apresiatif dan berterimakasih Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menjadikan Kuripan ini sebagai Desa Migratif, dan jelas kami akan berupaya sekuat tenaga mengawal program Desmigratif ini semaksimal mungkin,” pungkas Bupati.