Menurut Tri Antoro, pihaknya siap mendampingi desa agar menjadikan desa lebih berdaya, maju dan sejahtera, sesuai amanat UU no.6 tahun 2014 tentang desa. Yang mana dari UU ini kewenangan yang diatur dan diurus desa semakin luas serta meningkatnya sumber pendapatan dari pemerintah. Untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur pengelolaan pemerintahan desa, mulai dari pemilihan kepala desa, penataan kelembagaan pemerintahan desa termasuk dalam pengisian perangkat desa.

Di hadapan puluhan Camat, Sekcam, Kasi Pemerintahan dan staf kecamatan se Kabupaten Wonosobo, ia berharapan melalui sosialisasi ini diharapkan pembangunan desa bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidupnya, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Amin Purnadi, dalam raperda pilkades diatur jika terjadi kekososngan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak Bupati menunjuk penjabat kepala desa, yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, diatur persyaratan calon Kepala Desa, diantaranya tidak sedang memiliki tanggungan dengan pemerintah desa, misalnya tidak memiliki tunggakan simpan pinjam desa dan tidak memiliki permasalahan terkait dengan keuangan desa lainnya.

Hal ini menurut Amin, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang memiliki tanggungan, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Dan jika dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari.

Sementara terkait SOTK desa, Amin menyampaikan, jumlah personil perangkat desa yang akan duduk dalam organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, potensi dan ketersediaan sumber daya manusia serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah personil perangkat desa sendiri diatur dengan Peraturan Bupati.

Sedang untuk persyaratan umum calon perangkat desa, berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, dan berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun pada saat mendaftar serta memenuhi syarat-syarat teknis lainnya, seperti mampu mengoperasionalkan komputer yang dibuktikan dengan sertifkat keahlian yang dikeluarkan lembaga pendidikan keterampilan yang berizin dan terdaftar secara resmi pada SKPD terkait dan yang diperoleh paling lama 2 tahun sebelum tanggal pendaftaran penutup.