Menurut Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo, Junaedi, saat memimpin rapat koordinasi pengumpulan data Kabupaten Layak Anak, Kamis, 7 Mei di ruang Mangoenkoesoemo Setda, program Save the Children menjadi fokus utama pihaknya, apalagi hal ini terkait langsung dengan program pemerintah untuk menjadikan Wonosobo sebagai kabupaten layak anak.

Hal ini sekaligus untuk melaksanaan amanat Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang upaya pemenuhan hak anak, Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembangunan anak yang menjadi salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten serta Surat Keputusan Bupati Wonosobo nomor 060/196/ 2011 tentang pembentukan tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).

Di dalam program Save the Children sendiri terdapat instrumen yang hampir sama dengan pembentukan kabupaten layak anak, yakni adanya sistem pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) dalam kebijakan dan program untuk pemenuhan hak anak.

Di hadapan puluhan SKPD, instansi vertikal, kepolisian, organisasi perempuan, dunia usaha dan akademisi, Junaedi menekankan bahwa kabupaten layak anak berfungsi membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak. Kabupaten layak anak sendiri menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia, karena jumlah anak saat ini ada 1/3 dari total jumlah penduduk dan anak merupakan investasi sumber daya manusia.

Menurutnya tahapan-tahapan pengembangan program Save the Children dan kabupaten layak anak dikonsepsikan mulai dari anak, keluarga, RT/RW, desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang dimulai dari komitmen berbagai pihak, dilanjutkan pembentukan gugus tugas, pengumpulan data basis, mobilisasi sumber daya, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

Terkait hal ini ia meminta kepada pihak terkait agar bisa segera menyusun data yang dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kabupaten layak anak melalui 5 klaster dan 31 indikator kabupaten layak anak, yakni klaster hak sipil dan kebebasan yang meliputi 3 indikator, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi 3 indikator, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi 9 indikator, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang meliputi 5 indikator klaster perlindungan khusus anak yang meliputi 4 indikator serta penguatan kelembagaab yang meliputi 7 indikator.

Junaedi berharap, segala upaya yang telah terintegrasi dan implementatif serta telah dilakukan dan diupayakan pemerintah bersama-sama stakeholders selama ini, termasuk berhasil diraihnya penghargaan Wonosobo menuju Kabupaten Layak Anak tahun sebelumnya dari Pemerintah Pusat, bisa terus dikembangkan melalui landasan hukum, mekanisme, prosedur serta cara pendekatan yang tepat dalam pemberdayaan seluruh komponen masyarakat. Sebab disini yang diperlukan adalah kesatuan dan keterpaduan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan wonosobo kabupaten layak anak, termasuk ikut menyukseskan program Save the Children.