"Tahun ini kita mulai dari SIM internal dulu," ujar Kepala Bagian Teknologi Informasi dn Telekomunikasi (TIT) Setd Kota Yogyakarta, Sukadarisman, Ahad (17/5).

Integrasi internal ini akan dimulai dari SIM di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Salah satunya adalah SIM penganggaran. "Integrasi ini dilakukan agar lebih efisiesn dan sistematis," katanya.

Dikatakannya integrasi SIM penganggaran dilakukan agar saat penyusunan anggaran dari awal bisa langsung dipilah secara sistematis.

"Misalkan setiap SKPD yang ada anggaran untuk lelang maka sejak penganggarannya akan langsung masuk ke layanan pengadaan atau lelang melalui e-procurement," katanya.

Begitu juga dengan SIM kepegawaian. SIM ini akan terintegrasi secara sistematis di setiap SKPD sehingga kebutuhan kepegawaian akan langsung diketahui dari awal.

"Tahun ini baru kita bangun untuk inetgrasi internal baru 2016 kita bangun untuk integrasi layanan publik," katanya.

Integrasi SIM layanan publik yang akan dilakukan 2016 salah satunya adalah integrasi penggabungan no induk kartu tanda penduduk (KTP) sebagai single identity dengan data-data layanan publik kependudukan. Dengan integrasi layanan publik melalui single identity KTP ini diharapkan setiap penduduk akan tahu hak dan kewajibannya secara online.

"Misal saat warga mengurus izin HO di Dinas Perizinan maka nanti akan ada pemberitahuan di layan Dinzin bahwa yang bersngkutan belum membayar pajak PBB dan sebagainya," ujarnya.

Begitupula terkait hak-nya, jika warga tersebut mendaftarkan diri di pemeriksaan kesehatan di Puskesms atau lainnya maka akan ada pemberitaahuan jika yang bersangkutan belum mengambil dana bantuan tertentu. SIM integrasi ini kata Sukadarismn akan di bangun dalam dua tahun anggaran.

"Integrasi SIM ini kita bangun sendiri tanpa pihak ketiga," katanya.

Pemda Harus Lebih Kreatif Promosikan Kerajinan Lokal

YOGYAKARTA -- Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah daerah menggencarkan promosi kerajinan lokal dari pelaku usaha kecil menengah baik di pasar mancanegara serta dalam negeri dengan metode yang lebih kreatif.

"Kami berharap pemerintah bersedia mempromosikan kerajinan yang dihasilkan para pengusaha kecil di Yogyakarta dengan cara-cara yang baru," kata wakil ketua III Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Wawan Harmawan di Yogyakarta, Ahad (17/5).

Menurut dia, promosi dengan cara baru dan lebih kreatif perlu dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan setiap event internasional. Pemasaran produk kerajinan hanya dengan memajang di stan-stan tanpa dilengkapi dengan daya tarik yang menarik, juga merupakan cara konvensional yang perlu ditinggalkan.

"Selain itu cara baru yang lain adalah dengan menggencarkan promosi melalui 'website' khusus," kata dia.

Sementara itu, dia mengatakan para produsen kerajinan di DIY juga harus memiliki orientasi ekspor yang lebih kuat dalam setiap memproduksi barang dagangannya. Bukan hanya berorientasi pada pasar lokal saja, namun juga pasar mancanegara. Dengan demikian, kata dia, selain meningkatkan upaya promosi, Pemda DIY juga perlu mendorong para perajin dengan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) guna memberikan pelatihan kepada UKM untuk mengetahui standar pasar internasional.

"Kami berharap nanti memang bisa berjenjang. Dari yang tadinya bergerak di sektor mikro saja, selanjutnya juga mampu melakukan ekspor," kata dia.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DIY Henry Ardiyanto mengatakan selain persoalan promosi, kemudahan perizinan ekspor juga perlu menjadi agenda prioritas pemerintah saat ini. Menurut dia, masih sulitnya perizinan ekspor mengakibatkan penguatan dolar AS beberapa waktu lalu tidak banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kerajinan di DIY.

"Ekspor (kerajinan) tidak langsung naik luar biasa. Sampai saat ini masih biasa-biasa saja," kata dia.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID