"Sesuai hasil rapat panja, disepakati pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Tes tetap diberlakukan namun hanya seleksi administrasi," kata Bambang Dayanto Sumarsono, Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Aparatur KemenPAN-RB, Senin (15/6).

Dia mengatakan, seleksi administrasi tetap diberlakukan untuk melihat keabsahan data yang ada. Nantinya, data bakal disesuaikan dengan database yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Seleksi CPNS 2013 dari tenaga honorer K2 diikuti sekitar 605 ribu honorer. Yang tidak lulus ada 439 ribuan. Nah, data honorer ini ada di BKN, jadi tidak bisa direkayasa lagi. Tidak bisa dikurangi maupun ditambah," tegas Bambang.

Ini Tiga Syarat Honorer K2 Bisa Diangkat jadi CPNS

JAKARTA--Sebanyak 439 ribu honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus dijanjikan akan diangkat CPNS. Hanya saja yang diangkat adalah honorer K2 murni dan memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005 jo PP 43/2007.

"Pemerintah akan mengangkat seluruh honorer K2 yang tidak lulus menjadi CPNS. Namun ada syarat-syaratnya," kata Bambang Dayanto Sumarsono, Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM Aparatur KemenPAN-RB saat menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Pacitan, di kantornya, Senin (15/6).

Bambang menyebutkan, beberapa syaratnya adalah honorer K2 murni, sudah ikut tes pada 3 November 2013, dan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

"Meski honorer K2 asli tapi kalau tidak pernah ikut tes tetap tidak bisa diangkat CPNS. Pengangkatan ini khusus K2 yang sudah pernah ikut tes. Kalaupun sudah ikut tes tapi bukan K2 asli, tidak bisa diangkat juga," bebernya.

Pada 3 November 2013, sebanyak 605 ribu honorer K2 dari 650 ribu yang ikut seleksi CPNS.

Bambang khawatir, sisa 45 ribu honorer K2 ini akan menuntut diangkat lagi. Karena itu dalam PP yang sedang digodok pemerintah, syarat utamanya adalah pernah ikut tes.

Seluruh Honorer K2 Diminta Ikut Kawal Data BKD

JAKARTA--Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) meminta seluruh K2 mengawal data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah. Ini untuk mencegah penggelembungan data K2.

"Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang akhirnya mau mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tanpa tes. Agar tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, data K2 yang diusulkan BKD ke pusat harus dikawal honorer," kata Ketua FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (15/6).

Dia menyebutkan, upaya penggelembungan data sangat mungkin dilakukan pemda. Jika ini tidak dikawal, honorer K2 asli yang akan merasakan dampaknya.

"Kami jadi begini karena honorer bodong. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh korwil maupun korcab FHK2I agar ikut menyisir tenaga K2 bodong," ucapnya.

Temuan-temuan K2 bodong, lanjut Titi, langsung diserahkan ke BKD agar tidak diajukan lagi ke pusat.

Hal senada diungkapkan Wardi, koordinator FHK2I Kabupaten Cirebon. "Kalau kami sudah siap datanya dan telah mengantongi NIP. Kami pastikan 1000-an honorer K2 Cirebon benar-benar asli," sergahnya.

Wardi juga mengimbau seluruh pengurus forum untuk terus mendekati birokrasi agar saat proses pengangkatan tidak muncul masalah.

"Seperti kami di Cirebon, bupati dan BKD malah yang menyupport kami agar bisa segera diangkat CPNS," pungkasnya.

Sumber : JPNN.com