Kerusakan yang terjadi, kata dia, sering diutarakan karena faktor musim penghujan. "Padahal, curah hujan saat ini tidak begitu tinggi," ujarnya.

Menurut dia, terlalu dini jika musim hujan dijadikan dalih pembenaran rusaknya fasilitas publik, sedangkan fakta penyimpangan bestek dan penggunaan material di bawah kualitas tidak pernah disinggung atau dibahas oleh masing-masing SKPD terkait.

Jika masing-masing SKPD berani terbuka dalam hal dugaan penyimpangan bestek, dia yakin proyek infrastruktur di Kudus akan lebih berkualitas sehingga tidak mudah rusak dalam jangka waktu lama. "Saat ini tidak sulit menemukan sejumlah proyek tahun anggaran 2014 yang kondisinya rusak dan mangkrak," ujarnya.

Beberapa proyek fisik yang kondisinya mulai rusak, yakni proyek jalan umum yang saat ini banyak yang berlubang serta jalan usaha tani (JUT) juga banyak yang mengelupas dan retak. Sementara proyek yang dinilai mangkrak, kata dia, berupa pembangunan lapak PKL di sejumlah desa yang hingga kini belum juga dimanfaatkan.

Ia menduga, pemanfaatan uang rakyat masih berorientasi pada kemakmuran para pejabat dan oknum pengusaha penyedia jasa, sedangkan rakyat hanya menikmati 40 persen anggaran dari pembangunan fasiltas publik.
Kondisi tersebut, kata dia, tentu juga berdampak pada kualitas pengawasan terhadap sejumlah proyek infrastruktur.

"Kami berharap masing-masing SKPD untuk transparan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan," ujarnya.
Sikap transparans yang diharapkan masyarakat, kata dia, bukan hanya sekadar publikasi sejumlah proyek yang akan dilaksanakan, tetapi proses lelang dan dasar penentuan penyedia jasa yang ditunjuk juga disampaikan kepada masyarakat. Ia menganggap semua proses tersebut hingga kini masih belum transparan dan sering dipenuhi rumor negatif.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID