Para pelaku kejahatan siber, disebut Priyo tak segan untuk meminta pengelola website membayar sejumlah bitcoin, atau uang yang digunakan dalam transaksi di dunia maya. Dengan bitcoin, penerima diakui Priyo bakal sulit untuk dilacak, tidak seperti apabila transaksi melalui transfer uang ke rekening perbankan. “Nilai yang diminta juga tidak main-main karena untuk mengembalikan data tersebut, OPD yang bersangkutan diminta membayar hingga 4 bitcoin, atau apabila dirupiahkan mencapai 120 Juta Rupiah,” lanjut Priyo. Mengingat tingkat keamanan di setiap website OPD yang hingga kini masih rentan dijebol para pelaku cyber crime itulah, Priyo berharap agar pengelola data dan informasi mulai menyadari pentingnya langkah back up. Apabila sewaktu-waktu terjadi serangan terhadap data, dan harus mengambil langkah format harddisk, maka data-data yang telah diback up tersebut dikatakan Priyo bisa langsung dipergunakan.

Selain arahan untuk mengantisipasi serangan siber, rakor yang dihadiri tak kurang dari 30 orang pengelola TIK OPD tersebut juga diisi materi terkait pemutakhiran dan pengelolaan website di setiap perangkat daerah. Kepala Bidang Informatika, Sulistiyani mengungkap beberapa OPD hingga kini masih belum memilki website sendiri, serta masih ada pula yang website belum terintegrasi dengan website induk Pemkab Wonosobo. “Bagi yang belum terintegrasi ini kami minta untuk secepatnya mengintegrasikan dan nanti akan dibantu oleh Dinas Kominfo,” tegas Sulistiyani. Tak hanya website saja, OPD yang memiliki server data sendiri pun diharapkan untuk segera mengintegrasikan dengan server di data center Pemkab Wonosobo. “Ini karena nantinya jaringan data center Kabupaten juga wajib terintegrasi dengan Data Center Provinsi, dan setiap provinsi juga wajib terintegrasi dengan data center di Pemerintah Pusat,” pungkasnya.