Menurutnya, DIY memiliki misi menjadi pusat budaya, wisata, sekaligus pendidikan pada 2025. Namun sampai saat ini masih ada kekurangan yang dimiliki DIY. Di antaranya tata ruang pedagang kaki lima dan angkutan umum.

"Di sini trotoarnya sudah rapi. Kalau di Yogyakarta masih semerawut oleh pedagang," katanya dalam pertemuan dengan Pemprov Bali di Kantor Kegubernuran Bali, kemarin.

Ia menyampaikan, ada kesenjangan yang dirasakan DIY untuk mencapai misi 2025. Padahal batas waktu yang ditetapkan kurang dari 10 tahun lagi. Terutama dalam aspek wisata. Berbeda dengan Bali yang tampaknya sudah rapi dari segi pengelolaan wisata. Bahkan di pulau dewata, sektor wisata sudah menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat.

"Kami ingin belajar dari Bali. Kami juga punya desa wisata, tapi di sini desa wisatanya sudah sangat bagus. Selain itu penataan kaki lima di sini juga sangat tertib," ujar Drajat.

Ia menambahkan, hasil pertemuan dengan Pemprov Bali kali ini akan menjadi bekal tersendiri bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan dan pengembangan wisata di DIY.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Bali, Nyoman Wardawan mengemukakan, kebanyakan pengelolaan lokasi wisata di Bali dilakukan oleh desa adat setempat.

"Seperti Pantai Pandawa dan Pantai Kuta, itu pengelolaannya langsung oleh desa adat. Kalau diserahkan ke desa adat biasanya lokasi wisata lebih berkembang dan maju," ujar Nyoman.

Sebab desa adat memiliki sanksi mengikat yang juga berperan sebagai regulasi langsung dalam aktivitas di setiap tempat. Sehingga pengembangan dan pengaturan destinasi wisata di Bali lebih mudah dilakukan.

Meski begitu, hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak memiliki peran dalam pengelolaan wisata. Pemerintah justeru berkewajiban menjadi fasilitator dan membina masyarakat untuk melakukan pelayanan wisata yang baik. Nyoman menjelaskan, keunggulan Bali dalam mengelola sektor wisata disebabkan oleh faktor waktu.

"Bali itu dikenal sebagi lokasi wisata sejak 1920-an. Jadi kita memang lebih dulu dari Yogyakarta. Kalau DIY lebih dulu dari kita, mungkin pengelolaan wisatanya bisa sama. Saya harap ke depannya Yogyakarta juga bisa berkembang lebih baik," ujarnya.

Nyoman menambahkan, pengelolaan pedagang kaki lima juga dilakukan oleh desa adat setempat. Begitupun dengan keberadaan desa wisata. Saat ini Bali memiliki 42 desa wisata yang sudah tersebar di berbagai kabupaten. Adapun target pengembangan desa wisata dari Pemprov Bali sebanyak 100 desa.

Namun begitu ia mengakui, pariwisata di Bali belum sempurna. Masih ada kekurangan di berbagai hal. Termasuk kebiasaan masyarakat sekitar tempat wisata yang terkadang sering memaksa wisatawan untuk membeli dagangannya.

"Untuk hal-hal semacam ini kami sudah memberikan pembinaan pada masyarakat. Ada juga workshop. Biasanya seluruh kepala adat desa kami kumpulkan, lalu kami beri pengertian tentang pelayanan pariwisata yang baik," ujar Nyoman.

Untuk pengembangan destinasi, tahun ini Bali tengah membidik medical tourism sebagai sektor wisata baru. Sekarang Pemprov setempat tengah mendirikan Rumah Sakit (RS) Bali Mandara di dekat Bandara Ngurahrai. Sebenarnya fasilitas kesehatan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. Namun di sebelah RS sengaja dibangun klinik khusus orang asing.

"Jadi kalau mau berobat tidak perlu lagi ke Singapura. Cukup di Bali saja," papar Nyoman. Selain itu, Bali juga sedang mencanangkan program khusus bagi wisata lansia. Sehingga orang-orang sepuh bisa menikmati usia lanjutnya di Bali.

Gunungkidul akan Jadi Sentra Pembibitan Sapi Putih

YOGYAKARTA – Kabupaten Gunungkidul akan dijadikan sentra pembibitan sapi putih. Karena sapi putih lebih mudah diinseminasi buatan dan keberhasilannya tinggi. Berbeda dengan sapi silangan kalau sudah sampai keturunan ketiga tidak produktif lagi.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pertanian DIY Sasongko pada wartawan, di Yogyakarta, Kamis (28/1). ‘’Kalau sapi putih paling cepat untuk beranak. Kami juga berupaya memperpendek sapi putih untuk beranak yakni yang semua beranak dua tahun sekali, akan kami perpendek menjadi 1,5 tahun atau 18 bulan sudah beranak,’ ’ungkap dia. Caranya, kata dia menambahkan, dengan pemberian gizi dan meningkatkan kualitas pakan.

Di samping itu untuk memperbanyak populasi sapi mulai 2014 Dinas Pertanian DIY melakukan gerakan GBIB (Gertak Birahi Inseminasi Buatan) yakni dengan pemberian hormon sehingga bisa kawin. Targetnya tahun 2015 ada sebanyak 7500 sapi yang berhasil dilakukan GBIB. ‘’Untuk tahun 2016 anggarannya dari Pemerintah Pusat dan sedang dibahas nominalnya,’’ungkap dia.

Terkait dengan daging di DIY masih banyak. Menurut dia, harga daging sapi di Yogyakarta relatif stabil, berkisar Rp 105 ribu sampai Rp 125 ribu per kilogram. ‘’Untuk pasokan dan kebutuhan daging sapi di DIY masih stabil. Memang ada larangan untuk memotong betina yang produktif, tetapi biasanya sapi betina yang dipotong itu merupakan sapi silangan keturunan ketiga karena sudah tidak produktif,’’tuturnya.

Sementara itu terkait untuk mencegah adanya daging oplosan sapi dengan babi/celeng, Sasongko mengatakan Dinas Pertanian DIY selalu melakukan monitoring ke lapangan untuk mengecek penjualan daging sapi di pasar-pasar, untuk melindungi masyarakat agar jangan sampai dibohongi.

''Kadang ada pedagang yang mencari keuntungan dengan mencampur daging sapi dengan babi/celeng. ''Karena itu sering kami minta untuk dikendalikan percampuran antara daging sapi dengan dagingbabi dan celeng dan memantau terus pada para penjual daging sapi atau berbahan dasar daging sapi,''tuturnya.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID