Pasalnya dana untuk perbaikan sejumlah talud yang ambrol tersebut belum juga ada. Pemkot Yogyakarta akhir April lalu mengajukan bantuan dana ke Pemda DIY karena anggaran perbaikan prasarana di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) habis.

Namun upaya tersebut ternyata nihil. Pemda DIY tidak memberikan bantuan dana untuk hal tersebut. "Dari saran DIY, kita diminta untuk mengoptimalkan anggaran di Kota Yogyakarta sendiri," kata Kabid Drainase Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, Aki Lukman Nurhakim, Kamis (7/5).

Menurutnya, kebutuhan dana untuk perbaikan talud yang ambrol tersebut sebesar Rp 3,4 milyar. Ada 13 titik talud yang rusak akibat gerusan banjir akhir April lalu. Jumlah dana ini meningkat dibandingkan perhitungan awal. Sebelumnya dana yang dibutuhkan untuk perbaikan talud hanya Rp 2,7 miliar.

"Ada tambahan laporan kerusakan talud dari wilayah," ujarnya. Menurut Aki, pada pendataan awal hanya 12 talud yang rusak akibat banjir kemarin. Namun setelah didata lagi ada tambahan satu titik yang mengalami kerusakan sehingga total ada 13 titik talud yang rusak.

Kebutuhan dana untuk perbaikan talud tersebut akan diambilkan dari dana tak terduga APBD Kota Yogyakarta 2015 sebesar Rp 5 miliar. "Sudah kita ajukan ke DPDPK untuk diteruskan ke wali kota," katanya.

Namun pengeluaran dana tersebut bisa dilakukan jika Kota Yogyakarta dalam kondisi tanggap darurat. "Kita masih menunggu wali kota," katanya.

Sebab dari 13 titik talud yang ambrol tersebut baru dua yang diperbaiki. Sementara 11 lainnya hanya di tutup dan ditahan dengan karung pasir.

Kemarau Datang, PDAM Sleman Antisipasi Kekeringan

SLEMAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sleman melakukan antisipasi kekeringan di musim kemarau yang akan datang. Di antaranya membuat sumur resapan yang berlokasi di tiga daerah. Ini disampaikan oleh Kepala PDAM Sleman, Dwi Nurmata di kantor Humas Pemkab Sleman, Kamis (7/5).

"Di wilayah timur dan tengah Sleman kami akan membuat sumur dengan kapasitas tujuh liter per detik. Di barat, sekitar Tambakrejo akan dibangun reservoir dengan kapasitas 50 kubik liter air. Di Umbulwaton akan ada cadangan pasokan air 80 liter per detik," papar Dwi.

Menurutnya selain untuk mengantisipasi kemarau, pembangunan tersebut dilakukan sebagai pembangunan fasilitas dan kapabilitas PDAM dalam melayani permintaan air minum yang terus bertambah dari hotel serta apartemen.

"Saat ini kebutuhan hotel maksimal adalah dua liter per detik. Sampai tahun 2017 persediaan air kita masih cukup, tapi ke depannya memang harus ada penambahan sumber air baru," ujar Dwi.

Guna menghadapi kekeringan nanti, PDAM pun telah menyiapkan tangki air. Ia menyampaikan, debit air PDAM sendiri bisa berkurang 10 sampai 15 persen pada musim kemarau.

Adapun titik rawan kekeringan di Sleman yaitu Gamping karena lokasinya di atas, Prambanan, dan di daerah timur Gayemharjo. Dwi mengatakan, di daerah-daerah tersebut sudah ada PAMDes di bawah tanggung jawab Dinas PUP Sleman, namun PDAM masih memberikan bantuan dalam hal fasilitas dan pembenaha.

Selain itu pemanfaatan embung pun terus dilakukan untuk menghadapi kemarau. Setidaknya ada lina embung yang diberdayakan oleh PDAM Sleman, di antaranya, Tambakboyong dan Cokro Bedok.

"Antisipasi ini harus benar-benar kita laksanakan. Sebab sudah ada prediksi bahwa kemarau tahun ini akan sangat panjang," ucap Dwi. Hal ini pun dibenarkan oleh Pakar Sumber Daya Air dari Fakultas Teknik UGM, Agus Maryono. Ia mengemukakan bahwa kemarau tahun ini akan menjadi yang terpanjang dari tahun tahun sebelumnya.

Pemkab Sleman: Penambangan Liar Bukan Wewenang Kami Lagi

SLEMAN -- Pemerintah Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa penambangan liar bukan lagi berada di bawah wewenang mereka. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral (SDAEM) Sleman, Aji Wulantara.

Menurutnya sejak ada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, kewenangan pengelolaan penambangan pasir di lereng Gunung Merapi dilimpahkan ke provinsi, yakni ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP)-Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) DIY.

"Pada masa transisi ini, kami hanya memantau dan melaporkan saja kalau ditemukan pelanggaran," ungkapnya saat ditemui pada acara temu mantan pejabat Kabupaten Sleman di pendapo kantor Bupati, Kamis (7/5).

Ia mengemukakan, sanksi kepada pengusaha pertambangan pasir pun sudah bukan menjadi kewenangan Dinas SDAEM Sleman.

"Kami akan koordinasikan ke PUP-ESDM Provinsi. Kalau terbukti ada pelanggaran maka PUP yang menindak," paparnya menceritakan prosedur penanganan pertambangan ilegal.

Hingga saat ini, penambangan di Kali Boyong sangat meresahkan masyarakat. Bahkan karena kegiatan ilegal tersebut, sumber pasokan air bersih bagi warga setempat semakin berkurang.

Untuk itu Aji berjanji, Dinas SDAEM akan bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman untuk mencukupi kebutuhan air. "Kami bekerja sama untuk distribusi air. Ya sebenarnya lucu, daerah atas kok sampai kekurangan air," ujarnya.

Aji kemudian menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi ijin penambangan di Sleman. Jika masih ditemukan aktivitas pengerukan, hal ini jelas merupakan pelanggaran. "Saya kira masyarakat tahu kalau penambangan sudah tidak ada ijinnya. Jadi kita sama-sama bekerja sama untuk saling memantau," katanya.

Ia meminta agar masyarakat yang menemukan alat berat penambangan di Kali Boyong, Kali Opak, dan tempat lainnya untuk segera melaporkan kepada Dinas PUP-ESDM Provinsi atau Dinas SDAEM Sleman.

Namun satu di antara warga Dusun Glonggong, Desa Purwobinangun, Pakem, Sulistiyo Pambudi mengaku sudah melaporkan hal tersebut dari jauh-jauh hari. Bahkan sebelum konflik penambangan ini mencuat. "Tapi Pemkab tidak pernah ada tindakan apapun, termasuk Bupati. Wakil Bupati juga diam saja," katanya.

Padahal banyak sekali warga terkena imbas penambang pasir yang menggunakan alat berat. Yulianto, warga Pulowatu, Desa Purwobinangun, Pakem, menjelaskan bahwa saluran air di rumahnya mati sejak dua minggu yang lalu. "Jadi sekarang kami terpaksa menggunakan sumur pompa dari tetangga," tuturnya.

Tiket Arus Balik KA Lebaran Hingga H+5 Ludes Terjual

YOGYAKARTA -- Manager Corporate Communication PT KAI Daerah Operasi VI Yogyakarta, Gatut Sutiyatmoko mengatakan tiket kereta lebaran arus balik dari Yogyakarta ke Jakarta hingga hari H+5 lebaran habis terjual. Begitupula jurusan ke Surabaya.

"Untuk KA ekonomi tiket sudah habis terjual, namun untuk bisnis dan eksekutif masih sekitar 10 persen," ujar, Kamis (7/5).

Menurutnya, permintaan tiket KA lebaran cukup tinggi. Sehingga penjualan tiket cepat habis di beberapa kounter online yang bekerjasama dengan PT KAI. Ia melanjutkan, terkait KA lebaran saat ini pihaknya tengah menyiapkan KA tambahan untuk angkutan lebaran.

Namun kata dia, berapa jumlah KA yang akan dioperasikan sebagai tambahan angkutan lebaran belum diputuskan. "Menunggu rapat koordinasi di pusat," katanya.

PT KAI Daop VI sendiri saat ini tengah melakukan pengecekan sarana dan prasarana angkutan lebaran terutama rel kereta, lintasan penyeberangan dan lampu sinyal KA.

"Tim sudah kita terjunkan untuk pantauan. Terutama di titik-titik rawan," ujarnya.

Sementara untuk tingket KA arus balik lebaran pada H+6 dari Yogyakarta baru terjual 95-98 persen. "Itu untuk kelas ekonomi sedangkan untuk kelas bisnis dan eksekutif masih 20 persen," katanya.

Tiket KA pada libur panjang Isra' Mi'raj akhir pekan depan kata Gatut, juga masih tersedia terutama untuk keberangkatan arah Surabaya.

Untuk arah Surabaya tiket KA masih tersedia sekitar 50 persen sedangkan ke arah Jakarta masih 10 persen.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID