Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Utama AirNav Indonesia Bambang Tjahjono bersama International Director of The MITRE Corporation Gregg A Leone, serta disaksikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake.
Direktur Operasi Airnav Indonesia Wisnu Darjono mengatakan, MITRE akan melakukan evaluasi teknis program pelayanan navigasi penerbangan Indonesia.
"Kami yakin program MITRE ini bisa memenuhi harapan pemerintah agar penerbangan bisa diselenggarakan lebih baik. Penerbangan lebih meningkat dan lebih teratur," ujar Wisnu di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (6/10) petang.
Dengan adanya kerja sama ini, MITRE Corporation juga akan membantu peningkatan fasilitas keselamatan dan pemanfaatan ruang udara. Wisnu menambahkan, teknologi yang ada saat ini yang diterapkan sudah mencukupi, namun diperlukan peremajaan.
Selain itu perusahaan konsultan dari Amerika Serikat ini juga akan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia. Jika perlu dilakukan pelatihan, maka mereka akan menyelenggarakannya.
"Pelayanan navigasi cukup baik, hanya perlu peningkatan atau upgrade supaya setara dengan negara tetangga. Saat ini sudah cukup bagus sesuai dengan standar IPO, tapi ini harus diupgrade setiap saat," tandas Wisnu.
Kemenhub Cabut Izin Penerbangan 4 Maskapai Ini
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut izin penerbangan empat maskapai nasional. Empat maskapai tersebut yaitu, PT Survei Udara Penas, PT Nusantara Buana Air, PT Sky Aviation, dan PT Manunggal Air.
Direktur Keselamatan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Kemenenterian Perhubungan, Mohammad Alwi menjelaskan, izin empat maskapai tersebut dicabut karena memiliki ekuitas keuangan negatif dan tidak memenuhi jumlah kepemilikan dan penguasaan pesawat.
"Semuanya sama, ekuitasnya masih negatif dan tidak memenuhi jumlah kepemilikan pesawat sesuai yang ditentukan (UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan-red)," ujar Alwi di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (6/10) malam.
Alwi mengatakan, izin penerbangan yang dicabut tidak bisa lagi dipergunakan. Kecuali, kata dia, maskapai tersebut mengajukan kembali izin operasional dengan syarat harus memenuhi kepemilikan jumlah pesawat dan memiliki cukup permodalan.
“Kalau mau mengajukan lagi boleh, asal semua dipenuhi,” tandas mantan direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub ini.
Sumber : JPNN.com
0 Komentar